WARGA WONOSARI HEBOH, USAHA PENGISIAN ULANG AIR MINUM BERMASALAH



Bondowoso, Teropong Timur.com

Pengisian ulang air minum yang di kelola haji Samsul Arifin warga Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso di duga tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah, hal ini menurut keterangan dari nara sumber yang sempat di konfirmasi Tim Teropong Timur di lokasi usahanya yang terletak di RT 33 RW 31 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Tidak adanya tanda tangan persetujuan dari warga sekitar semakin kuat dugaan bahwa semua ini ada permainan antara beberapa pihak yang di duga sengaja untuk melegalkan kegiatan Pengisian ulang air minum yang di kelola oleh haji samsul yang kesehariannya menurut nara sumber adalah sebagai Distributor Pupuk sedangkan pengisian ulang air minum adalah kegiatan tambahan baginya ( Haji Samsul - Red ).

Beberapa warga yang sempat di temui Tim Teropong berharap agar kegiatan Pengisian ulang tersebut untuk di tutup agar tidak mengganggu sirkulasi air di daerah Wonosari khususnya, selain itu Zenul abidin selaku kepala Desa Wonosari meminta juga kepada Pihak Pelaku Usaha tersebut agar supaya di tutup kalau tidak memiliki ijin, Hal yang sama juga di sampaikan oleh Kepala Kecamatan Wonosari saat di temui di ruang kerjanya baru lalu. ONY


Share:

WARGA DESA CERME "NGLURUK " PN BONDOWOSO, ADILKAH MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN PERSOALAN INI ?

KOTAK YANG DI TEMUKAN DI BALAI DESA CERME
Bondowoso, Teropong Timur.com

Sidang yang di gelar di Pengadilan Negeri Bondowoso tgl 26/11/2015 terkait dengan adanya Dugaan Kecurangan dalam Pelaksanaan Pilkades di Desa Cerme Kecamatan cerme Kabupaten Bondowoso baru lalu benar – benar ramai karena di hadiri juga oleh warga Desa Cerme tidak kurang dari 500 orang, hal ini juga atas inisiatif dari warga Cerme untuk mengikuti acara sidang tersebut yang saat itu pihak penggugat mendatangkan saksi serta bukti berupa kotak dan surat suara yang di duga di simpan di balai Desa Cerme saat selesai Pencoblosan yang di adakan secara bersama – sama seluruh Desa se Kabupaten Bondowoso.
RUANGAN SIDANG YANG DI HADIRI OLEH BEBERAPA WARGA DESA CERME

Hadi selaku aktifis Lembaga Jejak Kasus yang juga ikut “ Ngluruk “ Pengadilan Negeri Bondowoso bersama warga Desa Cerme sempat memberikan keterangan pada Tim teropong Timur bahwa dirinya merasa kecewa akan langkah Panitia Pilkades serta Penyelenggara Negera tingkat Kecamatan yang dalam hal ini Kepala Kecamatan Cerme karena pelaksanaan Pilkades di desa Cerme khususnya ada dugaan kecurangan, bahkan dirinya dan juga bersama warga Desa cerme semakin jelas tahu tentang kecurangan tersebut yaitu dengan di temukannya kotak berwarna Biru yang di simpan di Balai Desa serta beberapa plastik Hitam yang isinya adalah Surat Suara.
Dari kejadian tersebut menguatkan pada warga Desa Cerme untuk segera membawa Bukti yang sudah di dapatkan oleh mereka ( warga Desa Cerme – Red ) ke Pengadilan Negeri untuk di jadikan sebagai dasar bahwa Para Panitia yang telah melaksanakan Pilkades tersebut sangat curang dan benar – benar membohongi publik karena hasilnya sangat tidak memuaskan, rekapitulasi menurut keterangan Hadi tidak di laksanakan juga, karena itu dasar para panitia bahwa acara Pilkades Desa Cerme itu sangat tidak wajar.
SEBAGIAN WARGA DESA CERME YANG ADA DI HALAMAN BELAKAN PN

Sementara itu di acara sidang yang juga sempat memenuhi ruangan sidang tersebut sempat terjadi ramai karena para penasehat Hukum yaitu Supriyono, SH selaku kuasa Hukum Penggugat dan Muzzamil, SH selaku Kuasa Hukum tergugat sempat terjadi tanya jawab yang sangat alot dan masing – masing saling mengungkapkan alasan – alasan yang kuat dari para pemberi kuasanya., namun walaupun ramai di hadiri oleh beberapa warga di dalam ruangan sidang yang di pimpin oleh hakim Ketua  INDAH NOVI SUSANTI, S.H berjalan lancar sehingga pihak Polres yang juga ikut menjaga keamanan merasa nyaman dalam melakanakan tugasnya.


Sampai berita ini di tulis semua pihak masih akan menghadirkan saksi serta bukti untuk menguatkan alasan – alasan para pihak yang bersangkutan dalam acara sidang yang akan di gelar dalam waktu yang sudah di tentukan oleh Majelis hakim dan selain itu warga Desa Cerme tersebut sempat mengungkapkan harapan pada Majelis hakim agar Adil dalam mengatasi permasalahan ini sesuai dengan Undang - undang yang berlaku di negara kita serta juga pada Bupati dan ketua DPRD Bondowoso agar tidak melantik pemenangnya sebelum putusan Pengadilan Negeri masih belum ada you
Share:

KASUS LSM APUNG LANJUT, AP RESMI DI LAKUKAN PENAHANAN

MAPOLRES BONDOWOSO

Bondowoso, Teropong Timur. com

Kasus LSM Apung yang di tangani oleh Polres BOndowoso berdasarkan Laporan para Korban yang merasa dirinya di tipu oleh beberapa Oknum dengan mengatasnamakan mereka adalah para Aktifis sebuah Lembaga yang mengarahkan mereka ( Para Korban - Red ) untuk menjadi Pendamping di Desa sebuah Program Pemerintah Khususnya untuk Desa maka pada hari Senin ( 23 / 11 - 2015 ) AP mendatangi Polres Bondowoso berdasarkan panggilan Polres Bondowoso yang selanjutnya resmi di jadikan sebagai tersangka dalam kasus Pelatihan tersebut dan di lakukan penahanan .

Kasus LSM Apung yang di ketuai oleh AP tersebut sebelumnya berjalan alot dan beberapa tahapan telah di lalui oleh Penyidik reskrim Polres Bondowoso yang di percayakan pada Unit II Polres Bondowoso, akan tetapi atas kehandalan Penyidik Polres Bondowoso tersebut maka Kasus LSM Apung yang menurut beberapa nara sumber tidak akan mungkin tertangani oleh Pihak Polres Bondowoso maka pada hari ini sudah terjawablah semua pertanyaan para korban yang merasa dirinya di tipu oleh sekelompok atau LSM Apung selaku pelaksana Pelatihan yang di laksanakan di Hotel Ijen baru lalu.

AP Resmi di Tahan dan hal ini menurut keterangan Pihak Polres Bondowoso adalah untuk mempermudah Perkembangan Penyidikan dan akan segera di percepat dalam proses penyidikan kasus tersebut yang sebelumnya juga di panggil anggota LSM Apung yaitu KHOIRIYAH selaku penerima langsung keuangan ( lengkap dengan Kwitansi - red ) dan kemudian menurut keterangannya ( Khoiriyah - Red ) bahwa uang hasil pembayaran para peserta pelatihan LSM Apung tempo hari tersebut di jadikan sebagai modal untuk pembelian barang - barang yang kesemuanya di serahkan pada ketua LSM Apung yaitu AP.

Sementara menurut keterangan dari beberapa nara sumber yang juga sebagai korban pelatihan LSM apung tersebut mengatakan bahwa semuanya ini sebenarnya tidak akan di lanjut kalau saja pada saat pertama pihak LSM Apung tidak menantang, walaupun secara jelas pihak korban merasa dirinya sangat di rugikan oleh karena itu menurut mereka ( para korban - Red ) yang sempat di konfirmasi oleh Tim Teropong Timur mengatakan bahwa ini adalah sebagai pelajaran yang sangat berharga agar mereka ke depannya tidak akan tertipu lagi dalam setiap langkah atau janji muluk - muluk terkait sebuah pekerjaan yang menjanjikan.

Sampai berita ini di tulis kasus yang sampai dengan saat ini benar - benar di tangani oleh Pihak Penyidik Polres BOndowoso memberikan kesempatan bagi para korban lainnya untuk melaporkan hal ini yang ada kaitan dengan pelatihan yang d laksanakan oleh LSM Apung tersebut. BERSAMBUNG. TIM



Share:

TRAGIS !!!, MUTASI HANYA SESUAI DENGAN KATA HATI,






PEMBAHASAN TERKAIT MUTASI PEJABAT 


Bondowoso, Teropong Timur.com.

Proses pergantian pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bondowoso dinilai tidak sesuai aturan oleh banyak kalangan termasuk anggota DPRD dan SETGAB 5 Fraksi. Mutasi dianggap tidak mengacu UU ASN dan Permen PAN-RB No 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam aturan yang berlaku sejak 15 April 2014 itu, pengisian jabatan eselon II B ke atas, meliputi kepala dinas, kepala badan dan sekda, harus menggunakan sistem lelang terbuka. Informasi lelang harus diumumkan secara terbuka dan mendapat persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Rapat Kerja Komisi I tadi malam (Selasa 17/11/15, Pukul 19.00 WIB), adalah Rapat Kerja (Raker) dengan agenda membahas Tentang Pembahasan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Pemindahan/Pemutasian Jabatan Pipinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabuapten Bondowoso. Rapat kerja dipimpin langsung oleh H. Irwan Bahtiar Rahmat, Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua Sekretariat Gabungan (SETGAB) 5 Fraksi.

Dalam Raker tersebut, H. Irwan Bahtiyar mengatakan, pengangkatan pejabat di dinas, badan dan kantor harus melalui seleksi atau lelang jabatan sebagaimana diatur UU ASN.

Prosesnya dimulai dengan pembentukan panitia seleksi (pansel) atau panitia lelang jabatan dari unsur pemda dan independen. “Upaya itu tidak terlihat pada mutasi di Pemda Bondowoso. Akibatnya sering terjadi penempatan orang-orang tidak berkompeten, dan hanya didasari oleh “like and dislike”, bukan pada kompetensi pejabat, ” tegas H. Irwan.

Politisi PDIP itu mengingatkan kembali kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Sekda dalam menempatkan pegawai harus sesuai kemampuan. “Namun, ucapan itu tidak seperti yang terjadi sekarang. DPRD khawatir akan berdampak pada kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan berdampak juga bagi DPRD. Apa yang dilakukan oleh BKD dan Sekda akan sangat menggangu visi dan misi Bupati, kasihan Bupati...,” tegas H. Irwan.

Lebih lanjut dia menilai, mutasi tersebut juga aneh karena Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang baru dijabat selama 5 bulan, tiba-tiba di pindah ke Sekretaris DPRD, padahal UU ASN jelas, bahwa pemindahan minimal setelah 2 tahun menjabat.

Jabatan yang menjadi sasaran penting tugas Pemda Bondowoso adalah penggantian Sekretaris DPRD. Irwan juga mengingatkan kembali, Penempatan mantan Sekretaris DPRD, Drs. Amir Hidayat, Msi sebagai Kepala Dinas Sosial, seharusnya Drs. Amir Hidayat, Msi tidak layak menduduki posisi tersebut dengan adanya laporan dan rekomendasi dari DPRD. Selayaknya dia mendapatkan sanksi administrasi bukan malah hanya di geser ke SKPD lain.

Hal itu terjadi akibat belum baiknya administrasi pemerintahan di Pemda. “Dulu ada namanya Baperjakat, sekarang diganti dengan pansel sesuai undang-undang ASN. Bahkan orang di luar pemerintahan seperti akademisi boleh ikut seleksi terbuka itu. Pendaftarannya pun harus diumumkan secara terbuka,” jelas Ketua Fraksi PDIP ini.

Dia mengingatkan, proses pergantian pejabat di daerah diawasi KASN sehingga bukan tidak mungkin pejabat yang sudah dilantik dianulir oleh KASN jika tidak sesuai prosedur, seperti yang terjadi saat ini. Jika SK Mutasi dibatalkan, itu kan memalukan Pemerintah Daerah Bondowoso.

Di sela Raker, H. Irwan sempat keluar ruangan, dan saat bertemu dengan awak Ijen Post, menyatakan, “Sekda itu “BODOH”, kasihan Bupati tidak bisa menjalankan visi misinya dengan baik karena kelakuan para pembantunya. Kepala BKD-nya juga mbulet, memakai argumen yang membingungkan versinya sendiri. Sedang UU ASN sudah jelas, tetapi masih bisa berkelit dengan aturan lainnya”.

“Jadi, mutasi harus dilakukan dengan cara seleksi atau lelang terbuka karena kepala daerah tidak bisa seenaknya mengganti pejabat seperti dulu sejak keluarnya UU ASN,” ingat H. Irwan lagi.

Sedangkan anggota Ketua Komisi I, Bambang, mengatakan, mutasi merupakan kewenangan dan hak prerogatif Bupati. Namun, dia menyayangkan mutasi di Pemda Bondowoso karena diniai tanpa pertimbangan dan bisa berdampak pada kinerja pegawai di lingkungan pemda

“Hal seperti ini menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kepala daerah dalam melakukan mutasi dan promosi. Sebab, mutasi dan promosi tidak boleh dilakukan dengan manajemen like dan dislike. Semuanya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan sebagai representasi dari merit sistem dalam manajemen Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.

Di lain tempat, Supriyanto, SH, Ketua Fraksi Ganas yang turut datang ke gedung DPRD sebagai “supporter” Raker Komisi I, menyatakan, “Tanpa perencanaan yang matang, mutasi akan membuat pegawai tidak bergairah dalam bertugas. Lebih mengkhawatirkan lagi jika mutasi memicu konflik di internal SKPD ditambah lagi memanasnya situasi politik saat ini menjelang pembahasan APBD 2016”.

“Anehnya, dalam pergantian pejabat di Pemda, ada pejabat yang dumutasi, saat ditanya DPRD kapan dia menghadap Pansel Mutasi Pejabat, tetapi pejabat tersebut merasa tidak pernah dipanggil Pansel untuk fit and proper test. Sehingga perlu pengkajian lebih mendalam agar mutasi yang dilakukan sesuai prosedur dan bisa memperbaiki kinerja SKPD, bukan dengan cara-cara seenaknya sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Hidayat, Msi, ketika menjelaskan dalam Raker komisi I mengatakan, mutasi dan pelantikan pejabat, Senin (9/11) sudah sesuai aturan, proses penilaian calon pejabat kita gunakan penilaian secara internal dengan menggunakan data base profil pejabat tersebut. Pendaftaran sudah kita buka, tetapi tidak ada pejabat yang mendaftar.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Wawan Setiawan, SH, menjelaskan bahwa Pemerintah Bondowoso dalam proses Mutasi ini juga berdasarkan pada peraturan perUndangan yang berlaku, jika ada perbedaan penafsiran, mari kita sama-sama mencari solusi dan kesepakatan bersama. DPRD juga bagian dari Pemerintah, sehingga Pemerintah dan DPRD bersama-sama mencari solusi atas perbedaan penafsiran hukum. Jika semua keputusan Pemerintah dilarikan ke arah hukum, ini akan menjadi suatu hal yang kurang baik.

Sampai dengan Raker ditutup sekitar pukul 00.30 WIB tadi pagi, situasi dalam Raker Komisi I tersebut masih memiliki tensi yang cukup tinggi. Tidak ada hasil yang signifikan dalam Raker Komisi I tersebut, bahkan dalam Raker tersebut Komisi I banyak mendapatkan tambahan informasi dan keterangan dari pihak Pemerintah.

“Jadi benar selama ini, proses mutasi lebih banyak memakai unsur like and dislike, tidak sesuai dengan kompentensinya,” kata H. Irwan sambil menggelengkan kepala dan menuju ke ruang Fraksinya. 

Sementara beberapa Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga menyimak semua kejadian ini mengatakan bahwa sebenarnya langkah dari SETGAB itu sangat benar karena tujuannya adalah demi Bondowoso ke depan, bukan dengan cara yang seenaknya tanpa melalui prosedur yang benar atau sudah di atur dan di tuangkan dalam sebuah Undang - undang, 

Di lain pihak malah banyak yang mengatakan bahwa Mutasi tersebut bukan hanya berdasarkan antara suka dan tidak suka, akan tetapi juga di atur oleh kepentingan lain.

Sampai berita ini di tulis semua pihak ikut mendukung semua langkah SETGAB demi Bondowoso ke depan, tidak di atur oleh orang yang sangat jelas membawa Bondowoso ke arah kehancuran, TIM
Share:

INI BUKAN MASALAH KECIL, ALAM YANG RUSAK JANGAN DI RESTUI



BONDOWOSO,Teropongtimur.com


Kalau kita amati bersama, fenomena alam Kabupaten Bondowoso Jawa timur dipenuhi dg fenomena alam yang strategis dan banyak mengundang para wisatawan asing yang mau berkunjung ke kota Bondowoso yang lebih di kenal dg KOTA TAPE krn dikenal dg produksi tapenya yg kwalitas dan rasanya yg diakui oleh semua kalangan bahkan para wisatawanpun suka dg kwalitas rasa tape Bondowoso. krn fenomena alamnya seperti Kawah ijen yg terletak di sekitar gunung raung, tancak kembar yg ada diutara kota Bondowoso dan banyak lagi yang lainnya yang tak kalah lebih indah.

Namun disisi lain dikawasan kota Bondowoso yang kita cintai dan kita banggakan msh ada kurangnya  pelestarian alam seperti penebangan kayu yg ada di pinggir jalan yg selama ini tdk adanya alasan yg jelas dari pihak pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sekarang dalam kepemimpinan Drs Amin Said Husni sebagai 
Bupati Bondowoso.

Mengingat semenjak kepemerintahan Dr susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden negara Republik indonesia sampai sekarang kepemimpinan Ir Joko Widodo sebagai Presiden masalah pelestarian alam tetap di galakkan bahkan Presiden RI mengadakkan program 1 milyar penanaman pohon. namun program orang nomor satu di Indonesia ini, bersimpangan dg realita yg ada di kota Tape ini dg menebang pohon yg ada di pinggir jalan diwilayah Kabupaten Bondowoso. subaidi
Share:

SETGAB 5 FRAKSI LAPORKAN SEKDA, PENYALAHGUNAAN JABATAN YANG BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA "BUPATI DAPAT DI COPOT"




Bondowoso, teropong Timur.com.

Polres Bondowoso di Datangi SETGAB 5 Fraksi untuk menyampaikan laporan terkait penyalahgunaan jabatan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Kedatangan 5 Fraksi langsung di sambut sendiri oleh Kapolres Bondowoso AKPB. Djadjuli, SIK, Msi, di ruang kerjanya.
 

“Kedatangan SETGAP dalam rangka membuat dan menyerahkan laporan terkait penyimpangan yang ada di Pemda Bondowoso. Beliau-beliau datang resmi dengan membawa laporan resmi, dan sudah saya terima sendiri. Akan kita pelajari sejauh mana ada unsur-unsur tindak pidana, tim kita akan mendalami dan mempelajari”, Jelas Kapolres.
 
Di tambahkannya bahwa Laporan SETGAB, sekilas tentang penyalahgunaan wewenang dalam rangka Mutasi Pejabat Pemda Bondowoso yang dilakukan oleh Baperjakat.
 

Lebih lanjut dari SETGAB yang di wakili langsung oleh Ketua SETGAB 5 Fraksi, H. Irwan Bahtiyar menyatakan, ”Kami sebagai anggota DPRD tidak pernah ada pemberitahuan terhadap proses-proses seleksi pejabat yang akan di mutasi. Pejabat yang diseleksi saja tidak tahu kalau dia akan di mutasi”.
 

“Dari ke 6 Pejabat yang di mutasi, ada beberapa pejabat yang belum genap menjabat di SKPD selama 2 tahun. Dan ini tidak hanya mutasi pejabat pada 6 November lalu, termasuk mutasi sebelumnya. Pak Wawan (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) juga kami anggap tidak memenuhi prosedur dan peraturan perUndangan yang berlaku”. 


“Dalam proses seleksi, Pansel mutasi Pejabat tidak pernah ada keterbukaan informasi terhadap siapa personil yang ditunjuk. Contohnya, Dosen Hukum dari Universitas Jember, apakah dia sudah mendapat persetujuan dari Rektor Unej untuk ditunjuk sebagai Pansel”. 

“Pembentukan Pansel kami anggap tidak sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2014, sehingga dugaan sementara adalah penyalahgunaan jabatan. Bagaimana tidak, Saya (H. Irwan Bahtiyar) menanyakan kepada pejabat yang dimutasi, ternyata Pejabat tersebut tidak pernah dipanggil oleh Tim Pansel untuk menjalani proses seleksi”.
 

Menurutnya ( Irwan – Red ) Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang telah menyalahgunakan kewenangan. Pelanggaran terhadap UU ASN, berpotensi timbulnya kerugian negara. Jika proses ini tidak jelas, berarti ada kerugian negara yang ditimbulkan, karena Pansel yang dibiayai oleh APBD.
 

Kepala daerah yang tidak mematuhi UU ASN akan diberhentikan terutama dalam hal melaksanakan rotasi atau mutasi pegawai. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy, yang saat ini diketahui banyak kepala daerah yang melakukan mutasi pegawai tanpa mematuhi aturan yang jelas atau melakukan rotasi pegawai dengan sesuka hati. Padahal seharusnya rotasi atau mutasi pegawai dilakukan berdasarkan latar belakang yang jelas dan alasan yang jelas pula mengapa dilakukan rotasi atau mutasi.
 

Ketidak patuhan tersebut nantinya akan berdampak pada kepala daerah itu sendiri yaitu dengan diberlakukannya sanksi tegas baik berupa sanksi disiplin ataupun sanksi yang paling berat adalah dengan diberhentikan dari jabatan. H.DARMA
Share:

KOTA TAPE BONDOWOSO MEMANG SANGAT HEBAT, SIAPA YANG DEKAT DENGAN PENGUASA, PASTI DAPAT DANA

 ilustrasi hibah dari sang " penguasa "


Bondowoso, Teropong Timur.com
Habib Ali Husen Assegaf Aktifis LSM Graji Pasuruan menjelaskan secara Gamblang terkait dengan ada Dugaan “Permainan” antara “Penguasa” dan orang – orang yang dekat dengan Penguasa tersebut yang sangat jelas bermain tentang APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) tahun 2015,Dalam penjabaran APBD Tahun 2015, lampiran Perbub Bondowoso Nomor 65 tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 tentang Belanja Hibah terjabarkan pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi antara lain :
Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.01 Hibah kepada KONI sebesar Rp. 2.100.000.000,- Hibah kepada PMI sebesar RP. 100.000.000,-Hibah kepada Pramuka sebesar Rp. 100.000.000,-Hibah kepada Yayasan Rumah Sakit Nahdatul Ulama sebesar Rp. 500.000.000,-Hibah Kepada LSM Nusa Institute sebesar Rp. 50.000.000,-Hibah Kepada Pundo Mas Rp. 100.000.000,-Hibah Kepada Gardamas (posyandu) Rp. 209.000.000,-Hibah Kepada Mts NU 1 Ds Gambangan Maesan Rp. 50.000.000,-Hibah Kepada SMP NU 14 Wonosuko Tamanan Rp. 50.000.000,-Hibah kepada Bosda Madin sebesar Rp. 1.929.600.000,-Hibah Kepada penyedia makanan tambahan anak sekolah Rp. 100.000.000,-Hibah Kepada penyelenggara kejar paket A,B dan C masing-masing Rp. 200.000.000,-Hibah Kepada bantuan keuangan siswa miskin untuk 44 sekolah swasta (APBD I) Rp. 1.010.880.000,-Hibah Kepada bantuan keuangan siswa miskin untuk 87 sekolah swasta (APBD II) Rp. 700.440.000,-Hibah kepada Stain At-Takwa (Mts) sebesar Rp. 50.000.000,00Hibah kepada Yayasan Manbaul Ulum sebesar Rp. 50.000.000,- (milik Wakil Bupati)Hibah kepada Polres Bondowoso (pengamanan pilkades) Rp. 322.400.000,-Hibah kepada Himpaudi sebesar Rp. 50.000.000,00,- (diketuai oleh Ibu Bupati Bondowos)Hibah kepada 20 Lembaga Pendidikan Swasta dengan total Rp. 1.000.000.000,-Hibah kepada IGTKI-PGRI Rp. 50.000.000,-Hibah kepada TK Bhayangkari 26 sebesar Rp. 100.000.000,-Hibah kepada Kelompok masyarakat petani tembakau Rp. 560.000.000,-Hibah kepada PAMSIMAS Rp. 440.000.000,-Hibah kepada MTS Al-Anwar dan MD 1 NU Cermee masing – masing @ Rp. 100.000.000,-Hibah kepada pengembangan pangan (kelompok lamas Rp. 30.000.000,- dan kelompok baru Rp. 60.000.000,-Hibah kepada Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta sebesar Rp. 5.788.380.000,-Hibah kepada gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanan Indonesia GOPTKI Rp. 100.000.000,-Hibah kepada forum pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp. 200.000.000,-“Dimana untuk dana hibah yang memiliki nilai fantastis dan turun kepada lembaga yang memiliki “Kedekatan dengan Penguasa” yang semuanya untuk Kelompok Nahdatul Ulama (tanpa maksud redaksi mendiskreditkan organisasi tertentu), sungguh sangat mengesankan karena menelan hampir 11,4 Miliar. Bagaimana Para Lembaga meng-“SPJ”-kan sebagai pertanggung jawaban dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso? “, papar Habib Ali Husen Assegaf, LSM Graji
“Apakah karena kebanyakan yang menjadi Pejabat maupun Anggota Dewan semuanya hampir merupakan kelompok Nahdatul Ulama?“, tanya Habib Ali Husen Assegaf, LSM DPP Graji Pasuruan.
“Yang lebih mengejutkan adalah Hibah Untuk KONI (2,1 Milyar) dan Bosda Madrasah Diniah (MADIN) (1,9 Milyar) dan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta menelan (5,78 Milyar) dengan 3 Penerima Hibah sudah sebesar 9,78 Miliar bagaimana dan dipergunakan seperti apa uang rakyat sebesar itu? Siapakah Oknum yang mengatur Pemberian Dana Hibah secara “Pilih Kasih” yang terjabarkan pada APBD yang sudah menjadi lampiran Peraturan Bupati (PERBUB No 65) ini ? “ ujar Habib Ali Husen Assegaf, LSM Graji dengan terkejut.
“Belum lagi kami temukan Alokasi Dana Bantuan Sosial No Rek. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp. 7.280.000.000,- yang disinyalir daftar penerima merupakan orang dekat penguasa, masih ditambah lagi Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebesar 1.000.000.000,00 (1 Milyar)? tanpa ada kejelasan Siapa Anggota Masyarakat yang menerima ? “ tanya Habib Ali Husen Assegaf, LSM Graji.
"Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, pada pos Klaim Kesehatan Perangkat Desa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (2 Milyar) sangat fantastis nilainya berarti disini perangkat desa tidak memerlukan yang namanya BPJS Kesehatan karena sudah ada anggaran klaim kesehatan yang dianggarkan DPPKA melalui PERBUB NO 65!"
“Tentunya Alokasi Anggaran ini sudah melalui Banggar DPRD Bondowoso dan yang menjadi pertanyaan kami apakah ada Modus Penetapan penerima dari beberapa PIHAK OKNUM sehingga terjabarkan dengan jelas Penerima Hibah dan Dana Bantuan Sosial tersalurkan dengan Pilih Kasih dan Pihak DPPKA apakah sudah menyampaikan pengumuman ataupun sosialisasi tentang Penyaluran Dana Hibah dan Sosial kepada Khalayak Masyarakat? Karena Dana Apapun didalam anggaran pemerintah adalah hasil pungut PAJAK yang dibayar oleh rakyat”.
“Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 yang bertujuan jelas untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak”.
“Sesuai UU No 14 Tahun 2008 diatas, Tolong .... kami masyarakat Bondowoso membutuhkan penjelasan terkait alokasi dana Hibah dan Sosial yang kami paparkan diatas, tentunya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso merumuskan visinya yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan Aset yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel, jadi jangan bodohi kami dengan Visi Palsu“, ujar Habib Ali Husen Assegaf, LSM Graji dengan nada lantang.

Johan OB dari LSM Garda P3ER pun turut menuturkan “ Kami yakin dalang dibelakang pengalokasian Dana tersebut diatas mengarah kepada satu orang, dugaan kami jelas uang rakyat dipergunakan untuk kepentingan politik dan kepentingan pribadi yang menyangkut satu golongan, dan tetap kami anggap Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) harus mempertanggung jawabkan terkait perihal semua ini padahal sampai saat inipun belum ada penjelasan yang transparan tentang perjalanan dinas yang menelan 7,1 miliar dan 13,8 miliar sekarang ada lagi dana hibah “Lembaga dekat penguasa” sebesar 11,4 miliar sepperti yang disampaikan teman kami, Habib Ali, LSM Graji Pasuruan, mau dijadikan apa Masa Depan Bondowoso ini?”. Bersambung-Tim  


Share:

MERASA DIRINYA DI RUGIKAN, MAKA NASABAH BANK DANAMON LAPOR POLISI,


obyek yang di bajak

Bondowoso, Teropong Timur.Com

Berawal dari tahun 2007 Suyanto, 49 tahun warga Desa Rejo agung Kecamatan Sumber wringin Kabupaten Bondowoso melakukan kontrak kredit dg PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk DSP unit asembagus jl Raya Asembagus No.569 Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur Cluster Banyuwangi dg No.CIF 4011143 Atas Nama SUYANTO dg besar pinjaman Rp 150 000 000,00(sertus lima puluh juta rupiah) dg jasa agunan tiga buah sertifikat SHM no.798,SHM no 77 dan SHM no.588.
Awalnya angsuran suyanto lancer-lancar saja dan tepat waktu,Namun pada tahun 2010 pemasukan rejeki  suyanto mulai ada penurunan, Saat di Konfirmasi tim Teropong Timur di rumahnya Suyanto cuma megang kepalanya dan berkata"saya gak tahu juga mas kenapa sampai begini nasib saya sekeluarga " tuturnya.

Dari kepailitannya tersebut akhirnya Suyanto macet dalam penyetoran Angsuran Kreditnya, kemudian dirinya ( Suyanto – Red ) mendapatkan Surat tegoran dari pihak bank Danamon berupa peringatan sampai 3 kali: Peringatan 1 tertanggal 25 mei 2010 dg nomor:375/SP/3325/0510 dg besar tunggakan sebesar Rp 8.437.937,00. Peringatan 2 tertanggal 06 juli 2010 dg nomor :385/SP/3325/0710 dg besar tunggakan sebesar Rp 25.659.000,00 Peringatan 3 tertanggal  01september 2010 dg nomor :399/SP/3325/0910 dg besar tunggakan sebesar Rp 305.800.000,00.
Menurutnya ( Suyanto –Red ) mncurigai tentang adanya Dugaan mark up / pemanipulasian data dari tunggakan peringatan 1 sebesar Rp 8.437.000,00 sampai dg peringatan 3 yg berjarak 5 bulan menjadi Rp 305.800.000,00, Hal ini kembali menurutnya adalah Kejadian yang sangat tidak wajar.
Hasil Konfirmasi tersebut akhirnya Tim Teropong Timur mendatangi  pihak Bank Danamon untuk mendapatkan keterangan terkait hal ini, dan kemudian ternyata pihak bank Danamon benar-benar telah mengadakan Lelang yang selanjutnya di menangkan pula oleh Matlani warga kampung Semiring RT.002/RW013, Desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Jawa timur dengan menunjukkan surat pernyataan yg isinya bahwa tanah tersebut hasil lelang dari BANK DANAMON Situbondo, berdasarkan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh:WIJI YUDHIHARSO,SH selaku pejabat lelang di Jember tanggal 26 maret 2015 No. 210/2015 tgl 30 april 2015 di 2018 yg pernyataan tersebut tertanggal 26 oktober 2015 yg dibuat dan ditandatangani oleh MATLANI yg disaksikan oleh FAIFUL WAHAB slaku marketing Bank Danamon dan Suratno warga Desa Sumbergading,

Akhirnya tanggal 05  Nopember 2015 Suyanto melaporkan ke Polres Bondowoso karena tanaman padi  yg tumbuh diatas objek yg sertifikatnya diagunkan ke bank Danamon trersebut dirusak dgn membajak objek tersebut oleh Matlani dan Abdul bari warga Desa Sumber wringin Kecamatan Sumber wringin Kabupaten Bondowoso jawa timur yg mengaku telah membeli ke Matlani slaku pemenang lelang katanya.

Sementara itu Matlani saat di konfirmasi oleh Tim Teropong Mengatakan bahwa dirinya mengaku telah melalui prosedur yang benar yaitu mengikuti lelang sesuai dengan petunjuk Tim Lelang Jember dan Juga Danamon, di lain pihak Aktifis Lembaga Tim Pencari Fakta yang mendampingi Matlani dan Abd Bari saat melakukan “ Eksekusi “ obyek sengketa tersebut menjelaskan bahwa sampai di manapun masalah ini akan siap untuk di layani apabila Suyanto yang memang mengaku pemiliknya tersebut lapor pada Pihak yang berwajib.


Sampai berita ini di tulis Pihak Polres Bondowoso yang menerima Laporan Suyanto tersebut  memberikan keterangan bahwa masalah ini akan di lanjutkan sesuai dengan Prosedur Hukum yang ada. SUBAIDI
Share:

LAGI - LAGI DUGAAN KORUPSI TERJADI DI KOTA TAPE BONDOWOSO


 
Bondowoso, Teropong Timur.com

Lagi, Terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran dana siluman yang mengatasnamakan media, berupa Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, yang dialihkan untuk kebutuhan yang tidak jelas dan tidak transparan telah di sorot oleh beberapa Media massa yang juga merasa kecewa akan semua dugaan tindakan tercela ini, hal ini juga di ungkapkan oleh Johan OB selaku aktifis LSM GARDA P3ER yang juga menyimak dan menyikapi hal ini, menurutnya, anggaran tersebut adalah angggaran yang terkait dalam mendukung kinerja media massa (Pers) di Kabupaten Bondowoso, rinciannya sebagai berikut :
1.   Kabag Umum dan protokoler berupa belanja surat kabar dengan total anggaran Rp.145 juta.
2.   Kabag Humas, untuk program kerjasama informasi dengan media massa menelan anggaran sebesar Rp. 1,9 Milyar.
3.   Sekretariat Daerah [Sekda] untuk belanja surat kabar atau majalah dan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebesar Rp. 145 juta dan program kerjasama informasi dengan media massa sebanyak Rp. 1,953 Milyar.
4.   Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset [DPPKA] untuk belanja surat kabar Rp. 11,5 juta.
5.   Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] kabupaten Bondowoso Rp. 100 juta.
6.   Dinas Parawisata Pemuda Olah Raga dan Perhubungan [Disparporahub] Rp. 112 juta
7.   Sekretariat DPRD Bondowoso berupa surat kabar Rp. 14.600 juta.
8.   Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rp. 9 juta
9.   Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu belanja surat kabar dan program kerjasama dengan media massa Rp. 65 juta.
Selama ini para awak media hanya bertumpu pada kegiatan Kabag Humas saja. Sedangkan untuk dana anggaran belanja di SKPD lain yang belum disebut diatas, rata-rata berkisar antara Rp. 1-3 juta, maka hal ini seharusnya program kerjasama informasi dengan Mass Media dilakukan dengan orang yang memiliki media, akan tetapi sejauh ini pihak Pemkab Bondowoso malah diindikasi menyelewengkan dana anggaran itu untuk kebutuhan lainnya yang tidak melibatkan media massa hingga menelan anggaran milyaran.

Haeriyah Yulianti selaku kabag Humas Pemkab Bondowoso saat akan di konfirmasi oleh Tim teropong Timur selalu terlihat sibuk dan tidak pernah menyikapi secara serius terhadap Tim Teropong Timur, akan tetapi seara jelas masalah ini di jadikan sebagai masalah yang sangat serius dan perlu untuk di sikapi karena lagi – lagi terkait dengan masalah anggaran yang di duga di permainkan oleh oknum – oknum yang haus dan jelas mempermainkan awak media di Bondowoso.

Hal ini mendapat tanggapan serius dari Johan OB LSM GARDA P3ER dan para aktivis lainnya yang mengatakan, “jelas-jelas ini pemanfaatan nama media untuk merampok uang rakyat, kami yakin para awak media tidak mengetahui penggunaan dana anggaran tersebut selain kegiatan yang di kabag humas yang melibatkan media massa, terutama dalam pembelian surat kabar dan mekanisme kerjasama dengan pihak Pemkab Bondowoso”, jelasnya.

“Yang kami ketahui pembelian surat kabar atau berlangganan untuk SKPD tersebut hampir sama, tetapi mengapa anggaran di beberapa SKPD tertentu memiliki dana belanja surat kabar hingga Ratusan juta. Sedangkan di SKPD yang lain bahkan tidak sampai Rp. 4 juta, ini merupakan pembodohan terhadap para awak media massa serta pemborosan anggaran uang rakyat yang jelas menyudutkan media massa,” tegasnya.

Di Tambahkannya semua LSM dan Para Awak Media akan melakukan unjuk rasa ke Pemkab Bondowoso dengan tujuan akan menuntut kejelasan penggunaan dana anggaran yang mengatas namakan media massa dan sangat jelas hal ini mengkambing hitamkan media massa dan pembunuhan karakter terhadap awak media, di sebutkan bahwa ini adalah sebuah konspirasi untuk penipuan publik.

Selanjutnya Johan OB akan melaporkan kepada dewan Pers terkait peristiwa yang jelas merugikan nama media massa yang ada di kabupaten Bondowoso

Dilihat dari sudut pandang pertanggung jawabannya, penggunaan nama media massa (Pers) jelas menyimpang, hal ini juga menunggu tanggapan seluruh awak media massa yang ada di Bondowoso dengan keberadaan anggaran ini, selain itu tentang tanggapan serta Sikap Penegak hukum terkait dengan indikasi penyalah gunaan anggaran yang menggunakan embel-embel media massa. Bersambung-H.DARMA
Share:

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts