KONTES BUAH UNGGUL LOKAL DAN BAZAR DINAS PERTANIAN BONDOWOSO

BONDOWOSO, teropongtimur.co.id
Dalam rangka menjadikan Hasil Tani semakin baik, Disperta Bondowoso kembali mengadakan Kontes Durian dan alpukat di Halaman dinas pertanian jumat (18-3-2016).

Acara kontes buah unggul lokal ini diikuti oleh petani durian dan alpukat yang tersebar di 23 kecamatan dan beberapa petani yang berasal dari luar Kabupaten Bondowoso, dengan memperebutkan hadiah sebesar Rp16,2 juta. Panitia juga menghadirkan 3 orang juri dari Provinsi Jatim.
 
Bupati Bondowoso menuturkan dalam sambutannya memberikan apresiasi dan dukungan kepada Dinas Pertanian yang mampu mememberikan wadah bagi petani dalam memasarkan serta mempromosikan buah durian dan alpukat.

“Tidak hanya sebagai ajang promosi, Pemerintah dalam hal ini akan mengembangkan produk asli Bondowoso dengan menginventarisir benih unggul semua komuditas secara intensif. Kami juga terus memotivasi Dinas Pertanian agar produk unggulan tersebut mampu memberdayakan ekonomi masyarakat,” tutur Bupati ,Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian terus menyikapi potensi buah durian dan alpukat. Sebagai bentuk motivasi dan mengangkat potensi buah lokal di Bondowoso,turut hadir pula Dandim Bondowoso beserta jajaran menyaksikan Kontes tersebut

Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, H Hindarto menjelaskan, "kontes buah unggul lokal ditahun ini merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam menumbuh kembangkan kecintaan masyarakat Bondowoso dalam mengkonsumsi buah dan sayur lokal.

“Selain sebagai ajang promosi buah lokal Bondowoso, kontes ini juga menjadi wadah bagi para petani durian dan alpukat untuk bisa terus meningkatkan hasil panen. Kita ingin menggali potensi buah lokal, utamanya yang saat ini sedang musim. Buah kita ternyata banyak yang berkualitas dan layak untuk kita kembangkan,” jelasnya.

Bupati juga menambahkan, "pengembangan buah lokal asli Bondowoso bukan hanya berpacu pada komuditas saja. Melainkan, harus ada inovasi dalam mengembangkan produk olahan dari buah lokal Bondowoso.

“Nantinya semua instansi pemerintah harus bersinergi, bagaimana komuditas lokal unggulan Bondowoso ini tidak hanya dinikmati pada waktu panen saja. Namun, saya berharap ada upaya pemberdayaan kepada masyarakat dalam memproduksi produk olahan dari buah lokal asli Bondowoso,” tambah Bupati yang kemudian membuka acara kontes tersebut dengan melepas balon ke udara.

Usai memberikan sambutan, Bupati bersama Wakil Bupati yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian beserta beberapa Kepala SKPD meninjau langsung buah lokal dan stand pasar tani. (saiful bahri)

Baca Selanjutnya...

PUBLIKASI LHP BPK 2014 DISHUTBUN BONDOWOSO

 

Pada tahun anggaran Dinas Kehutanan Dan Perkebunan menganggarkan Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp5.517.415.599,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.431.877.755,00 (98.45%) belanja barang tersebut diantaranya berupa pembangunan rumah kompos dan pengadaan mesin penghancur bahan organik (CU PER) yang diserahkan kepada kelompok Tani. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sebagai berikut:

 

1. Pemangunan 4 rumah kompos. 

 

Realisasi anggaran pembangunan 4 rumah kompos sebesar Rp 399.200.000,00 deangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan masing-masing 45 hari kalender. Terhitung dari tanggal 15 oktober s.d 28 Novpemer 2014 pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan berita serah terima pekerjaan dan dibayar dengan lunas dengan tabel berikut:
 

Hasil fisik tanggal 19 April 2015 menunjukkan penyedia/pelaksana kegiatan pembangunan rumah kompos yaitu CV.K, CV.CBK, CV.MR, dan CV.AJ tidak menyisihkan barang-barang seperti cat kayu, cat tembok, asbes, gelombang, dan bubungan asbes. Masing-masing sebesar Rp273.000,00 atau sebesar Rp1.092.000,00 (4X273.000,00) dan untuk pekerjaan pengecatan kayu yang tidak dilaksankan oleh CV.MR sebesar Rp833.147,00 sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.925.147,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai perturan presiden No.70 tahun 2012 tentang prubahan ke 2 atas peraturan presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang (Jasa) pemerintah pada pasal 89 ayat 4. Surat Perjanjian melaksanakan paket pekerjaan kontruksi (kontrak/SPK) masing-masing pekerjaan, yang memuat Spesifikasi. RAB berikut analisa harga satuan (AHS). Gambar dan atas item pekerjaan yang diperjanjikan permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebsar Rp3.725.147,00.  

 

2. Pengadaan mesin penghancur Bahan organik (cuper)  

 

Pengadaan mesin penghancur Bahan organik(cuper) dilaksanakan oleh PT.MBIP sesuai SPK Nomor 027/6/POKJO 31/CHOOPER/2014 Tanggal 5 Nopember 2014 senilai Rp123.6000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 25 hari kalender, terhitung dari tanggal 5 Nopember s.d 30 Nopember 2014. Pekerjaan telah dinyatakan selesai, sesuai BAST No. 72.1/PPHP/430.10/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan dibayar lunas sebesar Rp123.600.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 10635/SP2D/2014 tanggal 27 nopember 2014.

Pemeriksaan dan hasil konfirmasi kepada Kelompok Tani yang menerima mesin penghancur bahan organik (cuper) pada tanggal 20 April 2014, menunjukkan bahwa penyedia mengundang kelompok tani penerima mesin (ketua dan salah satu anggota) ke kantor Dishutbun Kabupaten Bondowoso untuk memperagakan cara pengoperasian/peenggunaan mesin tersebut. Hal ini merupakan kewajiban penyedia untuk menjamin bahwa mesin tersebut dapat dioperasikan oleh penerima/kelompok tani. Namun pelatihan tersbut hanya dilaksanakan satu kali (satu hari), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.800.000 (3xRp600.000,00) atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia.

Atas kekurangan volume pekerjaan, terjadi kelebihan pembayaran kepada penyedia yang berindikasi merugikan daerah sebesar Rp3.725.147,00 (Rp1.925.147,00+Rp1.800.000,00)

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

• Peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nOmor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 89 ayat 4 ang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang termasuk peralatan dan /atau bahwa yang menjadi dari bagian hasil yang akan diserah terimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
• Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi (kontrak/SPK) masing-masing pekerjaan, yang membuat spifikasi, RAB berikut analisa harga satuan (AHS) gambar dan atas item pekerjaan yang diperjanjikan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia yang berindikasi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp3.725.147,00. (Tim Investigasi LSM Teropong)

Baca Selanjutnya...

PRESS RELEASE LSM TEROPONG

PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM DI BONDOWOSO KHUSUSNYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUS
DI PIDANANYA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Kerugian keuangan negara yang dibayarkan ini dikenal dengan istilah uang pengganti.

Pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut UU Pemberantasan Tipikor dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda.

Memang, kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Sebagamana dijelaskan dalam banyak artikel, bahwa hakimlah yang menentukan berapa jumlah uang pengganti yang harus terpidana korupsi bayar dan hukuman lainnya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi melalui putusannya. Artinya, pengembalian kekayaan negara atas tindak pidana korupsi itu dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan pengadilan.

Lalu bagaimana jika seorang koruptor atas inisiatifnya sendiri mengembalikan uang yang telah dia korupsi sebelum putusan pengadilan? Apakah kasus koruptor tersebut masih terus dilakukan proses hukumnya sampai putusan pengadilan atau justru dibebaskan?.

Dalam banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun Anggaran 2013-2014, pelaku dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bondowoso tidak ada yang di proses hukum dengan alasan sudah mengembalikan kerugian negara.

Mari kita simak terlebih dahulu pasal-pasal yang menjerat pelaku kejahatan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) sebagai berikut:



Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada

Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir dalam artikel Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Ia menegaskan pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum. Dalam praktek, lanjut Mudzakkir, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana.

Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Oleh : Tim Investigasi LSM Teropong

Baca Selanjutnya...

PELAYANAN EXTRA LANTAS BONDOWOSO

BONDOWOSO, teropongtimur.co.id
Dalam rangka Menjaga ketertiban dalam berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso sangat mengutamakan dalam segi pelayanan untuk Masyarakat demi mempermudah dan memperlancar Segala urusan yang berkaitan dengan Lalu Lintas,
SAPTO selaku KBO Lantas menjelaskan, "Pelayanan ini kami maksimalkan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat menuju tertib dalam berlalu lintas yang benar, pelayanan dikantor kami mencakup beberapa hal seperti, pembuatan SIM, perpanjangan SIM dan Lain-Lain," jelasnya.
Pantauan teropongtimur.co.id selasa (15-3-2016) Mengutip dari segi dan cara pelayanan yang di lakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso sangat Maksimal.
Seiring senada di sampaikan oleh salah satu warga yang ingin membuat SIM sebut saja P. Bahrul, saya sangat bangga dengan pelayanan yang ada di Lantas ini mas, terus terang saya hanya Petani biasa, dengan cara pelayanan seperti ini masyarakat lebih paham dan mengerti untuk mengurus kelengkapan dalam berkendara," tutur Bahrul.

"pelayanan ekstra ini juga menjaga kemungkinan ada jaringan Teroris yang masuk ke Kantor kami, semua Tamu yang datang di Wajibkan mengisi buku tamu yang sudah ada di depan pintu masuk kantor, jika ada masyarakat yang kurang paham bisa bertanya langsung ke petugas yang ada", tambah SAPTO selaku KBO Lantas. (Saiful Bahri)

Baca Selanjutnya...

OPINI REDAKSI TEROPONG :

NEGERI DONGENG
PENEGAKAN HUKUM LEMAH, KORUPSI MERAJALELA

Prihatin dan jenuh melihat penegakkan hukum di Negeri Dongeng yang “terkondisi, arogan dan sewenang-wenang”. Penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Negeri Dongeng kepada salah seorang Pimpinan Redaksi media cetak merupakan tindakan arogan yang menunjukan adanya indikator kongkalikong dalam penanganan kasus tersebut.

LSM dan Wartawan yang memberitakan dugaan kasus korupsi harus di “meja hijaukan”. Apa aparat di Negeri Dongeng memang sengaja membiarkan dugaan kasus korupsi yang sudah merajalela di Pemerintahan Negeri Dongeng? lalu apa tugas kalian di Negeri Dongeng? kalian digaji untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan harusnya, masyarakat yang berani mengungkap kasus dugaan korupsi layak diberi penghargaan bukannya malah di hukum. Persoalan informasi itu benar atau tidak itu kan baru dugaan dan sah-sah saja dalam hukum dinegeri ini, tinggal bagaimana Polisi dan Jaksa menindaklanjuti aroma korupsi pada kasus-kasus yang telah diangkat oleh LSM dan Media.

Jika masalah ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi bangsa ini dalam upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk itu saya, H. Nawiryanto Winarno, SE, selaku Direktur Eksekutif LSM Teropong akan layangkan surat kepada Polisi dan Kajagung Negeri Dongeng yang tembusannya akan saya sampaikan juga ke Bpk Presiden Negeri Dongeng untuk di ketahui, agar para institusi penegak hukum itu segera melakukan evaluasi dan menindak tegas jajarannya di Negeri Dongeng.

Apapun masalahnya, bahwa hukum di negeri ini wajib mendahulukan penuntasan setiap kasus dugaan korupsi, bukan mendahulukan kasus yang notabene tidak merugikan negara sama sekali dengan melakukan kriminalisasi terhadap LSM atau Media yang berani mengungkap kasus dugaan korupsi.

Harusnya penegak hukum di Negeri Dongeng tidak akal-akalan menjerat pemberi informasi dengan UU ITE dan KUHP, sementara yang lebih urgen dan merugikan negara malah dibiarkan melenggang bebas, di lindungi oleh oknum aparat hukum dan tetap melakukan kejahatan secara berulang setiap tahunnya.

Dalam Press Realease yang rencananya akan dilaksanakan oleh LSM Teropong, akan di release sendiri oleh Direktut Eksekutif LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, SE dengan tema “PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI DONGENG KHUSUSNYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUS DI PIDANANYA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Tujuan Press Release tersebut agar masyarakat mengetahui duduk permasalahan yang terjadi di Negeri Dongeng, mengapa hukum di Negeri Dongeng tidak dapat menjerat kasus korupsi, tajam kebawah dan tumpul ke atas. Juga menghimbau kepada masyarakat Negeri Dongeng untuk bersatu dan terus maju dalam melakukan perlawanan terhadap koruptor, sekalipun jaringan mafia korupsi mereka kuat dan melibatkan Aparat Penegak Hukum, ayo kita lawan terus sampai titik darah penghabisan, dukung Direktur LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, SE untuk tetap tegar, tetap berjuang dan berkorban demi penegakan hukum di Negeri Dongeng, khususnya kepada para pelaku korupsi.

Satukan barisan dari segala elemen untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

Ditulis oleh :  
H. Nawiryanto Winarno, SE/H. Darma
Direktur LSM Teropong

Baca Selanjutnya...