Komisi III DPRD Bondowoso Dukung Dinas PU PR

BONDOWOSO, Teropong Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) sebagai upaya pembangunan
infrastruktur jalan aspal di Kabupaten Bondowoso, mendapat dukungan penuh
dari Komisi III .
  Dinas PUPR Tahun 2017 tengah mempersiapkan inovasi bertajuk jalan ‘Wali’
(jalan berwawasan lingkungan) yang rencananya akan direalisasikan pada
tahun 2017 ini.
   Dalam acara Kunjungan kerjanya Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, H Samsul
Hadi , beserta anggotanya sangat mendukung penuh kepada Kepala Dinas PUPR,
Senin (30/1/2017).
  Beliau (Samsul Hadi - red ) mengatakan bahwa memang inovasi Dinas PUPR sangat
efektif, karena berdampaknya pada pembangunan aspal maupun ruas jalan di
kabupaten Bondowoso, komisi III sangat mendukung , " Kepala Dinas PU PR Drs
H Karna Suswandi MM, mencanangkan trobosan baru dalam meningkatkan kualitas
pembangunan dan infrastruktur jalan, nantinya jalan ,Wali, akan bersamaan
dengan pembangunan jalan aspal dan drainasenya,” pungkasnya.(spl donggala)

Baca Selanjutnya...

Tak didampingi pengacara, Narapidana NARKOBA tagih dana 20 juta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak didampingi pengacara, Narapidana NARKOBA tagih dana 20 juta

 

Banyuwangi,  Teropong Timur Online

           Upaya terpidana Narkoba Johan Prasetyo meminta kembali dana sebesar Rp 20 juta di advokad Sri Wuryanti nampaknya alot.

 

Advokad yang tergabung dalam Peradi Banyuwangi bersikukuh tak mau mengembalikan dana uang muka jasa pendampingan walau Djohan telah melakukan permintaan kembali dana tersebut melalui istrinya dan mengirim surat kepada Induk Organisasi Advokad DPC Peradi Banyuwangi.

 

“Memang surat sudah kami terima, bu Yanti sudah kami hubungi beberapa kali, saya ingin mediasi persoalan ini. Tapi dia (pengacara Sri wuryanti) masih belum datang kekantor menyelesaikan dan memberikan informasi secara resmi kepada DPC Peradi”, kata ketua DPC Peradi Banyuwangi Misnadi, SH. 

 

Seperti berita Koran dor sebelumnya, Nasib sial menimpa Johan Prasetyo Warga Desa Sraten, Kecamatan Cluring. Saat itu dia yang masih tersangka Narkoba akibat  penangkapan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuwangi.

 

           Istrinya Hannan mengupayakan menggunakan jasa seorang pengacara agar bisa mendampingi perkaranya sampai selesai.

 

Dia yang ingin ketemu langsung sang pengacara, Sri Wuryanti hanya tidak kesampaian, janji mendampingi soal perkaranya juga tidak dia dapatkan sama sekali.

        “Saya ini sudah jatuh masih tertimpa tangga pula, saya ditangkap oleh Satreskoba Banyuwangi perkara Narkoba jenis sabu – sabu dan ditahan di Rutan Polres Banyuwangi”, Tutur Johan membuka pembicaraan terhadap media.

 

          Diakui dirinya melalui istri sepakat soal nilai jasa Sri Wuryanti, SH dengan Rp 40.000.000,- sebagai ongkos jasa mendampingi mulai dari penyidikan Polisi sampai kepersidangan dalam perkara kepemilikan sabu – sabu.

 

“Dengan rincian Rp 40.000.000,-. kesepakatan bersama tapi pada tanggal 3 Mei 2016 saya titip uang sebesar Rp 20.000.000,-. sebagai uang titipan untuk perkara saya”, jelasnya.

 

Karena tak dapat layanan hukum dari Sri Wuryanti Saat ini Djohan masih berupaya meminta kembali dana 20juta tersebut. Namun saya keberatan karena sesunguhnya dalam proses hukum saya memang tidak pernah didampingi oleh Sri Wuryanti.  

 

“Selama ini saya didampingi oleh pengacara Negara dan saya tetap memohon dana sebesar Rp 20.000.000,-. yang saya titipkan hingga saat ini belum pernah dikembalikan dan saya pun membuat laporan kepada ketua DPC Peradi Banyuwangi agar dibantu soal permasalahan saya dengan Ibu Sri Wuryanti”, katanya. (joe)

Baca Selanjutnya...

DIDUGA LAPORAN KASUS POLIWANGI DI KEJARI BANYUWANGI DI PETI ESKAN ???

Bondowoso, Teropong Timur Online

Menjadikan pertanyaan besar, jaman keterbukaan seperti sekarang ini masih ada Instansi Penegak Hukum diduga keras kerjanya main – main.

Sesuai realita serta fakta yang terjadi bahwa laporan KABIRO Media Lacak Surabaya di Banyuwangi Surat Nomor : B/450/VIII/LC/2002. Klarifikasi : Penting. Lampiran : 1 (Satu berkas). Perihal : Kontroversi Pendirian Politehnik Banyuwangi (POLIWANGI) Dikti Hibah  Rp. 102 Milyard Kepada Yayasan yang tidak  beraset. Pengguna Dana Yayasan Tidak Tahu menahu.

Surat tertanggal 20 Agustus 2012 ditanda tangani oleh Mulyadi dilengkapi No. HP. 085792039223 serta dibubuhi stempel lacak. Surat laporan tersebut sejak dimasukkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal tersebut diatas hingga sekarang ini tidak ada kabar serta bukti disidangkan di Pengadilan. Jika dihitung kurun waktunya hingga sekarang sudah 4 tahun lebih.

Hasil liputan serta pantauan pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kab. Banyuwangi Sukemi kepada Koran ini mengatakan : “Ketika itu Kepala Kejaksaan dijabat oleh Saiful Anwar. Dan kasus tersebut telah diproses. Para pihak yang dianggap terlibat dipanggili semua. Penanggung jawab pelaksana pekerjaan Masduki ketika itu juga telah dipanggil dan dimintai keterangan. Direktur PT sebagai pemborongnya berinisial Regar dari Jember juga telah diperiksa. Semua sudah dipanggil komplit dan gonjang ganjing kasus tersebut sempat ramai diperbincangkan publik. Ironisnya kasus ini bagaikan tenggelam dilaut tanpa kasus. Padahal waktu itu berbagai media telah di lansir dalam pemberitaan. Pada akhirnya sampai Kajari Saiful Anwar pindah dari Banyuwangi. Sehubungan sang Pelapor Mulyadi merasa sudah capek menanyakan Terus ke Kejaksaan, maka Mulyadi memberi fotocopy berkas laporan itu kepada saya untuk melanjutkan menanyakan terus prosesnya kasus di Kejaksaan. Entah apa yang terjadi ketika Kajari Saiful Anwar pindah, Kasi Intel berinisial Agung akhirnya ikut  pindah. Demikian pula Kasi Pidsus juga pindah. Kemudian kajarinya ganti baru, Kasi Pidsus juga baru dan Kasi Intel baru. Karena saya merasa mengemban amanat, maka saya langsung menghadap Kasi Pidsus Arif, A.SH. Ketika itu saya mau menghadap Kajari sementara arif tidak berkenan. Menurut Arif dia ingin tahu dulu duduk persoalannya apa dan kasusnya bagaimana katanya. Menurut pengakuan Arif, ketika serah terima jabatan berkas kasus ini tidak ada. Oleh karenanya maka saya berika fotocopy laporan itu untuk dilaporkan ke Kajari agar ditindak lanjuti. Dan Arif kelihatannya semangat sekali. Meski demikian faktanya selama sudah 8 bulan Arif Dinas di Kejari Banyuwangi kasus tersebut belum juga ditindak lanjuti sampai Arif pindah kelain daerah”. Kata Sukemi menjelaskan.

LSM Teropong yang juga pegang arsip laporannya Media Lacak telah kirim Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan No. : 015/LSM.TRP/XI/B-2016 tanggal 12 November 2016 dengan maksud klarifikasi tentang laporannya media lacak serta ingin menanyakan sejauh mana tindak lanjut proses yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan.

Kajari A.A. ……………………………. Dikonfirmasi, kepada LSM Teropong dan Media Teropong Timur News menjawab bahwa surat dari LSM Teropong sudah diterima dan surat laporan dari Media Lacak masih di pelajari. Sampai diturunkan berita ini hingga sekarang belum ada tanda – tanda kelanjutan prosesnya. Pertanyaan ada apa semua ini ??? Bersambung!

Peliput : TEAM

Baca Selanjutnya...

RS NURUL ULUM LESTARI DIDUGA MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH

Banyuwangi, Teropong Timur Online

RS Nurul Ulum Lestari yang beralamat di Jl. Raya kembiritan kecamatan genteng diduga melanggar peraturan menteri kesehatan no.9 tahun 2014 terkait operasi besar yang selama ini dilakukannya, dikarenakan RS tersebut hanya mengantongi ijin operasional sebagai klinik dan belum memiliki ijin operasional sebagai rumah sakit.

Menurut salah satu karyawan RS Nurul Ulum lestari yang namanya tidak mau di korankan mengatakan kalau di RS beliau kerja sering menerima pasien operasi besar seperti prostat, kanker, tumor dan lain-lain. "RS ini sering melakukan operasi besar mas, dan kebanyakan pasien dari luar banyuwangi. Bahkan belum lama ini ada pasien dari wilayah singojuruh berinisial Apd yang meninggal setelah melakukan operasi",ungkapnya.

Salah satu warga sekitar dengan inisial JO menyampaikan bahwa RS ini telah menggangu aktifitas warga, di karenakan jalan yang menuju ke perumahan warga di pakai tempat parkir oleh RS tersebut, sehingga aktifitas warga menjadi terhambat. "Kami warga sekitar sangat terganggu mas, karena jalan menuju rumah kami digunakan untuk lahan parkir",jelasnya.

Pemilik RS Nurul Ulum (Slamet), saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan rumah sakit yang dimiliki sudah mengajukan ijin berbentuk rumah sakit namun masih belum keluar. "Rumah sakit kami bukan ilegal mas, kami sudah memiliki surat resmi dari dinas kesehatan tentang pengurusan ijin menjadi rumah sakit. Kami juga sudah melakukan operasi mulai tahun 2003", tegasnya

Hal ini berbeda dengan yang dijelaskan oleh kepala dinas kesehatan banyuwangi Dr Widji lestariono (Dr rio) saat diminta keterangan melalui telepon seluler terkait ijin rumah sakit nurul ulum, beliau menjelaskan ijin yang ada masih berbentuk klinik."ijin yang kami berikan hanya berbentuk klinik, dulu memang pernah menjukan ijin menjadi rumah sakit tetapi tidak kami setujuhi dikarenakan masih jauh memenuhi standar",jelasnya.

 Lanjut, saat ditanya mengenai apakah diperbolehkan melakukan operasi dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan?, Dr rio mengatakan "RS ini hanya mengantongi ijin klinik utama yang hanya bisa melakukan operasi kecil dan rawat inap maksimal 5 hari setelah itu harus di rujuk ke rumah sakit, dan tidak di perbolehkan melakukan operasi besar seperti prostat, kanker, tumor dan lain-lain, karena kami tidak pernah memberikan rekom atau ijin untuk melakukan operasi besar. Bila nurul ulum lestari beroperasional tidak sesuai ijin yang kami berikan (berbentuk klinik bukan Rumah Sakit) dan telah melakukan operasi besar maka langkah pertama dinas kesehatan banyuwangi akan memberikan pembinaan berbentuk peringatan selanjutnya bila masih tetap melanggar tidak menutup kemungkinan akan di cabut ijinnnya", imbuhnya. Red  Bersambung

Baca Selanjutnya...