Realisasi Kredit 9,35 Milyar Untuk Petani

REALISASI KREDIT 9,35 MILYAR untuk PETANI 

TEROPONG Jbr - Dalam rangka untuk meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR menandatangani MoU bersama Disperta Provinsi Jawa Timur di Pendopo Wahyawibawagraha Rabu 28/02/2018. Acara dikemas dalam Penyerahan Kredit Perdana oleh Pemprov Jatim pada Gapoktan penerima Program Hulu Hilir Agro Maritim Bidang Pertanian.

Untuk memenuhi hal tersebut, Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Jawa Timur, DR. Ir. RB. Fattah Jasin, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Ir. Hadi Sulistyo, melakukan kerjasama (MoU) dalam rangka menjamin harga beras di Kabupaten Jember.

Dalam penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh jajaran Direksi dari Bank Jatim, diantaranya yaitu Direktur Retail Consumer dan Usaha Syariah PT Bank Jatim Pusat, Pimpinan Divisi Kredit Mikro, Retail, dan Usaha, Kepala Bank Jatim Jember, dan jajaran Direksi PT. Jamkrida. 

Dalam program ini BPD Jatim juga akan mengucurkan kredit ke Gapoktan maksimal Rp 9,35 Miliar untuk peningkatan produksi petani penghasil beras premium dari Kecamatan Silo, Jember.

“Saya selaku Bupati Jember sangat berterimakasih pada Jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, bersama jajaran Bank Jatim, yang telah mempercayakan program ini kepada para petani Jember, khususnya petani Silo”, Ungkap Faida. Bupati Jember, dr. Faida MMR, 

“Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua, karena Jember telah dijadikan pilot project program pertanian Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk meningkatkan mutu hasil pertanian dan untuk mensejahterakan petani Jember” tambahnya

Dalam program ini akan dilakukan MoU antara Gapoktan Petani Silo berjumlah 150 orang dengan mitra yang tersebut di atas untuk menghasilkan beras kualitas premium yang akan dipasarkan atau dibeli oleh Bulog Jawa Timur.

Ada 3 hal yang menjadi inti dalam MoU tersebut, yaitu Pertama, Menjamin pembelian berasa premium dari petani Jember, utamanya yang ada di Silo. Dimana, berapapun produksinya yang dihasilkan oleh petani Silo, Bulog akan siap membeli. Kedua,  Bulog siap membeli sesuai dengan harga yang telah distandartkan. Yang ketiga, jika petani Silo bisa mendapatkan harga yang lebih baik dari yang ditetapkan Bulog, maka petani bebas menjualnya hasil pertaniannya pada pihak lain atau ditempat lain. 

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR juga mengajak para petani-petani muda yang ada dipelosok Kecamatan atau di desa-desa bisa bermitra dengan siapapun. Dan, Pemkab Jember akan siap menfasilitasinya. Faida juga menegaskan bahwa kesejahteraan petani memanglah harus menjadi focus pembangunan, dikarenakan para petani ini adalah orang-orang penting yang mengantarkan pembangunan Swasembada Pangan Nasional, oleh karena itu petani harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.(brt)

Baca Selanjutnya...

DP3KB Jember Mendapat Penghargaan

DP3AKB JEMBER MENDAPAT PENGHARGAAN 

TEROPONG Jbr - DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana) Jember menerima Penghargaan atas dukungan mereka terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Surabaya 28/01/2018.

Penghargaan ini diberikan oleh Gubernur kepada Walikota dan Bupati yang punya prestasi, komitmen, dukungan serta dharma bakti yang besar dalam  kepemimpinannya ketika melaksanakan program KKBPK.

Dukungan yang diberikan para Kepala Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota tersebut bisa berupa  komitmen, anggaran atau peraturan daerah. 

Tanda Kehormatan dan Penghargaan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2018 tersebut disematkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang sering di sebut Pakde Karwo

Pemerintah pusat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) memberikan penghargaan ini kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Dibawah kepemimpinan Bupati dr. Hj. Faida MMR peran PKK di Jember sangat aktif mendukung program KB yang memang sejak dulu telah ada. Dengan keperdulian Bupati yang sangat tinggi bagaimana beliau  mengedukasi para peserta calon KB baru melakukan gerakan-gerakan penyuluhan,

Ini terbukti bagaimana eksistensi beliau dalam setiap kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan  beliau selalu perduli terhadap bagaimana pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan selalu berusaha melakukan inovasi dalam pelayanan KB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pembentukan Posyandu di berbagai wilayah di Kabupaten Jember. (brt)

Baca Selanjutnya...

Pelaksanaan Perdana Operasi Katarak Gratis

PELAKSANAAN PERDANA OPERASI KATARAK GRATIS

TEROPONG Jbr - Indonesia adalah negara dengan penderita buta katarak tertinggi di Asia. Bahkan untuk tingkat dunia, Indonesia berada di urutan 3 besar dengan negara penderita buta katarak tertinggi. Fakta-fakta ini tentunya sangat menyedihkan dan membuat kita menjadi miris. Untuk itulah saat ini banyak pihak yang dengan segenap tenaga berusaha untuk membantu para penderita buta katarak ini agar bisa terbebas dari penyakit yang di alaminya. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan bakti sosial Operasi Katarak Gratis.

Pelaksanaan Operasi katarak tahap pertama dilaksanakan di RS. BINA SEHAT Rabu 28/02/2018. Operasi ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan RS. BINA SEHAT dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang sehat khususnya  masyarakat Jember.

Acara Operasi Katarak Gratis ini terbuka bagi warga Jember. Proses pendaftaran Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis 2018 ini di lakukan di beberapa tempat di wilayah Kab. Jember dengan melakukan  kegiatan screening. Kegiatan screening tersebut dilakukan hanya sebagai pemeriksaan awal sebelum dilakukan operasi.

Dalam satu hari RS. BINA SEHAT menargetkan 100 pasien yang akan di lakukan operasi. Dimana 75 pasien akan dioperasi di kendaraan bus operasi, sedangkan 25 pasien dioperasi di ruang operasi rumah sakit BINA SEHAT. 

" Apabila pada screening dilapangan di temukan warga yang hanya membutuhkan kacamata, RS. BINA SEHAT sudah menyediakan 2000 kacamata " ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Beliau menambahkan tidak hanya melakukan operasi katarak saja yang dilakukan tetapi untuk kali ini pemasangan bola mata palsu juga dilakukan.

Bupati juga menyampaikan " Untuk program kedepan juga akan mendata masyarakat yang mempunyai penyakit hernia. Dimana data yang dimiliki sudah ada 1500 pasien yang mengidap penyakit Hernia dan 200 pasien bedah saraf " tandas Bupati dr. Hj. Faida MMR.(brt)

Baca Selanjutnya...

Pembahasan RAPBD Tahun 2018 Kab. Jember

PEMBAHASAN RAPBD Tahun 2018 KABUPATEN JEMBER

TEROPONG Jbr - Agenda Sidang Paripurna di gedung DPRD Kab. Jember dilaksanakan pada hari Selasa (27/2/2018) dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan langkah konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan penyesuaian titik berat pembangunan pada program-program prioritas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016- 2021.

“APBD 2018 ini lebih di fokuskan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, dimana anggaran untuk pendidikan sebesar 34 persen dari APBD. Anggaran ini sudah melebih ketentuan pusat, dimana alokasi untuk pendidikan di APBN hanya 20 persen, begitu juga dengan kesehatan dan infrastruktur akan menjadi perioritas Pemkab Jember,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Dalam penyusunan rencana APBD Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), yaitu pendekatan penganggaran dengan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, terkait dengan tingkat pelayanan dari hasil yang dapat dicapai.

“Dalam pelaksanaannya, ABK adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik " ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik tersebut. APBD Kabupaten Jember dalam setiap tahunnya harus tetap ditujukan untuk belanja pelayanan dasar/publik yang berorientasi pada rakyat, sebagai upaya mencapai sasaran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat Jember.

“APBD Kabupaten Jember harus secara konsisten diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan agar mampu memecahkan persoalan-persoalan sosial yang mendasar, terutama pengangguran dan kemiskinan, serta mempertahankan stabilitas ekonomi,” pungkasnya.(brt)

Baca Selanjutnya...

Keseriusan Kejaksaan Dalam Menangani Kasus

KESERIUSAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI KASUS

TEROPONG Jbr - Kejaksaan Negeri Jember menunjukan keseriusannya dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Kabupaetn Jember. Hal ini ditunjukkan dengan digeledahnya gedung DPRD Kab. Jember Senin 26/022018. Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Jember tidak tebang pilih dan tidak bisa di intervensi oleh pihak lain dalam menangani suatu kasus. 

Penggeledahan ini dilakukannya guna mencari bukti pendukung untuk memperdalam kasus Korupsi Bansos Ternak tahun 2015 senilai 33 Milyar, yang terkait dengan tersangka Ketua Dewan.

Setelah Kejaksaan Negeri Jember menetapkan Ketua DPRD Thoif Zamroni sebagai tersangka dan kemudian melakukan penahanan badan di Lapas Klas II Jember pada 14 Februari 2018 lalu, Kejaksaan menindak lanjuti dengan memanggil tiga pimpinan Dewan pada Kamis 22 Februari 2018 lalu. Ketiga pimpinan yang dihadirkan oleh Kejaksaan adalah Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi dari PKB, dan beberapa petinggi legislative lainnya yaitu dr. Yuli Priyanto dari PKS, dan Ni Nyoman Martini dari PDI Perjuangan.

Sementara itu Kasi Pidsus Kejari  Jember Asih mengatakan "Hari ini kami menggeledah sejumlah ruangan, seperti ruangan unsur pimpinan, Sekretariat Dewan dan semua ruang komisi untuk mencari bukti pendukung terkait kasus dengan tersangka Ketua Dewan," ujar Asih 
“Kami temukan barang bukti berupa usulan hibag yang akan kami sita,” tambah Kasi Pidsus Kejari Jember, Asih SH seusai penggeledahan.

Dari temuan tersebut Kejari Jember akan mencocokannya dan selanjutnya akan dilakukan penelaahan. Temuan dokumen ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk memanggil lagi para saksi, dan pemeriksaan tersangka lain. 

Sementara Kasi Inteljen Kejari Jember, Agus Kurniawan mengatakan bahwa jumlah personil dalam  penggeledahan ini melibatkan 6 personil dari Kejati Jember dan 2 personil dari Polres Jember.

Selain tiga pimpinan dewan, Kejaksaan juga akan memanggil tim anggaran saat dana bansos itu digulirkan pada 2015 lalu. Mereka adalah Mantan Kepala BPKAD, Ita Puri Handayani dan Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Sugiarto.(brt)

Baca Selanjutnya...

Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif

KESEPAKATAN EKSEKUTIF dan LEGISLATIF

TEROPONG Jbr - Pemkab (EKSUKUTIF) dan DPRD Jember (LESGISLATIF) akhirnya menggelar sidang Paripurna  dengan acara Penandatanganan KUA & PPAS APBD TA 2018.(Senin 26/02/2018). Paripurna itu juga menggelar Pengumuman Perubahan Susunan Fraksi NasDem DPRD Jember. Hadir dalam sidang penanda tanganan tersebut yakni Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR dan Pimpinan DPRD yang diwakili Ayub Junaedi.

Setelah sempat menjadi polemik hingga tak kunjung di sepakati, akhirnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Jember tahun 2018 ditandatangani Bupati Jember (EKSEKUTIF) dan pimpinan DPRD Jember (LEGISLATIF).

Bupati Faida menuturkan, sidang-sidang pembahasan KUA PPAS hingga RAPBD 2018 merupakan amanah dari kesepakatan hasil pertemuan tim dari Pemprov Jatim saat di Jember beberapa waktu yang lalu. 

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR, menerangkan, KUA PPAS 2018 yang ditanda tangani hari ini sesuai dengan yang diusulkan eksekutif dan tidak ada pergeseran anggaran seperserpun. Karena hal yang selama ini di khawatirkan legislatif sudah terakomodir di dalamnya" Ujarnya.

Menurut Bupati permasalahan terkait dengan GTT dan PTT yang ada selama ini dipermasalahkan bukan karena kurang anggaran tetapi  berkaitan dengan data yang tidak valid.

Bupati menerangkan, anggaran untuk Pendidikan di Kabupaten Jember saat ini sudah tinggi yakni sebesar 31 persen melebihi anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 20 persen. 

Terkait dengan buruknya komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif hingga berdampak pada terlambatnya pembahasan APBD Jember 2018, Bupati mengakui dirinya sudah mengkomunikasikan dengan Legislatif. Ada hal yang menurutnya memang tidak bisa dikompromikan seperti urusan "TEGAK LURUS". Tetapi ada juga hal yang Eksekutif perlu mengkomunikasikan kepada Badan Anggaran (banggar) DPRD Jember.

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR juga menegaskan " Satu yang prinsip bahwa kebijakan umum anggaran memang ditangan Eksekutif. Jika memang tidak sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa dikritisi tapi tidak boleh di geser " ujarnya.

Mewakili unsur Pimpinan DPRD Jember, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menerangkan sesuai dengan kesepakatan memang tidak ada pergeseran anggaran dalam KUA PPAS Kabupaten Jember tahun 2018. Tetapi perjuangan untuk kesejahteraan GTT yang dilakukan pihaknya sudah maksimal. 

Ayub mengaskan " Antara Eksekutif dan Legislatif boleh memiliki jalan yang berbeda namun tujuannya haruslah sama yakni untuk kesejahteraan GTT " tandasnya.(brt)

Baca Selanjutnya...

TIDAK JERA .Pelaku Penjual/penadah Benur Lobster Kembali Di Tangkap

TIDAK JERA ... PENJUAL/PENADAH BENUR LOBSTER ( BABY LOBSTER) KEMBALI MASUK BUI

TEROPONG Jbr - Sesuai dengan petunjuk Kapolres AKBP. Kusworo Wibowo SH. Sik. MH, Press Converence Jum'at 23/02/2018 dipimpin oleh Kabag Ops Kompol. M. Lutfi yang di dampingi oleh Kasat Reskrim AKP. Erik Pradana dan anggota Sat. Polair Polres Jember di halaman Mapolres Jember.

Tidak jera, Pelaku penjual dan penadah benur lobster kembali di ringkus oleh jajaran POLRES JEMBER dalam hal ini Unit SatPolair Polres Jember pada hari Kamis 22/02/2018 yang lalu.

Keberhasilan pengungkapan dan penangkapan penadah dan penjulan/perdagangan benur lobster ( baby lobster ) oleh Unit SatPolair jajaran Polres Jember ini di lakukan di perairan Teluk Legong Pantai Selatan Kec. Wuluhan, Kab. Jember, hal ini tidak lepas dari informasi warga setempat.

Dengan tersangka sebanyak dua orang yang berinisial MR umur 51 thn asal puger wetan dan IM umur 46 thn asal puger wetan juga Anggota Polair berhasil mengamankan barang bukti 1195 ekor benih lobster ( baby Lobster) dengan beberapa jenis, jenis  mutiara 6 ekor dan benih lobster (baby Lobster) jenis pasir 1189 ekor. Benih-benih lobster tersebut di indikasi akan di jual ke wilayah luar kota Jember. bahkan sampai ke luar pulau. 

Akibat perbuatannya tersangka akan di kenakan Undang-Undang Nomer 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomer 31 tahun 2004 tentang perikanan khususnya pasal 92 pasal 88 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 1,5 milyar rupiah. 

Hasil penangkapan benih lobster (baby Lobster) tersebut sudah di lepas liarkan, mengingat besarnya  resiko kematian benur-benur tersebut. 

Menurut data yang ada untuk di Kabupaten Jember dalam jangka waktu 1 tahun ini sudah terjadi empat kali kasus yang serupa. Yang pertama kali kasus di Tempurejo, Jenggawah, Ambulu dan yang terakhir di Puger, dengan barang bukti jumlah sekitar 50.000 an benih ( Baby Lobster ) yang rata-rata berasal dari pesisir pantai selatan. (brt)

Baca Selanjutnya...

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

"PENINGKATAN KEPATUHAN" WAJIB PAJAK

TEROPONG Jbr - Dalam rangka menghadapi acara Sosialisai, Dialog dan Edukasi Perpajakan yang akan di laksanakan di Hotel Aston Jember Kamis 22/02/2018. Petinggi KPP Jember melakukan pertemuan awal yang dilakukan di RM. LESTARI yang dihadiri oleh jajaran petinggi Kanwil DJP JATIM III antara lain Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III DR. Ir. Rudi Gunawan Bestari, dan Kepala KPP PRATAMA, dari KPP Sitobondo,, KPP Jember, KPP Probolinggo dan KPP Banyuwangi.

Kakanwil DJP Jawa Timur III DR. Ir. Rudi Gunawan Bestari sangat mengapresiasi kinerja dijajaran yang dipimpinnya dan masyarakat (wajib pajak) yang sadar membayar pajak sehingga mendapatkan penghargaan sebagai peringkat dua nasional dengan penerimaan pajak sebesar 26,1 Triliun melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 25,7 Triliun. 

Kali ini, Kanwil DJP Jawa Timur III mengadakan acara Sosialisasi, Dialog dan Edukasi Perpajakan di Kabupaten Jember. 

Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat sebagai Wajib pajak tentang penerimaan dan penggunaan pajak.

Beliau (Kakanwil) juga mengungkapkan peran penting penerimaan pajak untuk pembangunan, serta menjelaskan pentingnya sosialisasi bagi keadilan di antara pengusaha dan kegiatan serupa akan dilakukan terhadap Wajib pajak di sektor-sektor lain dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak. 

Menurut Kakanwil, " Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan yang rendah menjadi target utama sosialisasi " ujarnya. 

Tetapi di sisi lain KPP PRATAMA juga akan memberikan penghargaan bagi masyarakat (wajib pajak) yang pembayaran pajaknya tidak pernah bermasalah tambahnya.

Kepatuhan Perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. (brt)

Baca Selanjutnya...

Libatkan Anak-Anak Dalam Demo Melanggar Undang-Undang

LIBATKAN ANAK-ANAK DALAM DEMO MELANGGAR UNDANG-UNDANG

TEROPONG Jbr - Aksi Damai yang digelar di Kabupaten Jember pada Rabu (21/02/2018) dikenal dengan Aksi 212 " Lawan Kesombongan Penguasa "  merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang dengan harapan bisa berjalan secara tertib dan damai, namun perlu diingatkan bahwa tidak boleh melibatkan anak-anak dalam aksi tersebut.

Dalam suatu aksi demonstrasi, tidak jarang, anak-anak juga dilibatkan. Mereka ikut membawa poster dan bahkan bersama-sama orang dewasa berhadap-hadapan dengan aparat keamanan yang mengawal para demonstran itu. Selain kepanasan, bila terjadi bentrokan, tentu anak-anak itu juga akan rentan akan resiko dan akibatnya. 

Bila aksi demonstrasi itu untuk suatu kepentingan politik, melibatkan anak-anak jelas tidak diperkenankan. UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 15 mengatakan," Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik."

Dalam Aksi 212 "LAWAN KESOMBONGAN PENGUASA" yang digelar di Jember itu, mereka juga menuntut agar dr. Hj. Faida MMR segera dari jabatan sebagai BUPATI JEMBER. Isu ini termasuk isu POLITIK, sebab sudah bersinggungan dengan persoalan kekuasaan. Berdasarkan UU No23/2002 tentang Perlindungan Anak, boleh jadi Aksi ini telah melanggar pasal 15 di atas.

Selain itu melibatkan anak-anak dalam suatu aksi demonstrasi sehingga mereka harus membolos dari sekolah adalah bentuk pelanggaran hak anak. Sebab mereka seharusnya berada di sekolah untuk mendapat pendidikan.

Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait memperbolehkan anak ikut berpartisipasi dalam demo. Syaratnya, penyelenggara memberikan jaminan bahwa tujuannya bukan untuk kepentingan politik.

Namun, ia melarang keras keikutsertaan anak-anak apabila demo disusupi kepentingan politik.

Pasalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang anak-anak dalam kegiatan yang mengarah kepada kepentingan politik.(*)

Baca Selanjutnya...

Kapolres Kawal Langsung Aksi 212

KAPOLRES JEMBER KAWAL LANGSUNG AKSI DAMAI 212

TEROPONG Jbr - Aksi Damai 212 yang dilaksanakan di Kabupaten Jember Rabu 21/02/2018 mendapat perhatian khusus dari pihak Kepolisian Resort Jember. 

Untuk memastikan kondisi Aksi Damai 212 berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, Kapolres Jember AKBP. Kusworo Wibowo SH. Sik. MH. mengawal langsung Aksi Damai 212 tersebut. Beliau juga menyempatkan diri untuk berjalan kaki mengikuti peserta aksi dari titik kumpul di talang sari yang dimulai dari depan Pondok Pesantren As Shidiqiyah Putri (Ashri) Jl.  KH.  Ahmad Sidiq asuhan KH. Syaiful Rizal ini dengan ratusan massa melakukan longmarch menuju Masjid Jamik Al-Baitul Amin dengan mendapat pengawalan ketat personel Polri dan TNI serta Banser.

" Untuk mengamankan aksi `212` ini kami menyiagakan 860 personel yang terdiri dari personel Polres Jember, personel Sabhara dari Polres Lumajang, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, serta Brimob Polda Jatim," ujar Kapolres Jember AKBP. Kusworo Wibowo SH. Sik. MH. 

Selama aksi berlangsung tidak banyak orasi yang dilakukan, peserta Aksi 212 hanya melakukan istighasah dan shalat Dhuhur bersama di Masjid Jami Al Baitul Amin, kemudian sesuai dengan rencananya pada pukul 12.30 WIB, kelompok aksi tersebut bergerak menuju DPRD Jember. Untuk menyampaikan aspirasinya.(brt)

Baca Selanjutnya...

Aksi Kemanusiaan 5000 duafa

AKSI KEMANUSIAAN OPERASI GRATIS 5000 DUAFA (NON APBD)

TEROPONG Jbr - Screening pasien katarak dalam Aksi Kemanusaiaan Operasi Gratis untuk kaum duafa atau masyarakat miskin dipusatkan di PONPES DARUS SOLIHIN Kec. Puger Rabu 21/02/2018. Dimana ini merupakan program lanjutan dari tahun ke tahun untuk menuju Jember bebas katarak bagi masyarakat miskin. 

Ada sekitar 4 Kecamatan diwilayah Selatan yang akan dilakukan Screening Pasien Katarak masyarakat yang kurang mampu. Antara lain Kecamatan Puger, Kec. Wuluhan, Kec. Gumukmas dan Kec. Balung.

"Ada sekitar 497 orang pasien kurang mampu mendapatkan screening mata dari tim medis" ujar Habib Isa Mahdi selaku pengasuh Ponpes Darus Sholihin Puger.

Acara screening di PONPES DARUS SOLIHIN ini terbilang istimewa pasalnya dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, meskipun tidak pada waktu yang bersamaan.

Wakil Bupati Jember, KH. Abdul Muqiet Arif, turun langsung untuk memantau screening yang dilakukan di Ponpes Darus Sholihin pada pagi hari sedangkan Bupati dr. Hj. Faida MMR menyusul pada siang harinya.

" Aksi Kemanusaian gratis untuk duafa atau masyarakat tidak mampu ini, tidak hanya menangani pendererita katarak saja, tetapi penderita yang mempunyai penyakit lain juga ditangani seperti yang membutuhkan kacamata juga akan ditangani " ujar Bupati dr. Hj. Faida MMR.

Semua kegiatan Aksi Kemanusiaan ini tidak di biayai dengan APBD. Ini murni menggunakan biaya dari RS. BINA SEHAT beserta mitranya. Tetapi RS. BINA SEHAT sendiri sudah lama bersinergi dengan PEMKAB Jember karena untuk pelayanan kewilayahan tetap akan melibatkan pihak Kecamatan,  Desa, Puskesmas dan relawan.

Adapun tim medis yang diterjunkan adalah Tim medis dari RSD Dr. Soebandi, RS. Bina Sehat, Dan RS DKT, yang juga melibatkan Para Babinkamtibmas dan Bhabinsa di wilayah masing-masing Kecamatan. (brt)

Baca Selanjutnya...

Jember Sehat Bebas Katarak

JEMBER SEHAT BEBAS KATARAK

TEROPONG Jbr - Dalam rangka mewujudkan Jember sehat bebas katarak, Pemkab Jember melakukan operasi katarak untuk masyarakat miskin Selasa 20/02/2018. Dimana ini merupakan program lanjutan dari tahun ke tahun untuk menuju Jember bebas katarak bagi masyarakat miskin. 

Langkah nyata untuk menuju Jember Sehat Bebas Katarak. Kali ini, ada sekitar 4 Kecamatan diwilayah Timur yang akan dilakukan Screening Pasien Katarak masyarakat yang kurang mampu. Antara lain Kecamatan Kalisat, Jelbuk, Sukowono dan Sumberjambe. Untuk wilayah Kalisat sendiri dilakukan screening pasien katarak di Pondok Pesantren Al Badri, Desa Kothok, Kecamatan Kalisat. 

Ada sekitat 280 orang pasien kurang mampu mendapatkan screening mata dari tim medis. Pada screening kali ini, Wakil Bupati Jember, KH. Abdul Muqiet Arif, turun langsung untuk memantau screening yang dilakukan di Ponpes Al Badri. 

"Hari ini ada sekitar 280 orang pasien yang telah discreening. Dan itu tidak menutup kemungkinan akan bertambah". Ungkap Kyai Muqiet. 

Ditambahkan pula oleh Kyai Muqiet bahwa screening ini juga dilakukan agar bisa memilahkan antara yang benar-benar katarak dan pasien buta bukan karena katarak. 

Adapun tim medis yang diterjunkan adalah Tim medis dari RSD Dr. Soebandi, RS. Bina Sehat, Dan RS DKT, yang juga melibatkan Para Babinkamtibmas di wilayah masing-masing Kecamatan. (brt)

Baca Selanjutnya...

Wawancara Mahasiswa Penerima Beasiswa

WAWANCARA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA

TEROPONG Jbr - Dalam rangka merealisasi janji-janji kerja Bupati dan Wakil Bupati, Selasa 20/2/2018 mewawancarai sekitar hampir 1.300 orang mahasiswa penerima beasiswa perguruan tinggi sebagai tahap awal penyaluran beasiswa.

Pemberian bantuan (beasiswa) kuliah bagi Mahasiswa ini merupakan langkah Pemkab Jember untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan harapan agar tidak ada lagi anak-anak masyarakat Jember yang putus kuliah karena alasan tidak memiliki biaya. 

Pemerinrah Kabupaten Jember berharap dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusianya akan semakin meningkat juga pembangunan di Kabupaten Jember dari semua aspek.

Bantuan ini akan terus dilakukan selama Pemerintahan Bupati Faida-KH. Muqiet yang juga merupakan pemenuhan Janji kerja yang ke 2  Faida-Muqiet. (brt)

Baca Selanjutnya...