DPP LSM TEROPONG MERADANG, SD KECAMATAN TELUK PANDAN SENGAJA JEBAK AKTIFISNYA

Jebakan AKTIFIS

Pesawaran, Lampung, www.teropongtimur.co.id

Kejadian yang menimpa Aktifis LSM Teropong DPD Lampung baru lalu berbuntut panjang, pasalnya Aktifis yang saat ini berada di Tahanan Polres Pesawaran merasa di "Jebak " oleh Beberapa KS SD se Kecamatan Teluk Pandan.
Menurut beberapa nara sumber yang sempat memberikan keterangan pada Wartawan Media Teropong Timur mengatakan bahwa Kasus yang di atasi oleh DPD LSM Teropong Provinsi Lampung adalah kasus Dugaan KKN yang di lakukan oleh beberapa KS se Kecamatan Teluk Pandan yaitu Masalah Dana BOS dan PIP, selanjutnya Kasus yang akan di laporkan pada pihak berwajib ternyata di " suruh " datang oleh beberapa KS du sebuah tempat, kemudian pertemuan yang sudah di rencanakan tersebut di penuhi oleh pihak AKTIFIS LSM TEROPONG, pada saat itu yang mendekat adalah TU selaku Sekretaris DPD, saat itu juga Salag satu KS memberikan keuangan pada TU, dan saat itu juga TU menanyakan tentang maksud memberikan uang pada TU, dan saat itu juga sebelum memberi penjelasan oleh Oknum KS ternyata ada beberapa Petugas Kepolisian yang mengatas namakan mereka Tim Saber Pungli ( berdasarkan keterangan salah satu media - Red ) dan ada juga salah satu media online bahwa pihak Polisi melakukan OTT ( Operasi Tangkap Tangan - Red ), dari kejadian ini menurut Hartono salah satu aktifis dan Pengurus DPP LSM Teropong bahwa Masalah ini harus di lanjut sampai tuntas, yang merasa memberi keuangan, dalam hal ini para KS harus masuk tahanan juga sesuai dengan prosedur, juga dari pihak Korcam Teluk Pandan, yang menurut keterangan DN bernama Ash.
Sementara itu Dn yang sempat memberi keterangan via telpon selluler mengatakan juga bahwa dirinya bersama TU dan Is memang benar- benar di JEBAK, di katakannya bahwa dirinya tidak pernah meminta uang, dan saat itu dirinya bersama Timnya hanya di suruh datang oleh Oknum KS dan kemudian langsung di " Lempar" sejumlah uang pada TU, kemudian uang itu akan di tanyakan langsung pada DN yang saat kejadian berada di Mobil dengan maksud untuk menanyakan tentang Maksud pemberian uang dari KS, akan tetapi saar itu juga " Muncul" beberapa Petugas Kepolisian yang menamakan mereka adalah Tim Saber Pungli dan langsung mengadakan Penangkapan ( OTT - Red ).
Dari kejadian tersebut DPP LSM Teropong meradang dan akan segera meramaikan kasus ini karena Penangkapan tersebut di duga hanyalah sepihak, pelaku pemberi keuangan tidak di adakan Penangkapan juga, Red
Share:

Masya Allah, TANAH YANG HANYA 40M2 DI PERMASALAHKAN SUBDENZIBANG

Papan Larangan yang di pasang SUBDENZIBANG Bondowoso

Bondowoso, www.teropongtimur.co.id
Tanah yang terletak di Jalan Haryono MT 54A Bondowoso Jawa Timur sampai saat ini selalu di permasalahkan oleh yang menempati, yaitu Wahyu Hartono, pasalnya tanah tersebut pada awalnya adalah Tanah Negara yang menurut keterangannya adalah Tanah yang di tempati Sumber air atau BOR untuk RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, selanjutnya karena Yonif 514 ( Batalyon Infrantri - Red ) membutuhkan air maka di alirkannya ke 514 dengan di jaga oleh sakah satu Petugas dari Subdenzibang ( Sub Detasemen Zeni Bangunan - Red ) Bondowoso yang salah satunya adalah Bapak Prik warga Desa Taman Bondowoso, hal ini juga sama persis seperti keterangan beberapa warga yang berasal dari daerah Kelurahan Badean lokasi Air Bor tersebut.
Dalam kurun waktu agak lama menurut keterangan beberapa nara sumber bahwa Sumur Bor yang sudah tidak di pergunakan tersebut di tempati sebagai tempat usaha berupa warung kecil yang bernama Buk Nda, seorang janda tua, selanjutnya karena sudah sangat tua maka di gantikanlah Salah seorang Pensiunan TNI yang bernama Kamsun, berpangkat terakhir Serma ( Sersan Mayor - Red ) sejak tahun 1986 sebagai tempat usaha berupa warung dan di beri nama warung pojok, kemudian menurut Wahyu Hartono selaku anak pertama Serma Kamsun ( Almarhum ) tersebut bahwa Bapaknya yang sudah tua dan sedang sakit akhirnya menyerahkan sementara padanya ( Wahyu Hartono - Red ) untuk merawat warung tersebut agar di gunakan sementara sampai Bapak Kamsun sembuh, ibunya masih merawat Bapak Kamsun di RSUD, hal ini berjalan sejak tahun 2014 lalu dan sudah di perbaiki hingga berbentuk warung yang benar- benar bisa di jadikan sebagai tempat usaha yang normal, akan tetapi sayang sekali sejak Purnawirawan Serma Kamsun tersebut sakit, dari pihak  Subdenzibang selalu mengganggu ketenangan dengan mendatangkan surat teguran bahwa tanah itu adalah tanah milik TNI dan meminta pada keluarga Almarhum TNI Kamsun untuk tidak menempati warung tersebut, secara otomatis semua keluarga Almarhum Kamsun sangat kaget, karena tanah yang hanya seluas 40 M2 tersebut selalu di permasalahan oleh pihak oknum TNI (SUBDENZIBANG-Red). 
Beberapa surat dari keluarga Purnawirawan Almarhum Serma Kampung menurut Wahyu telah di kirimkan kepada Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD dan juga Korem Malang, dan sejak saat itu sudah tidak ada suara lagi, selanjutnya saat ini ketika Keluarga Almarhum Purnawirawan Serma Kamsun sedikit ada masalah dengan menutup sebentar warung yang dibangunnya tersebut ternyata dengan tanpa koordinasi langsung menanamkan papan larangan serta pemberitahuan bahwa dan tanah itu adalah milik TNI, sangat tragis dan sangat jelas sekali bahwa warga benar-benar di permainan, di anggap enteng, hak sebagai warga tidak digubris sama sekali oleh pihak OKNUM TNI tersebut.
Saat ini menurut keterangan Wahyu selaku warga yang menempati setelah Alm Pur Serma Kamsun benar-benar akan mengirimkan surat kembali pada Panglima, Kepala Staf TNI AD dan juga Presiden terkait dengan dugaan kesewenang - wenangan Oknum ABRI yang dengan secara sadar telah melecehkan hak seorang warga Negara, sedangkan tanah yang luas saja menurut Wahyu yaitu Bekas Markas Yonif 514 yang terletak di daerah Badean juga tidak di permasalahkan, dia ( Wahyu - Red ) selalu bertanya, masih adakah keadilan di negeri ini dan kepada siapa lagi harus mengadukan Permasalahan ini ? Red
Share:

TIDAK ADA DUSTA DI ANTARA KITA


penyerahan SK Pengurus LSM Teropong DPC Banyuwangi

Banyuwangi, www.teropongtimur.co.id
Pelantikan Pengurus LSM Teropong DPC Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Biro Media Teropong Timur Kabupaten Banyuwangi yang di laksanakan di Kantor Cabang LSM Teropong DPC Banyuwangi pada hari Rabu, Tanggal 28 Januari 2019 tersebut di hadiri oleh Seluruh Pengurus dan anggota LSM DPC Banyuwangi dan awak media Teropong Timur Biro Banyuwangi berjalan sesuai harapan.
Pertemuan setelah acara Pelantikan
Beberapa arahan H.Nawiryanto Winarno, SE selaku Ketua Umum dan Pimred Media Teropong Timur setelah acara pelantikan selesai di jelaskan secara Global bahwa Sebagai seorang aktifis Lembaga yang dan Awak Media haruslah di jaga tentang kebersamaannya, Loyalitas tinggi pada Lembaga serta Loyalitas juga pada semua Pengurus serta anggota, di katakannya bahwa semuanya itu haruslah di tumbuhkan dari awal, intinya semua langkah anggota haruslah di sesuaikan dengan Prosedur Hukum serta sesuai dengan AD / ART Lembaga.
Bentuk Kebersamaan LSM Teropong dengan semua Aktifis se Kabupaten Bondowoso
Selain itu ada satu saran arau nasehat yang sangat mengena, bahkan memiliki arti yang sangat luas yaitu, Tidak ada Dusta di antara kita, menurut H.Nawir atau yang biasa juga di panggil Haji Darma mengatakan bahwa arti kalimat tersebut adalah jangan ada anggota LSM Teropong dan Awak Media Teropong Timur tidak ada rasa kompak, " Semuanya harus bersatu dalam satu naungan Lembaga berbadan Hukum, LSM Teropong, dengan tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan, 
Kru LSM dan Media Teropong di Ruang Belakang Kantor Redaksi
selanjutnya minimal kita harus bisa memajukan Lembaga dan tidak mempernalukan di mata masyarakat Lembaga Teropong, baik itu LSM ataupun Media Cetak / ONLINE TEROPONG TIMUR, di tambahkannya pula bahwa semua langkah harus selalu Koordinasi dengan Pengurus Pusat, DPP ( Dewan Pimpinan Pusat  - Red ), hal ini bukan berarti akan mengambil alih suatu persoalan yang di tangani oleh Pengurus DPC,  tapi DPP juga akan ikut menjaga semua Anggota apabila satu persoalan di lapangan.
Bersama dengan Tim Teropong Wilayah Madura
Sampai berita ini di tulis, ketua Umum Haji Darma tersebut juga sangat mengharapkan pada semua pihak agar benar- benar tetap bersama demi Kemajuan LSM Teropong dan Media Teropong Timur ke depan. Red




Share:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018.



TEROPONG Jbr - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember menggelar entry meeting di ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha. Selasa 29 Januari 2019. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat yang hadir mendapatkan penjelasan dari Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini menandai dimulainya pemeriksaan interim atau pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Jember tahun anggaran 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2018. Sekretaris Daerah Ir. Mirfano yang mewakili Bupati Jember dr. Hj.. Faida MMR berharap Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Kecuali (WTP).

"Dengan segala daya dan upaya, semoga di tahun 2019, pemeriksaan anggaran tahun 2018 ini memperoleh opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Ir. Mirfano.

Mirfano menambahkan bahwa para pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengendali teknis. Karena itu, ia berharap semua dapat mencukupi kebutuhan tim BPK, karena pemeriksaan adalah bagian dari proses manajemen yang telah dilakukan setiap tahun.

"Setiap tahun semua sudah mengerjakan yang menjadi kewajibannya, terkait laporan keuangan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan," tutur Mirfano.

Tim pemeriksa yang berjumlah empat orang ini akan turun melakukan pemeriksaan interim atau pendahuluan, yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan dilakukan setiap tahun sesuai amanah undang-undang. Kali ini pemeriksaan untuk tahun anggaran 2018. Pada bulan Maret ada pemeriksaan terperinci serta rangkaian pemeriksaan lanjutan yang masih panjang.

Sementara itu perwakilan Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyampaikan, pertemuan untuk memulai pemeriksaan keuangan dalam kurun waktu satu bulan kedepan. "Secara resmi jika berbicara hasil pemeriksaan nanti kita akan terbitkan laporan pemeriksaan. Baru (hasil pemeriksaan) itu yang boleh menjadi informasi publik," jelasnya.

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah awal pendahuluan dengan kepentingan secara internal antara BPK dan yang diperiksa, yaitu Pemerintah Kabupaten Jember. (*)



Share:

Bupati Lounching Gedung PMI Jember



TEROPONG Jbr - Langkah mandiri jajaran Palang Merah Indonesia (PMI) Jember membangun gedung baru Unit Donor Darah (UDD) Jember dan memiliki laboratorium modern mendapat apresiasi Bupati Jember dr. Faida MMR., yang berada di Jalan Srikoyo No. 115 Kecamatan Patrang, Jember. Senin (28/1/2019)

Bupati Jember dr. Faida MMR menyampaikan, gedung UDD PMI Jember yang megah ini sudah selesai dibangun. "Kita sengaja mendorong PMI Jember agar mandiri, karena sejatinya untuk mewujudkan PMI lebih profesional dalam mengelola anggaran," ujarnya.

"Gedung baru PMI ini merupakan bukti keseriusan PMI dalam mengelola anggaran. Saya (Bupati) apresiasi jajaran PMI Jember yang sudah berani melakukan perubahan-perubahan mendasar dengan melakukan audit internal dan eksternal dan berani transparan," ungkap Bupati Faida

Bupati Faida mengatakan, ada tolak ukur keberhasilan PMI, pertama kecepatan pelayanan darah bagi pasien emergency, dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan darah dengan berbagai golongan darah.

“Jadi wajib bagi PMI Jember melayani kepentingan bank darah di setiap rumah sakit di Jember, baik pemerintah maupun swasta. Dan PMI menyediakan alat transportasi untuk mengantar jemput darah bagi yang membutuhkan darah secara emergency,” ungkapnya.

Bupati Faida berpesan, agar PMI Jember jangan sampai kekurangan stok darah, kalau perlu PMI Jember membantu PMI lain sebagai bentuk sinergi.

Bupati Faida menambahkan, Pemkab Jember juga akan mendukung PMI Jember dalam mengelola Sekolah Luar Biasa (SLB) yang kini dalam pengelolaan PMI Jember. Saat ini Pemkab Jember akan memberangkatkan umrah bagi relawan pendonor darah Jember yang sudah lebih dari seratus kali ikut aksi donor.

Sementara Ketua PMI Jember, Zaenal Marzuki menyampaikan, harus siap melayani masyarakat Jember dan mem-back Up PMI se-Tapal Kuda, mulai Probolinggo kota hingga Banyuwangi.
“Melalui beberapa inovasi yang kita lakukan, kita ingin lebih maksimal melayani kebutuhan darah manusiawi, dan saya berharap kedepan agar kebutuhan darah di wilayah Jember lebih baik," tandasnya.

Zaenal menambahkan, PMI Jember memiliki Laboratorium canggih untuk pemenuhan darah mungkin salah satu kota yang memiliki laboratorium canggih hanya di Surabaya. (*)

Share:

Bupati Jember Resmikan Jembetan "Khayangan"




TEROPONG Jbr – Dalam rangka untuk memudahkan akses baik dari desa ke desa maupun dari desa ke kota, Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan infrastruktur di daerah, agar supaya masyarakat sekitar dapat merasakan hasil pembangunan.

Kali ini Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. meresmikan Jembatan Kayangan di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo. Senin 28 Januari 2019

Jembatan untuk akses warga perdesaan yang diresmikan ini bernilai lebih dari Rp. 5 miliar, dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Jember tahun Anggaran 2018. Jembatan baru ini memiliki panjang 40 m dan lebar 6 m.

Bupati dalam pidatonya menyampaikan, Jembatan Kayangan ini adalah keinginan dan kebutuhan masyarakat. Selama ini, perjalanan antar-dua dusun terhambat sungai yang cukup lebar.  Jika hujan deras, banjir membuat anak-anak sekolah terpaksa tidak masuk sekolah.

Dalam kesempatan itu, Bupati ingin anak-anak berjanji agar jembatan yang baru ini menjadi semangat untuk rajin sekolah, tidak bolos sekolah supaya mendapatkan nilai yang baik.

Bupati berharap bahwa “Dengan terselesaikannya jembatan ini, mudah-mudahan bisa memperlancar kebutuhan masyarakat. Untuk akses ke sekolah, kegiatan berniaga, bertani, dan membuat kemajuan yang luar biasa, serta bermanfaat maksimal,” harapnya.

Sementara itu, Plt.Camat Tempurejo Drs. Sutarman,M.Si. mengungkapkan bahwa masyarakat sangat bangga dan berbahagia karena sekarang sudah memiliki jembatan yang diberi nama "Kayangan.”.

Lebih jauh beliau mengatakan "Jembatan ini mempermudah akses jalan bagi masyarakat agar tidak kesulitan lagi pada musim hujan ,dan anak-anak bisa sekolah seperti biasanya," tandasnya. (*)



Share:

Kunjungan Komisi A DPRD Kab. Lumajang



TEROPONG Jbr - Pemerintah Kabupaten Jember menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Kab. Lumajang, Senin 28 Januari 2019, di ruang Lobi Bupati kantor Pemkab Jember. Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang berkunjung ke Kabupaten Jember untuk studi banding tentang produk hukum, khususnya bantuan hukum bagi warga miskin.

Kunjungan kerja Komisi A DPRD Kab. Lumajang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Ir. Mirfano yang didampingi Asisten Pemerintahan Drs. Hadi Mulyono, M.Si.
Saat dialog Asisten Pemerintahan Drs. Hadi Mulyono, M.Si. mengatakan bahwa perluasan Subyek penerima Bantuan Hukum tersebut mencakup kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, 

perempuan, dan ibu hamil.  “Pada tahun 2019 direncanakan alokasinya ditambah. Jadi akan ada masyarakat miskin,  kelompok rentan, dan masyarakat tidak mampu,” jelasnya.

Bantuan tersebut tidak langsung diterima oleh subyek penerima bantuan. Namun melalui lembaga atau organisasi bantuan hukum.

Sementara itu Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Jember A. Zaenurrofik, S.H menambahkan, perluasan subyek penerima bantuan hukum tersebut merupakan kebijakan Bupati Jember dr. Hj. Faida. MMR. Dengan perluasan itu, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, perempuan, dan ibu hamil, bisa mendapatkan bantuan hukum.

"Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1999 bahwa kelompok rentan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum,” jelasnya.

Penambahan kelompok rentan ini berdasar pada hukum-hukum yang mengharuskan kelompok rentan juga mendapat perlindungan hukum.

Sementara itu,  Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Dra. Hj. Nur Hidayati M.Si, usai dialog mengaku mendapatkan banyak hal positif. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember juga menginspirasi bagi DPRD Kabupaten Lumajang untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

"Alhamdulillah, kami bisa diterima dengan sangat membanggakan dan menerima penjelasan yang sangat jelas," tandasnya. (*)

Share:

Wabup Jember Serahkan Bantuan Asuransi Nelayan



TEROPONG Jbr – Penyerahan Asuransi untuk nelayan dilakukan oleh Wakil Bupati Drs. KH. Abdul Muqit Arief.  Sediktinya 2.400 nelayan di Kabupaten Jember mendapat bantuan dukungan Asuransi dari Pemerintah Kabupaten Jember. Penyerahan Asuransi oleh Wakil Bupati Jember Drs. KH. berlangsung di Aula PGRI Puger, Sabtu 26 Januari 2019.

Dalam sambutannya Wabup menjelaskan bahwa Asuransi bagi nelayan ini merupakan apresiasi dan bentuk perhatian pemerintah atas jerih payah nelayan sebagai penyuplai pangan.  Secara bertahap para nelayan itu akan menerima kartu Asuransi.

"Yang mereka lakukan bukan sekedar menangkap ikan kemudian menjual dan di pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi, mereka telah menjadi penyuplai bahan pangan bagi masyarakat Jember dan sekitarnya," terangnya.

Lebih jauh Wabup menjelaskan bahwa seandainya tidak ada nelayan, mungkin kita tidak bisa menikmati ikan. Otomatis kita kekurangan protein ikan dan sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang.

Pada kesempatan itu Wabup berpesan kepada nelayan agar para nelayan untuk berdoa sebelum berangkat. Mereka juga diharapkan tetap melestarikan alam dan lingkungan, yakni bernelayan yang baik dan benar dengan tidak memanen ikan dini atau bibit.

Dipilihnya nelayan untuk mendapat bantuan dukungan asuransi ini, karena nelayan cukup rentan mendapatkan kecelakaan yang sampai mengancam jiwa.

Sementara itu Kepala Cabang Asuransi Ramayana Jember, Sandy Kuantono, menyampaikan, pemberian asuransi nelayan ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Jember. Ramayana memenangkan tender sehingga bisa mewujudkan program asuransi untuk nelayan ini. "Asuransi ini memberikan perlindungan bagi nelayan, baik di laut maupun di darat, serta memberikan kontribusi bagi keluarga nelayan," terangnya.

Lebih jauh Sandy mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dikaver asuransi diantaranya kecelakaan akibat melaut yang mengakibatkan meninggal dunia, tidak sampai meninggal tetapi ada cacat, dan untuk kecelakaan di darat juga. Dan masih ada beberapa kategori kecelakaan, yang memiliki nilai santunan berbeda-beda. Nilai santunan yang akan diberikan melihat jenis kecelakaan yang terjadi. Sementara untuk pengobatan, sudah termasuk pada nilai yang akan diberikan pada jenis kecelakaan.
"Untuk proses klaim sendiri, dalam pengurusannya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu persyaratan lengkap akan segera di proses. Jika lengkap, paling lama satu bulan sudah bisa cair," ungkapnya. Nilai santunan apabila meninggal di laut maksimal Rp. 200 juta. Sakit meninggal alami Rp. 20 juta, dan cacat tetap sebesar Rp. 40 juta.(*)



Share:

Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jember (IKPMJ) Perkenalkan Program Kegiatan



TEROPONG Jbr - Kunjungan pengurus baru Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jember (IKPMJ) yang kuliah di Yogyakarta, di temui langsung oleh Wakil Bupati Jember Muqit Atief, di ruang Loby Bupati di lantai dua kantor Pemkab Jember. Jum'at (25/1/2019)

Wakil Bupati Jember Muqit Arief mengungkapkan, Dalam pertemuan yang berlasung akrab tersebut, ketertarikannya terhadap program sosialisasi IKPMJ di pelosok-pelosok desa di Jember.

"Kegiatan ini sangat diperlukan untuk anak-anak di pelosok desa dalam menumbuh kembangkan semangat belajar dan menuntut ilmu dimanapun. Selain mengenalkan kesenian Jember, para mahasiswa juga diharapkan untuk mengenalkan potensi pendidikan dan wisata di Kabupaten Jember," ungkap Wabup Muqit.

Wabup mengingatkan, mahasiswa dengan kegiatan kuliahnya, kegiatan belajar mengajar dan menuntut ilmu  jangan sampai terbengkalai dengan kegiatan tambahan di luar kegiatan universitas.
Terkait dengan perlunya asrama mahasiswa putri di Yogyakarta, Wabup menyatakan akan membicarakannya dengan Bupati.

Sementara Sekretaris I IKPMJ Elya Faizah menyampaikan, IKPMJ merupakan mahasiswa angkatan 2016 - 2019 asal Jember yang kuliah di berbagai universitas di Yogyakarta.

Elya menjelaskan kepengurusan baru IKPMJ. Dalam IKPMJ dibentuk lima departemen, diantaranya departemen pengabdian masyarakat, meninfo , kesenian, olahraga, dan PSDM. Salah satu program kerja IKPMJ, jelas Elya, yaitu desa binaan di Jember. Setiap minggu mengadakan kegiatan sosial di desa binaan tersebut.

"Mendekati tahun ajaran baru tahun ini, IKPMJ melakukan sosialisasi di sejumlah SMA di Jember, mulai dari kota hingga pelosok desa.  Program lainnya yakni bagi-bagi buku saat masa libur sekolah pada semester genap," ungkapnya.

Di sisi kesenian, masih kata Elya, IKPMJ melakukan latihan rutin kesenian patrol dan JFC untuk mengikuti festival-festival di Yogyakarta. “Bertujuan memperkenalkan kesenian kesenian kebanggaan Jember,” jelas Elya.

Ketua Asrama Putra Jember (APJ) Hakim mengatakan, asrama putra Jember di Yogyakarta terdiri 25 kamar dan ruang baca.

Selain sebagai tempat tinggal mahasiswa asal Jember, di tempat ini juga diselenggarakan kegiatan rutin yasinan, kerja bakti, latihan kesenian.

Setiap tahunnya, asrama ini juga menjadi tempat tinggal sementara bagi siswa siswi asal Jember yang mengikuti tes masuk perguruan tinggi di Yogyakarta. "Tahun kemarin asrama mendapatkan tiga kali bantuan fasilitas kamar dari Pemkab Jember dan renovasi kamar,” pungkasnya. (*)



Share:

Polres Jember Gelar Press Converence Kasus Narkoba dan Okerbaya

TEROPONG Jbr - Polres Jember pimpinan AKBP. Kusworo Wibowo SH. SIK. MH menggelar Press Converence terkait kasus Narkoba dan Okerbaya di halaman Mapolres Jember Jum'at 25/01/2019.

Dalam keterangan yang di berikan, Kapolres mengatakan bahwa kasus Narkoba dan Okerbaya ini merupakan akumulasi kasus dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 25/01/2019.

Lebih jauh Kapolres menerangkan bahwa Polres Jember dalam kurun waktu hampir satu bulan ini berhasil melakukan penangkapan tersangka Narkoba dan Okerbaya sebanyak 13 tersangka, yang terdiri dari 1 tersangka kasus Okerbaya dan 12 tersangka kasus Narkoba.


"Kami (Polres) sudah berhasil mengamankan barang bukti dari para tersangka diantaranya obat ilegal sebanyak 23 ribu butir, 2 gram sabu-sabu, 10 gram ganja dan alat-alat yang digunakan tersangka untuk menggunakan narkoba (bong, pipet dll)" ujar Kapolres.

Lebih jauh Kapolres menerangkan bahwa 13 tersangka ini ditangkap di berbagai lokasi kejadian yang sebagian besar di wilayah Sumbersari dan Kaliwates. 13 tersangka ini juga dari berbagai macam profesi diantaranya 2 orang merupakan mahasiswa, 1 orang kuli bangunan dan 9 orang wiraswasta.

Semua tersangka tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akan dihukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing. (brt)

Share:

Hanya 2 Hari Polres Jember Berhasil Amankan Pelaku Jambret

TEROPONG Jbr - Jajaran Polres Jember pimpinan AKBP Kusworo Wibowo SH. SIK. MH. berhasil mengamankan dan mengungkap pelaku tindak pidana pen-jambret-an hanya dalam waktu 2hari saja.

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo SH. SIK. MH saat menggelar Press Converence di halaman Mapolres Jember Jum'at 25/01/2019.

Lebih jauh Kapolres menjelaskan kronologi kejadian kejahatan pen-jambret-an ini, dimana kejadian ini terjadi di Jln. Raya depan Loji Kencong pada saat korban Aulia 15 tahun sedang diboceng oleh ibunya dengan sepeda motor. Saat dibonceng Aulia menggunakan HP miliknya. 

Kemudian datang dari belakang tersangka (DEP) 27 tahun asal dsn. Grobyok Ds. Tanjungrejo Kec. Wuluhan yang menggunakan CB150R berusaha untuk merampas HP yang digunakan oleh Aulia. Sehingga terjadi tarik menarik antar keduanya, yang menyebabkan korban Aulia dan ibunya terjatuh dari sepeda motornya dan terseret sejauh 20 m.

"Korban ( Aulia dan ibunya) terjatuh dari sepeda motornya dan terseret sejauh 20 m, hal ini didapat dari bekas goresan di aspal jalan di TKP" jelas Kapolres.

Lebih jauh Kapolres menambahkan bahwa korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisia. Dari hasil laporan tersebut Kepolisian menindak lanjutinya.

Hanya dalam waktu 2 hari saja tersangka DEP yang merupakan residivis yang pernah di hukum pada tahun 2017 dengan kasus yang sama dan barang bukti hasil perbuatannya dapat di amankan oleh petugas Kepolisian Resort Jember.

Berdasarkan hasil perbuatannya tersangka DEP akan dikenakan pasal 365 ayat (1), (2) 1e, 4e, 5e KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. (brt)
Share:

Wakil Bupati Jember di Kunjungi Pengurus LDII



TEROPONG Jbr - Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muqit Arief mendapat kunjungan pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Jember. Wabup menerima kunjungan pengurus LDII Kabupaten Jember, pada Jum’at 25 Januari 2019, di ruang Lobby Bupati di lantai dua kantor Pemkab Jember. Kunjungan pengurus LDII ini membawa misi dalam rangka melaporkan Gerakan Pramuka yang di gagas oleh LDII.

Dalam sambutannya Wabup memberikan apresiasi terhadap Gerakan Pramuka yang digagas oleh LDII tersebut, yang sangat produktif menanamkan nilai-nilai luhur. Menurut Wabup, Gerakan Pramuka di pesantren dan masjid-masjid yang dibantu LDII untuk mengantarkan generasi-generasi muda yang berilmu, berkarakter, dan mandiri ini merupakan kegiatan yang sangat bagus.

"Sebetulnya dalam agama pada dasarnya sangat menekankan rasa cinta tanah air, dan jika rasa cinta tanah air didukung dengan pemahaman keagamaan yang sangat benar akan menjadi kokoh  dan kuat,” ungkap Wabup

Wabup berharap Pramuka di LDII bisa bersinergi dengan Kwarcab Pramuka Jember dan Pemerintah Kabupaten Jember. Sebab, semua yang dilakukan di sektor Pramuka selaras dengan yang diinginkan Pemkab Jember:  mengantarkan generasi muda yang berilmu, berakhlak, jujur, amanah, dan mandiri,"terangnya

Dalam pertemuan tersebut Sekretaris LDII Jember Akhmad Malik Afandi, SP.  menyampaikan hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII sebelumnya, yang menghasilkan beberapa rekomendasi.
Diantaranya merekomendasikan agar LDII mempunyai peran dalam mencetak generasi bangsa yang memiliki karakter mencapai kesuksesan, generasi muda yang berilmu, berakhlakul karimah, serta mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upayanya melalui Gerakan Pramuka. Selain itu LDII membuat Sako Sekawan Persada Nusantara (SPN). Pengurus SPN Jawa Timur sudah dilantik, dan ditindaklanjuti untuk pelantikan tingkat Kabupaten.

Dengan pelantikan nantinya dapat segera melaksanakan program-program kerja yang bisa bersinergi dengan kegiatan Kwarcab Jember. Sehingga cita-cita Sako SPN mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Jember.

Lebih auh beliau menjelaskan bahwa “Selama ini kegiatan rutin yang dilaksanakan LDII yakni Kepramukaan berbasis masjid dan ponpes. Tetapi kegiatan ini belum legal hingga kemudian diformalkan dalam bentuk Sako.  Kegiatannya seperti memberikan pelatihan kepada guru-guru di masjid dan pesantren tentang kedisiplinan siswa didik” tandasnya. (*)



Share:

Wabup Sambut Kedatangan Jamaah Umroh




TEROPONG Jbr - Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muqit Arief menyambut kedatangan 13 jamaah umroh yang diberangkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Penyambutan dilakukan di Masjid Raudatul Muchlisin Kaliwates, Jum'at 25 Januari 2019.

Dalam sambutannya Wabup menjelaskan bahwa ke 13 orang tersebut merupakan jamaah umroh pertama yang diberangkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2019. "Semoga umroh yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah SWT. Ketika ibadah umroh atau haji diterima oleh Allah SWT, pasti akan banyak memberikan pengaruh secara perilaku," tutur Wabup.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan salam dari Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. Bupati minta jamaah mendoakannya serta mendoakan Jember agar masyarakatnya bisa menjadi lebih baik lagi.

Lebih jauh Wabup menjelaskan bahwa jamaah yang akan diberangkatkan sebenarnya sebanyak 20 orang. Namun tujuh orang masih belum selesai pengurusannya. Ketujuh orang ini akan diberangkatkan dalam waktu dekat ini oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

"Semakin banyaknya jamaah umroh dan haji akan semakin banyak memberikan kontribusi dalam rangka mengantarkan Jember untuk menjadi kabupaten yang religius dan kabupaten yang agamis," harap Wabup.

Sementara itu Ketua Baznas Kabupaten Jember H.M Misbahus Salam menjelaskan, jamaah diberangkatkan tanggal 16 sampai 25 Januari 2019. Proses pemberangkatannya dimulai dari 2018.

Menurutnya beliau bahwa sambutan Wabup beberapa saat yang lalu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember sangat peduli untuk syiar umroh. "Sesuai dengan harapan Bupati dan Wabup untuk mendoakan, khususnya masyarakat Jember makmur dan sejahtera, Pemerintah Kabupaten Jember berjalan lebih baik," tandasnya. (*)



Share:

SEKOLAH DASAR SE KECAMATAN TELUK PANDAN JADI TARGET LAPORAN LSM TEROPONG DPD LAMPUNG




Pesawaran, Lampung, www.teropongtimur.co.id

Anggaran pendidikan menurut Dona Salah satu Aktifis LSM Teropong yang berkantorkan di Bandar Lampung Tanjung Karang Pusat menjelaskan pada Tim Teropong Timur bahwa Anggaran Pendidikan yang sudah di luncurkan untuk Sekolah - sekolah di duga banyak terjadi penyelewengan, pasalnya Dana tersebut sangat " Gampang dan Sering " di lakukan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalir ke sekolah-sekolah penerima program BOS, Di katakannya sebagian modus penyelewengan pengelolaan dana BOS yang pernah terjadi dan sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia terutama di Lampung adalah sebagai berikut :.
1. Setoran dari Kepala Sekolah pada Pengelola Dana Bos dengan dalih percepatan
2. Setoran untuk Administrasi pada Pihak Diknas..
3. Pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis). 
4. Sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah ‘mengolah dana BOS sendiri
  
5. Dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. 
6. Pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswaa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan kurang 
7. Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Indikasinya hampir tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS.
8. Pihak sekolah (Kepala Sekolah) hampir selalu berdalih bahwa dana BOS kurang
9. Penyusunan RAPBS yang bermasalah (sering dimarkup/markup jumlah siswa). 
10. Kepala Sekolah membuat laporan palsu. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil Kepala Sekolah dengan tanda tangan palsu.
11. Pembelian alat/prasarana sekolah dengan kuitansi palsu/pengadaan alat fiktif. 
12. Kepala Sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi. 

Terkait dengan hal tersebut, Dona Firnando mengatakan bahwa LSM Teropong DPD Lampung akan bergerak untuk mengklarifikasi beberapa Sekolah yang laporannya sudah masuk di kantor Sekretariat DPD LSM Teropong Lampung tersebut, di antaranya adalah : Seluruh Sekolah dasar Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
Seperti yang sudah di katakan sebelumnya, Dona yang juga selalu memantau Kegiatan Pengelolaan Dana Bos tersebut juga memantau Dana PIP ( Program Indonesia Pintar - Red ) sebagai sebuah Bantuan Pemerintah penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin, hal ini dengan maksud agar pelaksanaan Bantuan atau Program Pemerintah tersebut berjalan sesuai dengan Prosedur, sebab laporan yang masuk di Kantor Sekretariat DPD Lampung terkait dengan pelaksanaan Penggunaan Dana BOS dan Bantuan PIP tersebut di duga banyak permainan sehingga para Murid banyak yang menjadi Korban " Kepandaian " pihak sekolah - sekolah tersebut dalam mengelola dana BOS dan PIP tersebut.
Sementara Azhari selaku Korcam Kecamatan Teluk Pandan menurut beberapa nara sumber sangat kuat dugaan terkait " Permainan" Dana BOS dan PIP tersebut, karena itu dana yang benar-benar di peruntukkan bagi kegiatan Sekolah dan siswa di duga sudah menjadi ajang permainan para Kepala Sekolah dengan persetujuan Korcam, beberapa Laporan persiapkan oleh Dona bersama Tim Teropongnya pada pihak Berwajib setelah melakukan Klarifikasi ke lapangan, selanjutnya hal ini juga akan segera di viralkan lebih banyak dengan memasukkan di Media Online Teropong Timur serta Media Sosial lainnya agar tidak lagi terjadi di SD - SD seluruh Kabupaten Lampung Khususnya dan berharap pada pihak Pemkab memberikan Sangsi khusus kepada Korcam serta para Kepala Sekolah yang di duga telah mempermainkan Dana BOS dan PIP, paling tidak di pindah tugaskan dan atau memperlambat kenaikan Jabatannya.

" Selain itu di Harapkan juga dari Pihak Berwajib harus-benar melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Penegak Hukum saat menerima laporan dari Masyarakat atau juga Aktifis Lembaga Teropong atau lainnya " Tegasnya, Di tambahkannya bahwa semua itu atas kerja sama dengan semua pihak yang memang wajib melakukan pengawasan yaitu Peran Wakil Rakyat, Komite Sekolah dan Para Orang Tua, selain itu Pemerintah di upayakan untuk  Memberikan Penghargaan bagi Sekolah yang mengelola Dana BOS serta PIP dengan Baik, hal ini bisa di jadikan Ceriman bagi Kepala sekolah Lainnya.
Sampai Berita ini di Tulis, Dona dan Tim Lampung akan turun langsung untuk memantau di bawah, berawal dari semua SD se Kecamatan Teluk Pandan akan segera di datangi, sesuai dengan Program Lembaga bahwa Tim Teropong DPD Lampung harus bisa membawa ke Meja Penegak Hukum bagi SD yang berusaha untuk " Bermain " dengan di lanjutkannya Proses Penanganan dugaan Korupsi Dana Bantuan Pemerintah tersebut, REDAKSI

  
Share:

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts