MUSDES (RKPdes) DI DESA SUBOH KEC. SUBOH KAB. SITUBONDO

Situbondo Teropong Timur News







Pemdes Suboh , Kabupaten Situbodo menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Dalam rangka pentusunan rencana kerja pemerintah desa suboh di tahun 2021 dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa setempat. Senin (20/10/2020).

Musdes Dihadiri oleh camat ,  kapolsek Danramil, masyarakat dan semua yg hadir tetap mematuhi protokol kesehatan.

sebelum nya Ibu Kades Bersama camat , Kapolsek, Danramil pimpin oprasi yustisi dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan covid-19 kepada masyarakat suboh sebagai implementasi peraturan bupati situbondo tentang penerapan Displin Protokol Kesehatan.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, seluruh peserta masyarakat desa suboh menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPdes yaitu. Menyepakati hasil pencermatan RPJMdes dan usulan dari masing-masing masarakat dari hasil penjaringan penjaringan di tingkat dusun yg akan di jadikan bahan masukan musdes.

Acara Musyawarah Desa berjalan lancar, dinamika rapat terlihat dengan munculnya berbagai usulan yang muncul dari peserta rapat. Dalam musdes RKPDes 2021 menerima usulan dari masyarakat desa.

Pewarta : Marisa

Share:

Penyaluaran BLT DD Tahap 3 Tahap 1 Masyarakat Jorongan Menyambutnya Gembira dan Senang

Probolinggo Teropong Timur News




Pemerintah desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo" jawa timur Bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Ratusan warga Desa Jorongan. BLT yang  bersumber dari Dana Desa (DD) ini, diberikan kepada 198 KK Tahap Satu (1) Salur ketiga (3) sesuai yang ditetapkan oleh pihak Desa. Pembagian BLT ini berlangsung pada, Rabu (21/10/2020) di Balai Desa jorongan.

 Masuni kades Joronagan  dalam sambutannya, Penerima BLT yang bersumber dari Dana Desa ini diperuntukan untuk keluarga Miskin Non tunai PKH atau Bantuan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yang kelihangan mata pencaharian akibat Covid-19.
Bantuan Langsung Tunai atau BLTDD yang bersumber dari Dana Desa ini diserahkan oleh Pemerintah dengan Metode Tunai (Cash) tiap Bulan. Tentang Daftar penerima manfaat BLT Dana Desa akibat dampak Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19), serta berita acara musyawarah Khusus yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa.

dalam penyerahan BLT DD hari ini  diserahkan Secara simbolis di Balai desa Jorongan Dirinya berharap, BLT DD ini bisa dipergunakan dengan baik dan bisa membantu keluarganya oleh para penerima BLT Dana Desa.

Harapannya Dana BLT DD ini dapat dimanfaatkan secara baik, BLT DD ini akan di bagikan bertahap tidak sekaligus. tuturnya pada Teropong Timur News.
(MH)
Share:

Ringankan Beban Masyarakat Koramil 0820/02 Wonoasih Melaksanakan Karya Bhakti

Probolinggo, Teropong Timur News

Pandemi Covid 19 yang sedang melanda dunia, khususnya diwilayah negara kita Indonesia tercinta ini menunjukkan grafik naik turun, tentang penyebaran Covid-19.
Pemerintahpun sudah dengan segala daya dan upaya  untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi bencana ini. Himbauan untuk melakukan Protokol Kesehatan terus terdengar diwilayah NKRI kususnya di wilayah teritorial Kecamatan Wonoasih yang di pimpin oleh  Kapten Inf Abu Kuswari Komandan Koramil 0820/02 Wonoasih.
Namun demikian kita  tidak boleh terlena dan terfokus dengan masa pandemi ini, kita harus bangkit dan tidak boleh berdiam diri berkepanjangan dan tidak lupa selalu berdoa kepada sang pencipta agar bencana ini cepat berlalu. Sektor lain juga harus tetap diperhatikan dan harus berjalan  sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Koramil 0820/02 Wonoasih bertempat di Jalan Barito RT 002 RW 003 Kelurahan Kareng Lor , Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan Karya Bhakti TNI Satkowil.
Rabu.(21/10/20).
Karya Bhakti kali ini yaitu melaksanakan kegiatan pembuatan Plengsengan sepanjang 50 meter. Plengsengan ini dibangun berdasarkan keluh kesah masyarakat apabila musim hujan tiba  dan hujan yang turun cukup deras maka jalan yang dilalui masyarakat tersebut becek dan banyak genangan genangan air yang diakibatkan tidak adanya saluran pembuangan air.
Berdasarkan situasi tersebut diatas Koramil 0820/02 Wonoasih mengutus Serda Amir Babinsa setempat untuk segera berkoordinasi kepada pihak pihak terkait untuk membantu masyarakat membangun Plengsengan tersebut sehingga air yang tadinya menggenang dijalan mengalir menuju kesungai melalui plengsengan.

Bapak Ali Murtadlo selaku Lurah Kareng lor memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Koramil 0820/02 Wonoasih karena telah membantu meringankan beban warganya.Bapak Ali Murtadlo juga berharap semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadikan ladang amal bagi kita semua. harapnya.
(MH/Cakra393)
Share:

AKSI BANK MASKER CCF BAGIKAN RIBUAN MASKER DIBONDOWOSO

Aksi Bank Masker CCF Bagikan Ribuan Masker di Bondowoso
Bondowoso, www.teropongtimuronline.co.id

Lagi dan lagi Climate Change Frontier (CCF)
Kembali turun kejalan untuk mengunjungi Warung Surma Mbak Listy untuk liputan pelaku usaha UKM Digi CCF.
Mbak Listy pedagang Kaki lima didepan Gelora Pelita Bondowoso,merupakan anggota UKM Digi CCF,hadir juga Mbak Rina penjual Pecel Pasir.
Dalam aksi tersebut, komunitas yang peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan membagikan ribuan masker kepada pedagang kecil.
Sharing berlanjut antara CCF dengan sesama pedagang kecil diseputaran Alun-alun Kota Bondowoso,membahas keluhan-keluhan tentang seputar UKM.
Dan untung ruginya bergabung dengan UKM Digi CCF.

Acara berlanjut dengan pembagian ribuan masker dalam Aksi Bank Masker CCF. 
Target CCF adalah warung pinggir jalan,hingga kedalam pasar induk  dan juga beberapa cafe yang ada di Bondowoso.

Aksi Bank Masker CCF akan terus berlanjut dan akan kami lakukan tiap minggu. 
Dengan tujuan mendistribusikan masker ke masyarakat Bondowoso,demi pentingnya hidup sehat dimasa pandemi ini ujar Pendiri CCF,Baskoro CCF.(EKO S.)


Share:

AKSI BANK MASKER CCF BAGIKAN RIBUAN MASKER DI BONDOWOSO



Bndowoso,www.teropongtimur.co.id.

Lagi dan lagi Climate Change Frontier (CCF) Kembali turun kejalan untuk mengunjungi Warung Surma Mbak Listy untuk liputan pelaku usaha UKM Digi CCF.
Mbak Listy pedagang Kaki lima didepan Gelora Pelita Bondowoso,merupakan anggota UKM Digi CCF,hadir juga Mbak Rina penjual Pecel Pasir.

Sharing berlanjut antara CCF dengan sesama pedagang kecil diseputaran Alun-alun Kota Bondowoso,membahas keluhan-keluhan tentang seputar UKM.
Dan untung ruginya bergabung dengan UKM Digi CCF.

Acara berlanjut dengan pembagian ribuan masker dalam Aksi Bank Masker CCF.
Target CCF adalah warung pinggir jalan,hingga kedalam pasar induk dan juga beberapa cafe yang ada di Bondowoso.


Aksi Bank Masker CCF akan terus berlanjut dan akan kami lakukan tiap minggu.
Dengan tujuan mendistribusikan masker ke masyarakat Bondowoso,demi pentingnya hidup sehat dimasa pandemi ini ujar pendiri CCF, Backoro CCF (Eko) 
Share:

Pandemi Virus Corona Bukan Penghalang Bagi Babinsa Mengabdi Untuk Rakyat

Probolinggo Teropong Timur News


Kalau kita mendengar kata Corona bayangan kita sudah barang tentu terbayang dengan wabah menular yang mematikan dan menghantui umat manusia tidak hanya yang ada di Indonesua, di belahan dunia lain tak jauh berbeda seperti apa yang terjadi di Indonesia. 
Virus ini merupakan Virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia namun berefek melumpuhkan semua sendi kehidupan manusia termasuk perekonomi menjadi lumpuh malah bisa terjadi mati suri, oleh karena itulah kita semua harus bangkit dan lawan pandemi Covid 19 ini dengan usaha dan do'a kepada sang pencipta. 
Saat ini dengan menjalankan anjuran Pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan, hanya dengan melaksanakan Pritokol Kesehatan secara disiplinlah cara yang paling efektif saat ini untuk dapat melawan dan memutus rantai penyebaran Virus Corona ini. 
Selasa, (20-10-20) 
Dengan tekad dan semangat yang tak mengenal menyerah itulah Babinsa Sologodik Wetan, Koptu Shofyan Hadi 
menyarankan kepada Komandan Koramil 0820/15 Pajarakan, Kapten Czi Said untuk membantu rehab rumah seorang janda tua miskin yang berada diwilayah tanggung jawabnya. 
Dengan restu Komandan Koramil dan hasil kordinasi dengan aparat Desa maka disepakatilah untuk merehap rumah Nenek berumur 82 tahun tersebut dengan melaksanakan rehab rumah yang dikemas dalam kegiatan, Karya Bhakti Satkowil. 

Nenek Marni (82) tak sanggup membendung air matanya tak kala melihat rumah yang berukuran 2,5 x  5 meter tempatnya berteduh dari hujan dan berlindung dari teriknya matahari selama ini, walau dengan kondisi yang memprihatinkan namun telah menemaninya puluhan tahun, kini telah dirobohkan dan direhab oleh Bapak-Bapak TNI. 
Saat awak media mengkonfirmasi kegiatan ini kepadaKomandan Koramil 0820/15 Pajarakan, Kapten Czi Said mengatakan, kegiatan Bhakti TNI Satkowil ini merupakan Program dari Komando atas pada Triwulan II tahun 2020 ini, kebetulan di wilayah tanggung jawab teritorial kami ada warga yang tidak mampu menempati rumah yang tidak layak untuk di huni, maka kita berikanlah kepada Nenek Marni (82) Program tersebut. 
Pada kesempatan ini pula Kepala Desa Sologudig Wetan, Bpk Sumardi mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan yang diberikan TNI terhadap warganya di Desa Sologudig Wetan, semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat dan TNI semakin dicintai rakyatnya. 
(MH/Cakra393)
Share:

Koramil 0820/10 Kuripan Pecahkan Kesulitan Rakyat Dengan Karya Bhakti TNI

Pobolinggo, Teropong Timur News



Pandemi Covid 19 yang sedang melanda di seantero dunia, khususnya diwilayah negara kita tercinta Indonesia ini menunjukkan grafik naik turun tentang penyebaran virus yang terdampak pada manusia yang terkena Virus Corona tersebut.
 Pemerintahpun sudah dengan segala upaya dan kekuatan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi bencana ini. 
Himbauan untuk melakukan Protokol Kesehatan terus terdengar diwilayah NKRI kususnya di wilayah teritorial yang di pimpin Kapten Inf Subei Sugino Komandan Koramil 0820/10 Kuripan ini
Senin, (19-10-20)
Namun demikian kita juga tidak boleh terlena dan terfokus dengan masa pandemi ini, kita harus bangkit tak boleh berdiam diri berkepanjangan dengan tak meninggalkan selalu memohon kepada sang pencipta, sektor lain juga harus tetap diperhatikan. Bila kita hanya berpangku tangan karena Covid-19 ini, akan menambah rusaknya perekonomian yang saat ini seolah dihancurkan oleh Covid-19,
Oleh karena itulah bertempat di Dusun Bunut Rt. 004, Rw.003 Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Dilaksanakan kegiatan Karya Bhakti TNI Satkowil.
Yaitu melaksanakan kegiatan pembuatan Plengsengan sepanjang 130 meter yang dihadiri oleh sekitar 30 orang,  dan tampak hadir pula Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo Bpk Tinaksan beserta Perangkatnya serta Bapak Buana sebagai tokoh masyarakat setempat. 
Saat awak media mengkonfirmasi kegiatan pembuatan Plengsengan yang melibatkan TNI kususnya Koramil 0820/10 Kuripan kepada Kapten Inf Subei Sugino Komandan Koramil 0820/10 Kuripan di ruang kerjanya mengatakan, Kegiatan kerja Bhakti tersebut adalah Program dari Komando atas untuk membantu kesulitan rakyat yang dikemas dalam Program Karya Bhakti TNI Satkowil, kita laksanakan kegiatan pembuatan plengsengan di Desa Karangrejo untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Karangrejo dan untuk meningkatkan peran Koramil  dalam kehidupan sehari- hari di masyarakat. 
Pada kesempatan itu awak media menyampaikan ucapan terimakasih dari Kepala Desa Karangrejo, Bapak Tinaksan atas kegiatan Karya Bhakti tersebut kepada Komandan Koramil 0820/10 Kuripan dan anggota yang telah membuat plengsengan agar aliran sungai untuk mengairi sawah semakin lancar. Ucapnya. 

(MH/Cakra393)
Share:

DANDIM 0822/BONDOWOSO PIMPIN APEL GELAR SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TAHUN 2020



Bondowoso,www.teropongtimur.co.id.

Dandim 0822/Bondowoso 0822/Bondowoso Letkol Inf Jadi, S.I.P., memimpin pelaksanaan Kegiatan Apel Gelar Siaga penanggulangan Bencana Alam Kab. Bondowoso tahun 2020 bertempat di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso dengan tema "Daerah Punya Aksi Tingkatkan iman, amal dan imun dalam pengurangan risiko Nenana.  Senin (19/10)  

Bertindak sebagai Pimpinan Apel Komandan kodim 0822/Bondowoso Letkol Inf Jadi S.I.P., dengan susunan pasukan terdiri dari Kodim 0822/Bondowoso, Yonif Raider 514 Kostrad, Unit P3M Bondowoso, Polres Bondowoso, Satpol PP Bondowoso, BPBD Bondowoso, Damkar Bondowoso, Dinkes Bondowoso, Senkom Bondowoso, Pramuka Bondowoso, Orari Bondowoso, dan RAPI Bondowoso serta FKPPI Bondowoso.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0822 Bondowoso Letkol Inf Jadi, S.I.P., Kapolres Bondowoso AKBP Erick Frendriz, S.I.K, M.Si, Danyonif Raider 514/SY diwakili Letda Inf Bagus Surya, Kasat Satpol PP Drs. Aries Agung Sungkowo, SH, Danki Brimob AKP Ahmad Purwanto, SH, Pengadilan Negeri Bondowoso, diwakili Anak Agung Diksa, SH, Kejaksaan Bondowoso yang diwakili Bpk Lugito SH, Kadis BPBD Bondowoso Ir. Kukuh Triyatmoko, MM, Plt. PUPR Bondowoso H. Munandar.

Dalam amanatnya Komandan kodim 0822 Bondowoso Letkol Inf Jadi S.I.P., menyampaikan, "Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta apel dan segenap panitia pelaksana yang telah mempersiapkan diri Apel gelar kesiap siagaan bencana ini dapat terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walaupun dalam masa pandemi Covid-19.

Saya sungguh berharap kesiapsiagaan ini bukan hanya pada kegiatan seremonial belaka tetapi yang lebih penting kita semua jajaran aparat birokrasi Kabupaten Bondowoso daerah TNI maupun Polri maupun masyarakat selalu siap dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Apabila terjadi bencana selain itu saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim penanggulangan bencana yang telah membentuk kader-kader yang di desa, terbentuknya kader tangguh bencana di desa dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pengetahuan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.


Pelaksanaan apel gelar kesiapan siagaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Bondowoso kita laksanakan sebagai bentuk ikhtiar dan untuk mengetahui kemampuan kita dalam pencegahan mitigasi dan kesiap siagaan dalam penanggulangan bencana.

Karena tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana alam yang mungkin terjadi di tengah pandemi Covid-19 sangatlah Komplek tantangan utama yang akan dihadapi golongan bencana alam dalam penanggulangan bencana alam tersebut antara lain mengenai organisasi anggaran yaitu anggaran regulasi, pengerahan sumber daya alam, sumber daya logistik tanggap darurat dan pemulihan kembali pasca bencana jadi perlu melakukan pendekatan jalur ganda yaitu disamping fokus dalam penanganan Covid-19 di gugus tugas menyiapkan mekanisme dan sumber daya antisipasi dan penanganan bencana alam penanganan bencana alam dalam situasi Covid-19.

Saya berharap kepada aparat birokrasi serta masyarakat untuk selalu bekerjasama dan menjadi komitmen kita bersama sehingga dapat membangun kesadaran dan kewaspadaan kita semua dalam menghadapi bencana.


Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita semua warga Kabupaten Bondowoso selalu berdoa dan berharap semoga kita selalu dijauhkan dari berbagai bencana dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua", tutupnya. *(By Pendim 0822).*
Share:

Marak Galian C Ilegal Karena Biaya Izin Mahal dan Sulit?


OPINI – teropongtimur.co.id
- Maraknya kegiatan pertambangan galian c hampir di seluruh daerah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Sebab masalah pertambangan yang tak miliki izin belum juga ada titik terang.

Para petambang galian c enggan atau tidak mampu mengurus izin karena beberapa alasan, salah satu alasan mereka tidak mengurus izin karena persyaratannya terlalu sulit, dan biaya yang sangat mahal.

Tidak ada standar biaya yang jelas dalam mengurus izin pertambangan, sehingga dimanfaatkan oleh oknum berwenang untuk menarik tarif pengurusan tambang galian c diluar ketentuan dan kewajaran.

Padahal kegiatan pertambangan galian c keberadaannya sangat dibutuhkan, untuk memenuhi kebutuhan material proyek pembangunan di daerah, disamping itu pertambangan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh pemerintah.

Sejauh ini, maraknya tambang pasir atau galian c ilegal sulit dibendung keberadaannya, kebutuhan materal yang sangat tinggi untuk memenuhi proyek pembangunan pemerintah daerah, swasta dan bangunan pribadi masyarakat. Walaupun pemerintah serta beberapa pihak lainnya mempermasalahkan keberadaan tambang galian c, hanya saja pemerintah tidak dapat memberikan solusi secara cepat dan tepat.

Belum lagi ditambah, lahirnya UU 3 Tahun 2020 tentang Minerba, mencabut kewenangan pemerintah daerah atas penerbitan izin, pemerintah kabupaten tidak memiliki wewenang apa-apa selain pengendalian.

Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang pro rakyat, dalam hal ini memberikan kemudahan dan meringankan biaya proses perizinan, karena hal itu menjadi penyebab para pengusaha tambang galian c enggan mengurus izin karena mahal dan sulit.

Sebagian besar tambang galian c merupakan perusahaan milik perseorangan, yang memiliki kemampuan modal terbatas. Tetapi setiap tambang galian c, sudah jelas dapat menyerap begitu banyak tenaga kerja, menggerakkan usaha transportasi, makanan dan muliti efek ekonomi lainnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten dapat membantu dan menindaklanjuti proses perizinan galian c yang ada. Sehingga, persoalan galian c ini segera teratasi dan tidak melabrak aturan, tentunya tambang galian c yang dinilai tidak merusak lingkungan atau berdampak kecil terhadap kerusakan ekosistem. 

Penulis : H. Nawiryanto Winaro, SE
Ketua Umum LSM Teropong
Share:

Kajian LSM Teropong Terhadap Implementasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba
"Mencabut Kewenangan Penerbitan Izin Tambang dari Provinsi dan Kabupaten, Tidak Berizin Pengambilan Eksploitasi Bahan Galian Dapat Diproses Hukum”

KAJIAN LSM TEROPONG - teropongtimur.co.id - Viralnya pemberitaan tambang pasir ilegal di salah satu desa di wilayah Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso belakangan ini, Tim LSM Teropong berinisiatif untuk mempublikasikan hasil kajian dari literatur dan kutipan pendapat beberapa ahli PerUndang-Undangan terkait Implementasi UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan dari publikasi kajian impementasi UU No.3 Tahun 2020, juga sebagai edukasi khususnya kepada seluruh anggota LSM Teropong, dan masyarakat pada umumnya.

Terkait maraknya tambang pasir ilegal di Bondowoso, LSM Teropong, mengutip pernyataan resmi dari Pejabat dan pihak terkait yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dan sudah dipublikasikan di media online, sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, Nunung Setia Ningsih, menyebutkan, bahwa izin untuk tambang pasir itu dari provinsi.
  2. Sementara, bagian Sumber Daya Alam (SDA) di kantor administrasi dan perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, Yudha, mengungkapkan, "jikalau penambangan pasir di wilayah Kecamatan Maesan, tak berizin. Ini masih dicarikan solusi untuk izin tambang pasir di wilayah Kecamatan Maesan itu. Dan kami sudah mengirimkan surat kepada Pj. Sekda". Yudha juga memberikan pernyataan ke media, “Sudahlah, lanjut Yudha, ini urusan perut. Temui saja pengusaha tambang pasir yang di sana. Tidak usah ramai-ramai, yang pasti izinnya masih diurusin. Surat permohonannya sudah ada di meja Pj. Sekda”.
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Bondowoso, Aries Agung Sungkowo, dikonfirmasi melalui telepon selulernya menjelaskan, jika tambang pasir tersebut, tak berizin.

Hasil investigasi LSM Teropong dilapangan, adanya dugaan “main mata” antara oknum pejabat dan pengusaha tambang pasir, dalam praktik penambangan ilegal maupun proses perizinan lingkungan untuk lahan tambang galian C di Bondowoso.

“Main mata” tersebut di dasari, dengan adanya informasi di internal Kecamatan (belum terkonfirmasi), bahwa para pengusaha tambang pernah di undang oleh oknum Camat, secara resmi di Kantor Kecamatan untuk membicaran kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut.

Belum terkonfirmasi juga, apa maksud dan tujuan pertemuan tersebut, tetapi faktanya praktek penambangan pasir ilegal masih terus berjalan. Banyak pihak yang akhirnya menduga, ada "main mata" antara oknum pejabat yang memiliki kewenangan dengan pihak pengusaha tambang ilegal.

Temuan lain dilapangan, ada oknum pejabat terkait tambang ilegal, membawa-bawa nama 2 (dua) orang Pimpinan DPRD Bondowoso agar tambang ilegal tersebut dapat tetap beroperasi. Sedang 2 (dua) orang Pimpinan DPRD yang sudah dikonfirmasi, menyatakan tidak pernah turut campur baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan mengecam oknum yang membawa nama Pimpinan DPRD tersebut, dan jika terbukti ada oknum pejabat tersebut akan dilaporkan kepada Penegak Hukum oleh 2 Pimpinan DPRD yang telah dicatut namanya, karena dianggap telah mencemarkan nama baik dengan menyangkut pautkan nama 2 Pimpinan DPRD untuk kegiatan tambang pasir ilegal.

Untuk menghentikan polemik dan mencari solusi terbaik terkait tambang pasir ilegal tersebut, LSM Teropong berinisitif untuk mempublikasikan hasil kajian terhadap UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam amanah UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 10, tidak ada lagi kewenangan Provinsi dan Kabupaten untuk menerbitkan rekomemdasi wilayah pertambangan (WP) rakyat dan ijin pertambangan rakyat, WP sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam regulasi sebelumnya, UU No 4 Tahun 2009 Pasal 21, “WPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota”.

Tetapi dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bunyi diktum pada pasal 21 tersebut telah dihapus.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2020, sangat disayangkan, pernyataan resmi pemerintah daerah Bondowoso, melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Kantor Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, Yudha, di pemberitaan media online tidak memiliki dasar hukum.

Pernyataan Yudha sebagai perwakilan dari pemerintah, dinilai oleh anggota DPRD Fraksi PKB, A. Mansur, SH., MH., "menandakan yang bersangkutan benar-benar tidak paham atau berusaha mengelabuhi teman-teman wartawan. Sangat disayangkan jika ternyata Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Kantor Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memiliki kemampuan mengalisa regulasi dan update regulasi terkait UU Minerba. Tidak salah jika ada pihak yang menduga, oknum pejabat Pemkab Bondowoso terkait tambang pasir ilegal sudah “main mata” dengan para pelaku penambang dengan mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut".

Mengutip pernyataan Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan ESDM Provinsi Jawa Timur, Ir Kukuh Sudjatmiko di media online Senin (28/9/2020), mengatakan. “Pertambangan pasir liar tidak disertai izin dapat dilakukan proses hukum, yang jelas kalau tidak ada izin murni proses pidana, sebab ranahnya pencurian”.

Dari sumber yang sama, dasar aktivitas tambang pasir supaya tidak liar tentu segala sesuatu pengambilan sumber daya alam dan mineral (SDAM) juga harus ada rekomendasi perizinan. “Pada Ketentuan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batubara) kalau tidak berizin pengambilan Eksploitasi bahan galian unsurnya bisa diproses hukum”.

Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009) menarik seluruh kewenangan perizinan yang sebelumnya berada di daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Latar belakang dari kebijakan ini disebutkan dalam bagian pertimbangan UU Nomor 3 Tahun 2020. Para pembuat UU menilai kegiatan usaha pertambangan minerba masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkait implikasi kewenangan perizinan yang berubah dari daerah ke pusat ini, pihak ESDM Provinsi Jawa Timur mengingatkan, agar pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian dengan UU Minerba yang baru karena dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 memberi batasan waktu 2 tahun bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan izin-izin yang sebelumnya diperoleh dari pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari proses transisi, Pasal 137C UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah provinsi tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan sejak UU No. 3 Tahun 2020 berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020. Dalam jangka waktu tersebut, menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan baru sebagaimana diatur di dalam UU yang lama.

Terdapat dua izin yang dicabut atau diganti dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Pertama, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian (IUP-OP Pengolahan dan/atau Pemurnian) yang telah diganti dengan Izin Usaha Industri; dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP Pengangkutan dan Penjualan).

Mengutip pendapat dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menyebutkan, dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan urusan pemerintahn di bidang minerba. Hal ini dipertegas lewat Pasal 173B UU Nomor 3 Tahun 2020, Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bidang ESDM di UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda dicabut.

Dengan struktur ini, Bisman menilai tidak seharusnya UU Nomor 3 Tahun 2020 disebut sebagai UU Perubahan melainkan seharusnya menjadi UU Pengganti UU yang lama. “Landasan Filosofis dan Sosiologis, serta arah pengaturan telah berubah siginifikan dan berbeda mendasar dengan UU 4 Tahun 2009 juga terdapat 24 Ketentuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. (H. Nawiryanto/Tim Teropong)

Share:

Ayok Bergowees: Menjaga Imunitas Tubuh Kembali Sehat Para Emak-Emak Dusun Andongsari Gowees Bareng Bersepeda



Banyuwangi,www.teropongtimur.co.id.


Dimasa masa pandemi Covid-19 tidak akan mengurangi semangat para emak-emak untuk melakukan aktifitas olahraga dengan bersepeda, adalah guna menjaga imunitas kesehatan tubuh agar menjadi kerilexsasian organ tubuh serta kelancaran peredaran darah menjadi lancar serta badan menjadi segar dan bugar, bersepeda juga banyak dirasakan manfa'at ya bukan hanya bisa dilakukan oleh kaum pria justru banyak juga dilakukan kaum perempuan.


"Salah satunya dilakukan para emak dan Srikandi komunitas Laskar Pelangi Dusun Andongsari Desa Padang Singojuruh yang bergowees bareng bersama mengelilingi komplek dengan jarak puluhan bahkan sampai ratusan kilo meter dengan rute perjalanan yang ditempuh mulai dusun Andong sari sampai pantai Blimbingsari, juga keliling ditempat wisata dimana yang ramai dikunjungi wisatawan baik dari wisatawan domestik, selain bersepeda juga mencari tempat peristirahatan dan sambil ngopi-ngopi serta menikmati suasana yang nyaman juga pertamanan yang cukup sejuk, ditempat itulah para penggowes emak-emak bisa melepas penat serta selfy dengan berbagai foto-foto
pengalaman unik hingga bersepeda bukan hanya menjadi hobi saja tapi juga kebutuhan hidupnya untuk menjaga imunitas tubuh, BUNDA ARIF nama panggilannya, salah satu penyemangat para emak-emak dalam bergowees berbagi pengalaman kepada awak media teropong timur news, BUANG ARIFIN, berharap melalui kegiatan bergowees rersebut publik akan lebih tau pentingnya berolahraga dimasa Pandemi, namun tetap mengikuti protokol kesehatan (prokes). Dan pastinya kegiatan dalam bersepeda itu adalah membiasakan pentingnya hidup sehat dengan cara bersepeda, juga menjaga imunitas tubuh agar menjadi tetap sehat dan segar bugar, dalam kegiatan ini sekaligus untuk menerapkan kesehatan dimasa Pandemi covid-19 dan terlebih dengan cara bersepeda akan menjadi salah satu olahraga yang digemari masyarakat baik dari kalangan tua maupun muda, "ungkap Bunda Arip

Salam semangat para penggowes emak-emak beserta para Srikandi membuka perbincangan bersama Dia bercerita, bukan hanya yang pertama kali mulai bersepeda, dari mulai jalanan yang rusak sampai jalanan aspal, dari jalan menanjak sampai jalan menurun bahkan melewati jalan rawan kecelakaan, hingga tidak pantang menyerah dalam bergowees.


Bersama dengan beberapa penggowes Srikandi yang bergabung dengan komunitas sepeda ontel Hercules, salah satunya kordinator para penggowes emak-emak, ialah Ibu ANITA (Mama Nopi) seragam kuning berita topi, mengajak warga masyarakat untuk menjadikan bersepeda sebagai gaya didalam pola hidup, bersepeda adalah tidak hanya sekedar olahraga untuk sehat, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan masyarakat lansia, " ucap Ibu Anita
"Selanjutnya, pasti semua tau kalau bersepeda itu ternyata banyak manfaatnya, seperti bisa bersilaturrahmi, menyambung tali persaudaraan juga menyehatkan bagi tubuh, disamping bersepeda juga mengurangi pencemaran udara, karena itu, kami berharap budaya bersepeda terus kita galakkan sehingga kedepannya bersepeda dapat menjadi transportasi masyarakat dalam aktifitas sehari-hari dan dapat terus excis, "pungkas Anita

Pengamat Komunitas Sepeda Ontel Hercules Dusun Andongsari, SUGIYO bersama istri(bunda Arip) yang selalu mengawal para emak-emak dan para Srikandi dalam bersepeda, juga berbagi pengalaman baik dari penggowees maupun di medsos. "Baginya, bersepeda adalah olah raga yang sehat dan mudah. "Awalnya memang capek, bisa juga kaki jadi sakit tapi kalau sudah terbiasa justru dengan kesolidaritasan bergowees akan menumbuhkan persaudaraan serta menjadikan imunitas tubuh menjadi sehat dan kesegaran tubuh menjadi kembali exstrim. "ucap Sugiyo

"Semoga dengan bergowees ini menjadikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat khususnya di dusun Andongsari untuk bangkitkan semangat berolahraga dengan cara bersepeda, "berharap dengan bersepeda ini kita tingkatkan semangatnya, bersepeda adalah kegiatan yang merupakan wujud nyata untuk menuju hidup sehat, tentunya momentum dengan bersepeda bisa mempererat tali persaudaraan

Direlis/editing: Buang A

Share:

KOORDINASI SAHABAT PEMUDA REMBANG (SPR) BERSAMA CAMAT DAN KAPOLSEK REMBANG KABUPATEN PASURUAN

Pasuruan Teopong Timur News








Sahabat Pemuda Rembang (SPR) laksanakan rapat koordinasi kali pertama bersama camat Rembang, bertempat di Aula Pendopo Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, pada Jumat (16/10/2020) malam
Hadir saat giat CAMAT REMBANG IYO ASHARI , KAPOLSEK REMBANG AKP SARIYANTO, bersama Ketua Sahabat Pemuda Rembang (SPR) BURHAN AKBAR di dampingi RIFAI, ABAH BECKER, BASIR, dan beberapa pengurus serta beberapa anggota lainnya

Adapun kedatangan sahabat pemuda rembang tersebut adalah untuk menggelar rapat koodinasi bersama muspika menjalin sinergitas yang bertujuan sosial untuk kemaslahatan dan kenanusian, serta sekaligus bermaksud memperkenalkan diri sebagai organisasi yang berdiri di Kecamatan Rembang tersebut
Sekretaris Sahabat Pemuda Rembang RIFAI sebagai pembicara pertama membuka rapat menyampaikan tujuan kedatangan SPR dalam rapat koordinasi tersebut

"Tujuan kedatangan kami yang pertama untuk memperkenalkan diri kepada jajaran  Muspika Kecamatan Rembang, bahwa kami ada dan berdiri di Rembang ini," ujar RIFAI 

RIFAI juga menambahkan, jika SPR di bentuk dari beberapa unsur elemen masyarakat yang berasal dari berbagai organisasi-organsasi masyarakat se Kecamatan Rembang, bahkan se Kota / Kabupaten Pasuruan
"Kami semua tergabung dalam satu komunitas SPR terpanggil salah satunya adalah untuk menghilangkan konotasi  pembicaraan masyarakat di luar Kecamatan Rembang, tanda kutip benang merah Kematan Rembang ini," dalil RIFAI pria berjenggot mantan Ketua HMI tersebut

Hal senada juga disampaikan ABAH BECKER Bendahara SPR menambahkan.
"Intinya harapan kami SPR bisa bersinergi dengan Muspika Kecamatan Rembang, serta diterimah di masyarakat. Sehingga kedepan bisa membantu pemerintah dalam menjaga setabilitas kehidupan masyarakat khususnya Rembang di bidang sosial dan bahkan ekonomi," tuturnya

Adapun CAMAT REMBANG IYO ASHARI menyampaikan selamat atas terbentuknya  komunitas Sahabat Pemuda Rembang, dan pihaknya bersama muspika menyambut baik juga menerimah jalinan sinergitas tersebut. 

"Saya justru senang dan bangga serta berikan apresiasi atas terbentuknya SPR, kedepan mari bersama-sama saya mengajak kearah yang lebih baik lebih bermanfaat untuk masyrakat khusunya Kecamatan Rembang ini," ucap CAMAT

Masih IYO ASHARI Camat Rembang, ia mengimbuhkan bahwa pentingnya berorganisasi adalah menyambung tali silaturahmi sehingga pihak muspika Kecamatan Rembang, lebih bisa memantau terkait aspirasi masyarakat tertinggal dengan adanya sinergitas bersama SPR tersebut

"Informasi, edukasi, serta sosialisasi kemasyarakat kedepan, dengan adanya sinergitas SPR bersama Muspika, akan membuat kesetabilan kehidupan masyarakat di Kecamatan Rembang ini akan lebih hidup mengenah, cepat dan tepat sasaran," imbuhnya CAMAT 

Sementara AKP SARIYANTO, Kapolsek Rembang mengatakan, ia bersama anggotanya juga siap mendukung menerimah dan siap bersinergi dengan SPR selamah itu bertujuan baik untuk masyarakat, karena menurutnya selama ini banyak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat namun tanda kutipnya justru kebalikannya

"Harapan saya SPR benar-benar menjadi contoh bagi organisasi lain, kami dari Kepolisian akan mendukung serta bersinergi, dan kedepan jika ada kegiatan saya juga akan melibatkan beberapa dari anggota SPR agar ikut bersama-sama menciptakan masyarakat yang aman, masyarakat yang sadar dan  taat pada hukum," tutur Kapolsek

Hal tersebut disampaikan menurutnya di Kematan Rembang, masih banyak masyarakat yang membutuhkan edukasih terkait peraturan dan hukum, pasalnya seringkali pihak kepolisian melakukan operasi serta sosialisasi tentang protokol kesehatan masih saja banyak ditemukan adanya pelanggaran oleh masyarakat

"Kalau bisa Polsek dan Koramil juga di libatkan saat SPR ada kegiatan sosial masyarakat begitu juga sebaliknya," tambahnya

Pada kesempatan tersebut Kapolsek Rembang AKP SARIYANTO, juga menyempatkan memberi masukan kepada jajaran pengurus dan anggota SPR yang hadir, agar dimasa ini lebih meninggkatkan sosial dan kemanusiaan.

"Dimasa seperti sekar
[16:06, 10/17/2020] sahwi wtw: rang ini, lebih baik mari berlombah disik-disik,an (dulu-duluan) masuk surga, artinya berbuat kebaikan untuk masyarakat," pungkas Kapolsek AKP SARIYANTO, dengan nada mengajak
 
Pada waktu yang sama Ketua sekaligus Pendiri Komunitas Sahabat Pemuda Rembang BURHAN AKBAR, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Camat dan Kapolsek Rembang, yang telah menerimah serta memfasilitasi giat rapat koordinasi di aula Pendopo Kecamatan Rembang tersebut

"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Camat juga Kapolsek telah menyambut baik kehadiran SPR dengan segala fasilitas dan kosumsinya, ini sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami," .

"Semoga sinergitas yang telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi tadi ini, bisa membawa manfaat bagi masyarakat kita," pungkas BURHAN

Acara rapat koordinasi di Balai Aula Pendopo Kecamatan Rembang, berlangsung tertib hingga selesai. Dan tetap mematuhi anjuran pemerintah disiplin protokol kesehatan.(EDY/APIN)
Share:

Barang Dagangan Tak Dibayar, Penjual Laporkan Pembeli Ke Kepolisian

Pendampingan LSM Teropong saat melaporkan dugaan penipuan di Polsek Sukosari Bondowoso
BONDOWOSO – teropongtimur.co.id
­ – Merasa dirugikan oleh konsumennya, Mudayyaroh/Bu. Rocky melaporkan Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah ke Polsek Sukosari Bondowoso, dengan laporan kerugian yang dialami Bu. Rocky senilai Rp. 256 juta.

Permasalahan berawal dari kerjasama jual beli barang berupa emas dan beras. Bu. Rocky selaku pemilik barang yang dibeli oleh Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah, untuk dijual kembali dengan jangka waktu kesepakatan pembayaran selama 4 bulan.

Setelah jangka waktu sesepakatan berakhir, Bu Rocky menagih pembayaran barang yang sudah diserahkan kepada Nurul Lailatul Magfiroh senilai Rp. 245 juta dan kepada Aisah senilai 11 juta, 4 bulan yang lalu. Tetapi baik Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah mangkir tidak mau membayar dengan alasan tanda terima pengambilan barang yang berupa kwitansi di anggap palsu atau dipalsukan oleh Bu Rocky. Padahal, semua transaksi pengambilan barang, ada tanda terima dan foto Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah saat menandatangani tanda terima pengambilan barang. Bukti lainnya adalah percakapan pemesanan barang melalui media sosial Wahatsapp, antara Bu. Rocky dengan Nurul Lailatul Magfiroh.
Pelapor dugaan tindak pidana penipuan, Bu. Rocky.
Sebagai Pemilik barang, Bu. Rocky dengan itikat baik telah mendatangi Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah, menagih secara kekeluargaan. Tetapi Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah sebagai pembeli barang dengan kesepakatan tempo pembayaran selama 4 bulan, mengingkari kesepakatan untuk membayar.

Saat Bu. Rocky menagih, Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah tidak memiliki itikat baik untuk membayar, sehingga Bu. Rocky meminta Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah jika tidak mau membayar, barang yang pernah diambil dari Bu. Rocky diminta untuk dikembalikan.

Tetapi Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah, malahan marah-marah kepada Bu. Rocky dan menuduh Bu. Rocky, bahwa bukti kwitansi pengambilan barang atau emas tersebut palsu. Dan menantang Bu. Rocky untuk melaporkan kepada Polisi, karena Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah merasa tidak akan di penjara dari permasalahan ini.

Atas dasar permasalahan tersebut, Bu. Rocky memberikan kuasa pendampingan kepada LSM Teropong untuk mendampingi menyelesaikan permasalahan ini baik secara kekeluargaan maupun secara hukum.

Ketua LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, mempelajari permasalahannya Bu. Rocky, dengan meminta keterangan, kronologi, mengumpulkan bukti transaksi pengambilan barang dan informasi lainnya.

Dari keterangan dari Bu. Rocky serta bukti-bukti yang dimiliki oleh Bu. Rocky, LSM Teropong membuat kajian hukum terhadap permasalahan wanprestasi jual beli barang, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah.
Bukti penandatanganan tanda terima pengambilan barang oleh Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah
Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat terjadinya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat disini diartikan sebagai pertemuan kehendak antara kedua belah pihak, ketika pernyataan salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lainnya.

Hak milik atas barang yang dijual oleh Bu. Rocky, sudah dinyatakan berpindah pada pembeli pada saat barang tersebut sudah diserahkan dan telah dikuasai oleh pembeli, dalam hal ini pembeli adalah Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah.

Dalam kasus Bu. Rocky, jelas H. Nawiryanto, Bu. rocky sudah memenuhi prestasi dengan menyerahkan barang yang dibeli dan barang tersebut sudah dimiliki oleh Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah, akan tetapi pembeli belum juga membayar atau tidak mau membayar sesuai yang disepakati.

Dengan kata lain, pembeli dapat dikatakan telah wanprestasi, sehingga dapat digugat atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Tetapi dengan tidak adanya niat baik dari Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah, tidak menutup kemungkinan kedua terlapor dapat di jerat tindak pidana penipuan seperti diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.
Ketua Umum LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, SE
Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saya berharap, lanjut H. Nawiryanto, dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian Polsek Sukosari untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Atau pihak penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan pasal pidana tersebut.

Jadi dapat diduga, perbuatan yang dilakukan oleh Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah tersebut dengan membeli barang tapi tidak membayar dan menjual barang kembali barang tersebut untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum, tidak mau membayar kepada Bu. Rocky pihak yang mensuplai barang kepada Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah.

Bu. Rocky sebagai pemilik barang, telah menyerahkan barang kepada Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah, tetapi sengaja tidak mau membayar. Secara perdata dapat dikatakan sebagai wanprestasi dan secara pidana merupakan penipuan.

Untuk itu, langkah awal LSM Teropong akan mengambil dan mengedepankan cara-cara kekeluargaan. Namun, jika pembeli (Nurul Lailatul Magfiroh dan Aisah) tidak beritikad baik, dapat digugat secara perdata dan/atau dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses secara pidana. (Redaksi/Tim Teropong)
Share:

Anggota Fraksi PKB DPRD Sikapi Heboh Tambang Pasir Ilegal di Bondowoso

BONDOWOSO – teropongtimur.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Fraksi PKB, A. Mansur, S.H.I., MH., mengungkap adanya beberapa titik praktik penambangan galian C yang beroperasi secara illegal di Kecamatan Maesan. Maraknya pertambangan galian C yang dilakukan tanpa izin alias ilegal itu mengancam lingkungan di Bondowoso dan telah ramai diberitakan di berbagai media online.

Mansur menjelaskan, “Yang membuat kami prihatin, ada pembiaran atas maraknya tambang ilegal itu. UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (2) dan pasal 10, menyatakan, tidak ada lagi kewenangan kabupaten untuk menerbitkan rekomendasi wilayah pertambangan rakyat dan ijin pertambangan rakyat”.

“Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, kewenengan Bupati sudah di cabut, di ketentuan UU sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2009, Pasal 21, ada kewenangan kabupaten, tapi dengan terbitnya UU 03 Tahun 2020, bunyi diktum pada pasal 21 tersebut telah dihapus”, jelas legislator dari Dapil IV Bondowoso tersebut.
“Berarti pernyataan bagian perekonomian yang disampaikan oleh Bpk. Yudha, di pemberitaan Media online Petisi itu tidak memiliki dasar hukum. Ada sebuah pertanyaan, apakah Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Kantor Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, benar-benar tidak paham atau berusaha mengelabuhi teman-teman wartawan”.

“Kalau dia (Yudha) tidak tahu maka sangat disayangkan, karena ternyata Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Kantor Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memiliki kemampuan regulatif, atau mereka sudah “main mata” dengan para pelaku penambang dengan mendapatkan bagian bagi hasil dari kegiatan penambangan ilegal”, tegas Mansur

“Pada Ketentuan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batubara) kalau tidak berizin pengambilan Eksploitasi bahan galian unsurnya bisa diproses hukum. Setiap pengajuan izin pertambangan pasir, selanjutnya tetap ada perizinan RT/RW pada wilayah tersebut”.

“Sehingga, proses izin tambang pasir juga harus disertakan 3 tahapan antara lain, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), informasi Tata Ruang dari Kabupaten setempat, mendapat rekomendasi dari Dinas SDA Provinsi Jawa Timur atau BBWS Brantas dan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi, serta metode itu bisa meningkat Ekploitasi. Intinya UU No. 3 Tahun 2020, Pemerintah Provinsi hanya mengeluarkan rekomendasi, bukan Izin, karena kewenangan tersebut sudah dicabut”, pungkas Mansur.
Atas hebohnya pemberitaan tambang pasir ilegal tersebut, Ketua LSM Teropong, H. Nawiryanto masih melakukan investigasi dan kajian terkait tambang pasir ilegal. “LSM Teropong sudah melakukan investigasi, terkait tambang pasir ilegal. Kami masih melakukan kajian terkait regulasi terbaru Minerba, yaitu UU. No 3 Tahun 2020”, kata H. Nawiryanto singkat. (Tim Teropong)
Share:

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts