Bondowoso,www.teropongtimur.co.id.
Upaya pemerintah pusat dan daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak covid 19 di salurkan langsung berupa Bantuan yang salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementrian sosial.
Ternyata tak semua berjalan sempurna, Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp 600.000 perbulan masih di temukan banyak yang tidak tepat sasaran, seperti PNS atas nama RAHWINI., EDARIN Pensiunan. dan H. DAENG I. Rumah tangga sejahtera seperti H. ABDULLAH dan ZAENOL MUN'IM, yang meninggal dunia bernama, HAMINA BUK JALIL., Ibu SALIHA., MISYANI. bahkan Nama tidak di kenal seperti IYUL SUKARTININGSIH dan BETTAHARIA ANTARINI, adalah nama-nama yang masuk daftar penerima Batuan Sosial Tunai (BST) kemensos. sementara yang layak menerima/kurang mampu banyak yang tidak terdaftar
Temuan dilapangan awak media teropong timur news, BUHARI, yang ada berada
di dusun krajan dan dusun timur sawah Desa Jeruk soksok Kecamatan Binakal, justru orang yang menerima BST adalah orang yang tergolong ekonominya sudah mampu atau Sejahtera.
Camat Binakal, SUHARI ALI CANDRA, S. Sos Saat di konfirmasi awak media teropong timur news, menjelaskan fakta ini. Ya pak, Saya dapat informasi langsung dari beberapa Kepala Desa, tentang fakta calon penerima BST kemensos yang sebagian penerima tidak tepat sasaran seperti yang di sebutkan oleh sampean. "ucap camat
"Namun Saya selaku camat belum bisa memberikan keputusan apapun menunggu petunjuk dari dinas sosial kabupaten Bondowoso, "pungkas camat. 19/05/20
Sementara kepala desa jeruk soksok, HODRI, mengaku tidak tahu menahu soal daftar penerima BST karena itu data dari kementrian Sosial Langsung bukan hasil musyawarah desa. "Setelah Saya cek nama calon penerima BST ternyata ada data yang salah sasaran, ada yang PNS, orang Kaya, pensiunan, bahkan yang sudah meninggal dunia masih masuk daftar, ini yang kami tidak paham, dan kami pemenrintah desa tidak berani mengalihkan ke orang lain, kecuali atas ke sasaran sendiri untuk di berikan kepada rumah tangga miskin atau kami masih menunggu petunjuk dari atasan Seperti camat atau kementrian Sosial kabupaten Bondowoso. "kata Hodri.
" Ini sebuah problem yang kami hadapi karena masyarakat mengira itu pendataan dari bawah padahal bukan, data itu dari kementrian Sosial langsung..." berbeda dengan BLT DD yang proses pengajuannya berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan semua pihak, "pungkas Hodri .
Pewarta: Buhari
Editor: Buang Arifin
No comments:
Post a comment