Kepala SDN 02 Dawuhan Tolak Klarifikasi Dugaan Pemalsuan Data Ijazah
“Surat Kehilangan Kepolisian Dipakai Satu-satunya Dasar”

SITUBONDO – teropongtimur.co.id – Hanya berdasarkan Surat Kehilangan dari Kepolisian Resort Situbondo dengan Nomor : SKTL/323/XI/TUK.7.2.1/2019/JATIM/POLRES SITUBONDO. Kepala SDN 2 Dawuhan, Sri Rahmatillah, S.Pd, mengeluarkan Surat Keterangan Ijazah Sekolah Dasar (SD), calon Kepala Dusun (Kasun) Desa Kalibagor Situbondo, atas nama Eko Sujarwo, dengan tanggal kelahiran 28 juni 1978. Hal tersebut diduga dilakukan untuk menghindari batas usia maksimal calon perangkat desa ketika mendaftarkan diri yakni 42 tahun. Hal tersebut di ungkapkan Ketua LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, yang kecewa dengan sikap Kepala SDN 02 Dawuhan, menolak klarifikasi dugaan pemalsuan data ijazah.

Sesuai dengan bukti copy Ijazah SMA yang diterbitkan oleh SMA Negeri 2 Situbondo No. 04 OB oe 0598294, tahun 1994, atas nama Eko Sujarwo, lahir pada tanggal 28 Juni 1975, atau lulus SMA pada usia 18 Tahun 11 bulan. Dan pada saat mendaftar Kasun Desa Kalibagor sudah memasuki usia 44 Tahun, sedang UU No. 6 Tahun 2014 mengatur batas usia maksimal 42 tahun, kata H. Nawiryanto
Saat ditemui di kantornya, Kepala SDN 2 Dawuhan, Sri Rahmatillah, S.Pd, dengan nada tidak bersahabat, menolak klarifikasi atas Surat Keterangan Ijazah yang telah ditandatanganinya. “Silahkan tanya kepada pengacara saya, Pak Sayonara. Surat Keterangan Ijasah sudah sesuai dengan laporan kehilangan dari Kepolisian. Dan Surat Keterangan tersebut sudah saya revisi. Dan sudah saya kirim revisinya kepada Dinas terkait dan Kepala Desa Kalibagor, juga sudah mendapatkan tembusan”.

Sri Rahmatillah, S.Pd, menambahkan, Surat Keterangan Ijasah yang dikirim kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga sudah direvisi. Jika masih kurang jelas, silahkan hubungi pengacara saya, Pak Sayonara, katanya dengan nada kencang dan tidak bersahabat.

Sri Rahmatillah, S.Pd., juga menolak untuk menunjukkan dokumen revisi Surat Keterangan Ijazah kepada LSM Teropong, dengan dalih dokumen rahasia negara.

Saat konfirmasi Surat Keterangan Ijazah SMP, Kepala SMPN 1 Situbondo, Dra. Hj. Tatik Krisnawati, M.Pd, diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah dan Bagian kesiswaan menjelaskan, “SMPN I Sibutondo tidak memiliki data siswa yang dimaksud, karena data sudah hilang saat musibah banjir Situbondo. Sehingga, dasar pembuatan Surat Keterangan Ijazah, hanya menggunakan Nomor Induk dan nama siswa yang tertera di buku Klapper, serta Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian”.

Sekretaris DPMD Situbondo, Wahid didampingi Kabid, Sugeng Purwo, menyampaikan, akan memanggil semuanya, termasuk Panitia Seleksi, Kepala Desa Kalibagor dan Camat untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pemalsuan data kelahiran dalam proses pemilihan Kasun. DPMD terkesan tidak terlalu serius menanggapi permasalahan dugaan pemalsuan data administrasi Kasun sesuai pengaduan, dan akan menyerahkan permasalahan dugaan pemalsuan data saat pemilihan Kasun di Desa Kalibagor secara hukum dan menunggu hasil putusan dari pengadilan.
Seperti diketahui, proses Pemilihan Kepala Dusun Desa Kalibagor Situbondo, diduga ada pemalsuan data administrasi dalam pencantuman usia kelahiran berbeda dengan aslinya (informasi palsu). Diduga Kasun Eko Sujarwo, memalsukan data kelahiran yang seharusnya 28 Juni 1975 dirubah 28 Juni 1978, atau 3 (tiga) tahun lebih muda, diduga untuk menghindari batas usia maksimal calon Kasun yaitu, 42 tahun.

LSM Teropong akan melaporkan permasalahan dugaan pemalsuan data dalam proses pemilihan Kasun Desa Kalibagor ke Polres Situbondo dalam waktu dekat, sesuai dengan surat kuasa pendampingan dari 2 (Dua) orang calon Kasun, yang kecewa terhadap pelaksanaan pemilihan Kasun yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Sesuai dengan kuasa pendampingan dari 2 (dua) orang calon Kasun kepada LSM Teropong, sudah dilayangkan surat keberatan dan pengaduan kepada DPMD dan instansi terkait, tentang proses pemilihan Kasun lengkap dengan bukti-buktinya”.

Saat ini, LSM Teropong masih mengkaji dan akan segera menindaklajuti secara hukum, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang pemalsuan dokumen. Serta pihak-pihak yang diduga membantu pemalsuan tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 264 KUHP, yang ancaman pidananya paling lama delapan tahun penjara. (Tim Redaksi)
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts