LSM Teropong Soroti Polemik Pembahasan KUA PPAS 2021 “Meleset” Dari RPJMD



Adanya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021 yang dinilai “MELESET” tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh DPRD, LSM Teropong turut memberikan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk segera memperbaikinya, Minggu (16/8). 

Ketua LSM Teropong, H. NAWIRYANTO WINARNO, SE. meyarankan Pemkab Bondowoso segera melakukan perbaikan adanya perbedaan KUA-PPAS dan RPJMD saat ini, karena pembahasan KUA-PPAS jangan sampai terlambat, akan berakibat fatal dan lagi-lagi rakyat yang akan dirugikan

Selain itu, menurut NAWIRYANTO, ada hal lainnya yang perlu diperbaiki dalam pembahasan yakni besarnya belanja tak langsung dibanding belanja langsung. “Ini artinya APBD tidak seimbang, karena seharusnya yang besar adalah belanja pembangunan, bukan belanja rutin yang besar. Ini selalu kita sikapi tiap tahunnya, tetapi Pemkan selalu konsisten dalam inkonsistensi, belanja pembangunan selalu lebih rendah dibanding belanja rutin ” kritiknya. 

NAWIRYANTO juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso atau DPRD lebih terbuka kepada Lembaga Swadaya Masayrakat (LSM) atau para aktivis Kebijakan publik. “Selama ini baik LSM maupun aktivis Kebijakan Publik tidak pernah diajak diskusi maupun untuk sekedar hearing dengan DPRD. Karena, masukan itu kan hal yang wajar, Pemkab atau DPRD dapat menampung aspirasi kami, mana yang tak sesuai, atau pembanguan apa yang menurut LSM dan aktivis Kebijakan Publik kurang sesuai dengan RPJMD? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inkonsistensi perencanaan dan penganggaran antara dokumen RPJMD, RKPD, PPAS dan APBD dari sisi keesuaian/keselarasan program? Namun tetap finalnya berada di Banggar dan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD)”. 

Menurut saya, DPRD sudah benar, Dasar penilaian APBD itu tidak mengikuti RPJMD, dari beberapa indikator, dan target kegiatan tidak sama dengan yang ada dalam RPJMD. Ditambah lagi lambatnya pemerintah dalam melaksanakan open bidding Eselon II, sehingga masih banyak Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih di pimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), "ujar Nawiryanto di sela kesibukannya sebagai petani tebu dan perkebunan sayur. 

“APBD itu harus sinkron dengan KUA-PPAS, RKPD dan RPJMD untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran daerah sehingga APBD yang ditetapkan sudah dapat dipastikan telah mengakomo-dasikan kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat”. 

Dia mencontohkan, rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga tidak selaras dengan Visi Misi Bupati-Wakil Bupati, dalam mewujudkan pembangunan Bondowoso dari pinggiran. Banyak kegiatan yang tidak sesuai visi misi, sehingga harus disinkronkan agar cita-cita Bondowoso “MELESAT” dapat tercapai. Tetapi tahun ketiga pemerintahann ini, sepertinya tidak ada tanda-tanda implikasi keberhasilan pembangunan jika dilihat dari aspek optimalisasi perencanaan dan penganggaran. Jangan salah jika kita menilai pemerintah telah “MELESET” dari cita-cita awal membangun Bondowoso lebih baik. (Redaksi/NW)
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts