Potret Keadilan Bagi PEJABAT dan RAKYAT JELATA

OPINI - teropongtimur.co.id - Saat ini sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan tindak pidana. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan oleh PEJABAT mendapatkan perlakuan khusus, karena kekuatan jaringan dan uang tentunya.

Sebuah fiksi contoh perlakuan hukum antara PEJABAT dan RAKYAT JELATA.

Ada pihak Penuntut sebagai salah satu penegak hukum yang ragu menahan tersangka pidana dugaan ancaman pembunuhan terhadap bawahannya. Tersangka, adalah pimpinan tertinggi pegawai daerah, walau saat kejadian tersangka masih menjadi peserta seleksi PEJABAT dan berstatus pegawai dari dari luar daerah. Sikap penuntut ini menujukkan, kesan melempar tanggung jawab sebagai penuntut kasus pidana dalam melakukan tindakan penahanan kepada tersangka.
 Sebenarnya penuntut mengambil tanggungjawab penahanan terhadap tersangka. Tapi dengan alasan, saat penyidikan tidak dilakukan penahanan, penuntut juga melimpahkan tanggungjawab penahanan kepada pengadilan, berarti penuntut tidak mengambil bertanggung jawab dan dibebankan pada pengadilan.

Sikap tersangka, sangat bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri, saat ditetapkan sebagai tersangka ditingkat penyidikan, tersangka menyatakan akan akan menjalani proses hukum dengan baik, kenyataanya tersangka sempat mangkir panggilan penyidik.

Ditambah lagi ada upaya tersangka meminta agar pelapor mencabut laporannya, melakukan intimidasi terhadap saksi, juga ada informasi bahwa penyidik juga mendapatkan ancaman akan dimutasikan ke daerah terpencil, jika permasalahan hukum tersangka tetap dilanjutkan. Termasuk upaya tersangka mendatangkan sesorang yang diperkenalkan kepada kepala daerah sebagai staf dan orang kepercayaan pusat, yang beritanya sempat viral, yang belakangan bahwa orang tersebut bukan dari orang pusat, melainkan seorang tokoh spiritual.

Yang menjadi aneh, ada apa dibalik proses hukum tersangka yang kebetulan saat ini menjabat sebagai PEJABAT tertinggi di daerah yang begitu cepat proses pelimpahannya ke pengadilan? Padahal tersangka, sempat mangkir tidak datang dalam penyerahan berkas tahap II.

Proses pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan oleh penuntut, dinilai janggal. Karena dilakukan saat pada hari yang sama penyerahan berkas tahap II oleh penyidik kepada penuntut. Proses yang begitu cepat, seakan penuntut ingin lepas tanggungjawab melakukan penahanan kepada tersangka. Padahal perkara ini merupakan perkara penting yang harus dilaporkan kepada pimpinan atasan penuntut, karena perkara ini melibatkan PEJABAT dan menjadi perhatian masyarakat luas bahkan sudah menjadi berita nasional.

Sikap penuntut dalam perkara ini sangatlah janggal, dan mungkin menjadi proses hukum pertama dalam sejarah hukum, karena pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan hanya hitungan jam atau bahkan menit. Ada apa dengan penuntut? Mempelajari berkas perkara dan membuat surat dakwaan hanya hitungan menit. Dikhawatirkan penuntut dalam melakukan penuntutan nanti, tidak tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Usut punya usut, tersangka diduga menelakukan komunikasi intensif dengan pihak penuntut, agar perkara ini selesai tanpa persidangan. Tersangka juga berupaya meminta kepala daerah sebagai penjamin dirinya, agar tidak dilakukan proses penahanan oleh penuntut.

Padahal jelas dalam aturan penunut, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penunut untuk menentukan dapat tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu penunut berdasarkan aturan memiliki hak penahanan tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari oleh pengadilan.

Jadi jelas dalam alur contoh kasus tersebut, ada upaya penunut untuk menghindar dari kewenangannya melakukan penahanan karena tersangka seorang PEJABAT. Sebagai pembanding, terhadap kasus yang sama yang disangkakan “tindak pidana ancaman dimuka umum” yang terjadi pada tersangka RAKYAT JELATA, telah dilakukan penahanan oleh penunut.

Sikap penunut, menciptakan kondisi Hukum yang berlaku dalam masyarakat seperti ada pembedaan dalam kelas-kelas sosial. Bagi masyarakat dalam stratifikasi sosial keatas jelas mendapat perlakuan yang berbeda dari pada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial kebawah. Masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi memiliki perlakuan yang istimewa atau kehormatan tersendiri daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga kalangan biasa atau tidak mempunyai kedudukan atau jabatan posisi dalam masyarakat. Artinya disini, penunut menciptakan kedudukan hukum yang berlaku terdapat sebuah indikasi bahwa perlakuan bagi pelanggar hukum dari aparat penegak hukum terjadi ketidakadilan. Hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas. (*)


Sebuah fiksi tentang penegakan hukum
Oleh : H. Nawiryanto Winarno, SE
Ketua Umum LSM Teropong
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts