PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2020

Probolinggo Teropong Timu News

Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2020, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda P-APBD tahun 2020, Jum’at (7/8/2020) pagi.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lukman Hakim ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Hadir pula perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo

Dalam PU Fraksi-fraksi DPRD (Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, PPP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra) yang dibacakan oleh Umil Sulistyoningsih mengatakan secara umum semua fraksi dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana perubahan anggaran tahun 2020.

Fraksi NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan dalam bidang pendidikan sistem pembelajaran yang menggunakan daring di masa pandemi COVID-19 ini memiliki beberapa kendala yang sangat menyulitkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Dimana pembelajaran daring membutuhkan handpone dan paket data internet. Selain itu kebutuhan sinyal yang tidak semua wilayah memiliki kapasitas sinyal yang bagus. Oleh karenanya Fraksi NasDem memohon kepada Dinas Pendidikan untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya meminta penjelasan terkait belanja pegawai di keterangan belanja langsung itu. Apakah itu honor atau apa? Untuk apa belanja pegawai pada belanja langsung tersebut? Kalau belanja tidak langsung sudah jelas untuk gaji, kenaikan jabatan/pangkat dan atau promosi jabatan akan tetapi ini pada belanja langsung.

Lalu Fraksi PPP dalam salah satu PU-nya mengungkapkan banyak masyarakat mengeluhkan terkait pelayanan kesehatan, baik di bidan desa, puskesmas apalagi di rumah sakit. Hal ini terkait dengan hasil pemeriksaan yang kadangkala disangkut pautkan dengan COVID-19. Ini yang menjadi masyarakat trauma dan enggan mau memeriksakan diri di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Apa kiat-kiat Dinas Kesehatan menyadarkan masyarakat agar perasaan trauma dimaksud bisa hilang?

Kemudian Fraksi Partai Golkar salah satu PU-nya mengungkapkan berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), saat ini pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 minus 5,32%. Karena situasi tersebut, pemerintah berencana memberikan gaji tambahan sebesar Rp. 600.000 bagi pegawai yang berpenghasilan di bawah Rp. 5 juta. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Probolinggo langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam menghadapi situasi ekonomi yang pertumbuhannya sangat memprihatinkan tersebut? Bagaimana dengan nasib pegawai honorer daerah yang jumlahnya cukup banyak di Kabupatren Probolinggo dengan gaji dibawah Rp. 5 juta.

Berikutnya Fraksi PDI-P pada salah satu PU-nya mengatakan pendataan tentang masyarakat miskin di desa telah diadakan perbaikan untuk memperoleh bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Namun dalam situasi pandemi corona ini masih ada saja masyarakat yang tergolong mampu juga menerima bantuan sosial sehingga menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Dalam hal ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanyakan indikator apa yang dijadikan ukuran data kemiskinan oleh Biro Pusat Statistik? Sudahkah diadakan sinkronisasi atau akurasi data dengan dinas terkait? Mengingat masih ditemukan data yang tidak akurat.

Terakhir Fraksi Gerindra, salah satu PU-nya menyampaikan terkait dengan pengelolaan sampah. Dimana Kabupaten Probolinggo telah mempromosikan banyak destinasi wisata. Fraksi Gerindra menginginkan jalan utama pantura dan jalan menuju lokasi witasa terlihat bersih dan jauh dari tempat pembuangan sampah sementara. Karena selama ini masih ada beberapa bak sampah berada di sebelah jalan raya umum. Kami mengakui bahwa tata letak dan pengelolaan sampah menjadi permasalahn multidimensi, dengan kata lain bukan karena satu pihak saja.

Pembahasan ini akan berlanjut dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandagangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang Raperda P-APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
Pewarta : MH
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts