Anggota Fraksi PKB DPRD Sikapi Heboh Tambang Pasir Ilegal di Bondowoso

BONDOWOSO – teropongtimur.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Fraksi PKB, A. Mansur, S.H.I., MH., mengungkap adanya beberapa titik praktik penambangan galian C yang beroperasi secara illegal di Kecamatan Maesan. Maraknya pertambangan galian C yang dilakukan tanpa izin alias ilegal itu mengancam lingkungan di Bondowoso dan telah ramai diberitakan di berbagai media online.

Mansur menjelaskan, “Yang membuat kami prihatin, ada pembiaran atas maraknya tambang ilegal itu. UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (2) dan pasal 10, menyatakan, tidak ada lagi kewenangan kabupaten untuk menerbitkan rekomendasi wilayah pertambangan rakyat dan ijin pertambangan rakyat”.

“Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, kewenengan Bupati sudah di cabut, di ketentuan UU sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2009, Pasal 21, ada kewenangan kabupaten, tapi dengan terbitnya UU 03 Tahun 2020, bunyi diktum pada pasal 21 tersebut telah dihapus”, jelas legislator dari Dapil IV Bondowoso tersebut.
“Berarti pernyataan bagian perekonomian yang disampaikan oleh Bpk. Yudha, di pemberitaan Media online Petisi itu tidak memiliki dasar hukum. Ada sebuah pertanyaan, apakah Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Kantor Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, benar-benar tidak paham atau berusaha mengelabuhi teman-teman wartawan”.

“Kalau dia (Yudha) tidak tahu maka sangat disayangkan, karena ternyata Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Kantor Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memiliki kemampuan regulatif, atau mereka sudah “main mata” dengan para pelaku penambang dengan mendapatkan bagian bagi hasil dari kegiatan penambangan ilegal”, tegas Mansur

“Pada Ketentuan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batubara) kalau tidak berizin pengambilan Eksploitasi bahan galian unsurnya bisa diproses hukum. Setiap pengajuan izin pertambangan pasir, selanjutnya tetap ada perizinan RT/RW pada wilayah tersebut”.

“Sehingga, proses izin tambang pasir juga harus disertakan 3 tahapan antara lain, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), informasi Tata Ruang dari Kabupaten setempat, mendapat rekomendasi dari Dinas SDA Provinsi Jawa Timur atau BBWS Brantas dan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi, serta metode itu bisa meningkat Ekploitasi. Intinya UU No. 3 Tahun 2020, Pemerintah Provinsi hanya mengeluarkan rekomendasi, bukan Izin, karena kewenangan tersebut sudah dicabut”, pungkas Mansur.
Atas hebohnya pemberitaan tambang pasir ilegal tersebut, Ketua LSM Teropong, H. Nawiryanto masih melakukan investigasi dan kajian terkait tambang pasir ilegal. “LSM Teropong sudah melakukan investigasi, terkait tambang pasir ilegal. Kami masih melakukan kajian terkait regulasi terbaru Minerba, yaitu UU. No 3 Tahun 2020”, kata H. Nawiryanto singkat. (Tim Teropong)
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts