Kajian LSM Teropong Terhadap Implementasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba
"Mencabut Kewenangan Penerbitan Izin Tambang dari Provinsi dan Kabupaten, Tidak Berizin Pengambilan Eksploitasi Bahan Galian Dapat Diproses Hukum”

KAJIAN LSM TEROPONG - teropongtimur.co.id - Viralnya pemberitaan tambang pasir ilegal di salah satu desa di wilayah Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso belakangan ini, Tim LSM Teropong berinisiatif untuk mempublikasikan hasil kajian dari literatur dan kutipan pendapat beberapa ahli PerUndang-Undangan terkait Implementasi UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan dari publikasi kajian impementasi UU No.3 Tahun 2020, juga sebagai edukasi khususnya kepada seluruh anggota LSM Teropong, dan masyarakat pada umumnya.

Terkait maraknya tambang pasir ilegal di Bondowoso, LSM Teropong, mengutip pernyataan resmi dari Pejabat dan pihak terkait yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dan sudah dipublikasikan di media online, sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, Nunung Setia Ningsih, menyebutkan, bahwa izin untuk tambang pasir itu dari provinsi.
  2. Sementara, bagian Sumber Daya Alam (SDA) di kantor administrasi dan perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, Yudha, mengungkapkan, "jikalau penambangan pasir di wilayah Kecamatan Maesan, tak berizin. Ini masih dicarikan solusi untuk izin tambang pasir di wilayah Kecamatan Maesan itu. Dan kami sudah mengirimkan surat kepada Pj. Sekda". Yudha juga memberikan pernyataan ke media, “Sudahlah, lanjut Yudha, ini urusan perut. Temui saja pengusaha tambang pasir yang di sana. Tidak usah ramai-ramai, yang pasti izinnya masih diurusin. Surat permohonannya sudah ada di meja Pj. Sekda”.
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Bondowoso, Aries Agung Sungkowo, dikonfirmasi melalui telepon selulernya menjelaskan, jika tambang pasir tersebut, tak berizin.

Hasil investigasi LSM Teropong dilapangan, adanya dugaan “main mata” antara oknum pejabat dan pengusaha tambang pasir, dalam praktik penambangan ilegal maupun proses perizinan lingkungan untuk lahan tambang galian C di Bondowoso.

“Main mata” tersebut di dasari, dengan adanya informasi di internal Kecamatan (belum terkonfirmasi), bahwa para pengusaha tambang pernah di undang oleh oknum Camat, secara resmi di Kantor Kecamatan untuk membicaran kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut.

Belum terkonfirmasi juga, apa maksud dan tujuan pertemuan tersebut, tetapi faktanya praktek penambangan pasir ilegal masih terus berjalan. Banyak pihak yang akhirnya menduga, ada "main mata" antara oknum pejabat yang memiliki kewenangan dengan pihak pengusaha tambang ilegal.

Temuan lain dilapangan, ada oknum pejabat terkait tambang ilegal, membawa-bawa nama 2 (dua) orang Pimpinan DPRD Bondowoso agar tambang ilegal tersebut dapat tetap beroperasi. Sedang 2 (dua) orang Pimpinan DPRD yang sudah dikonfirmasi, menyatakan tidak pernah turut campur baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan mengecam oknum yang membawa nama Pimpinan DPRD tersebut, dan jika terbukti ada oknum pejabat tersebut akan dilaporkan kepada Penegak Hukum oleh 2 Pimpinan DPRD yang telah dicatut namanya, karena dianggap telah mencemarkan nama baik dengan menyangkut pautkan nama 2 Pimpinan DPRD untuk kegiatan tambang pasir ilegal.

Untuk menghentikan polemik dan mencari solusi terbaik terkait tambang pasir ilegal tersebut, LSM Teropong berinisitif untuk mempublikasikan hasil kajian terhadap UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam amanah UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 10, tidak ada lagi kewenangan Provinsi dan Kabupaten untuk menerbitkan rekomemdasi wilayah pertambangan (WP) rakyat dan ijin pertambangan rakyat, WP sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam regulasi sebelumnya, UU No 4 Tahun 2009 Pasal 21, “WPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota”.

Tetapi dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bunyi diktum pada pasal 21 tersebut telah dihapus.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2020, sangat disayangkan, pernyataan resmi pemerintah daerah Bondowoso, melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Kantor Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, Yudha, di pemberitaan media online tidak memiliki dasar hukum.

Pernyataan Yudha sebagai perwakilan dari pemerintah, dinilai oleh anggota DPRD Fraksi PKB, A. Mansur, SH., MH., "menandakan yang bersangkutan benar-benar tidak paham atau berusaha mengelabuhi teman-teman wartawan. Sangat disayangkan jika ternyata Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Kantor Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso, diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memiliki kemampuan mengalisa regulasi dan update regulasi terkait UU Minerba. Tidak salah jika ada pihak yang menduga, oknum pejabat Pemkab Bondowoso terkait tambang pasir ilegal sudah “main mata” dengan para pelaku penambang dengan mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut".

Mengutip pernyataan Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan ESDM Provinsi Jawa Timur, Ir Kukuh Sudjatmiko di media online Senin (28/9/2020), mengatakan. “Pertambangan pasir liar tidak disertai izin dapat dilakukan proses hukum, yang jelas kalau tidak ada izin murni proses pidana, sebab ranahnya pencurian”.

Dari sumber yang sama, dasar aktivitas tambang pasir supaya tidak liar tentu segala sesuatu pengambilan sumber daya alam dan mineral (SDAM) juga harus ada rekomendasi perizinan. “Pada Ketentuan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batubara) kalau tidak berizin pengambilan Eksploitasi bahan galian unsurnya bisa diproses hukum”.

Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009) menarik seluruh kewenangan perizinan yang sebelumnya berada di daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Latar belakang dari kebijakan ini disebutkan dalam bagian pertimbangan UU Nomor 3 Tahun 2020. Para pembuat UU menilai kegiatan usaha pertambangan minerba masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkait implikasi kewenangan perizinan yang berubah dari daerah ke pusat ini, pihak ESDM Provinsi Jawa Timur mengingatkan, agar pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian dengan UU Minerba yang baru karena dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 memberi batasan waktu 2 tahun bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan izin-izin yang sebelumnya diperoleh dari pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari proses transisi, Pasal 137C UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah provinsi tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan sejak UU No. 3 Tahun 2020 berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020. Dalam jangka waktu tersebut, menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan baru sebagaimana diatur di dalam UU yang lama.

Terdapat dua izin yang dicabut atau diganti dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Pertama, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian (IUP-OP Pengolahan dan/atau Pemurnian) yang telah diganti dengan Izin Usaha Industri; dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP Pengangkutan dan Penjualan).

Mengutip pendapat dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menyebutkan, dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan urusan pemerintahn di bidang minerba. Hal ini dipertegas lewat Pasal 173B UU Nomor 3 Tahun 2020, Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bidang ESDM di UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda dicabut.

Dengan struktur ini, Bisman menilai tidak seharusnya UU Nomor 3 Tahun 2020 disebut sebagai UU Perubahan melainkan seharusnya menjadi UU Pengganti UU yang lama. “Landasan Filosofis dan Sosiologis, serta arah pengaturan telah berubah siginifikan dan berbeda mendasar dengan UU 4 Tahun 2009 juga terdapat 24 Ketentuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. (H. Nawiryanto/Tim Teropong)

Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts