Penerimaan Bantuan Oleh RSUD H. Koesnadi, Harus Sesuai Ketentuan Perundangan

BONDOWOSO – teropongtimur.co.id
– Pembangunan tempat ibadah yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Koesnadi Bondowoso, dari dana swadaya masyarakat sekitar 3 Milyar, dalam pelaksanaannya diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKB, H. SUTRIYONO, S.Ag., MM.

PP No 12 tahun 2019, mengatur mekanisme dan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. “Pasal 2 huruf (c) Keuangan Daerah meliputi Penerimaan Daerah. Pasal 3 angka (2) Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. Pasal 4 ayat 2 huruf a, b dan c dengan tegas mengatakan bahwa bupati selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah harus menyusun rancangan perda APBD dan mengajukanya kepada DPRD untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan DPRD, terang Sutriyono.

Selanjutnya, jelas Sutriono, “Pasal 24 (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; dan b. penerimaan Pembiayaan daerah. Pasal 46 huruf (a) dengan tegas dinyatakan sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c”.

“Pasal 47, hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang salah satunya berasal dari masyarakat”.

Jadi ada prosedur yang harus dilalui Pemerintah Daerah, dalam menerima dana bantuan dari masyarakat, lanjut Sutriono. “Semua jenis bantuan kepada pemeritnah, baik berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari masyarakat, dan badan usaha dalam negeri, menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Memang dana pembangunan tempat ibadah RSUD dr. Koesnadi, bukan dari anggaran pemerintah Daerah dan murni swadaya. Tetapi bangunan tersebut berdiri diatas tanah negara dan bangunan tempat ibadah tersebut akan menjadi aset daerah, sehingga kepada pihak RSUD dr. Koesnadi, harus tunduk peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Untuk menghindari polemik dan terjadinya mal administrasi pemerintah daerah di kemudian hari, Sutriyono meminta pembangunan tempat ibadah sementara dihentikan, “Untuk diketahui oleh masyarakat Bondowoso, bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD telah sepakat menganggarkan pembangunan tempat ibadah di RSUD dr. Koesnadi, Tahun Anggaran 2021. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan pertanggungjawaban anggaran yang jelas, pembangunan tempat ibadah di RSUD dr. Koesnadi saat ini, harus dihentikan ”, pungkas Sutriyono.
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts