LSM Teropong Meminta Penyidik Polres Situbondo Memberi Informasi SP2HP Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Dan Adminitrasi



Situbondo,www.teropongtimur.co.id.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (“Perkap 21/2011”), yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga.

Berdasarkan Pada Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. 

Pasal 11 ayat (2) Perkap 21/2011 kemudian menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Teropong sebagai pelapor kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi dalam pencalonan Kepala Dusun (Kasun) Desa Kalibagor Situbondo memohon informasi perkembangan hasil penyidikan atau dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Situbondo.

LSM Teropong sebagai penerima kuasa pendampingan dari masyarakat Desa Kalibagor, juga sedang ditanyakan oleh masyarakat terkait perkembangan hasil penyelidikan dari laporan dugaan pemalsuan dokumen adminiterasi sebagai mana dilaporkan. "Perlu di sampaikan, bahwa Laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui LSM Teropong sesuai dengan hak atau kewajiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang, untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
"Tentu, LSM Teropong, sebagai tempat atau wadah untuk menerima dan melanjutkan keluhan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

Dan menjadi hak dan kewajiban polres Situbondo, untuk menguji layak atau tidak pengaduan dugaan pemalsuan data administasi pencalonan Kepala Dusun Desa Klaibagor Situbondo, untuk dapat berlanjut ke tahap berikutnya menurut Peraturan Hukum atau Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Secara hukum pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang mempunyai kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari pelapor, Dan di dalam Pasal 3 ayat 3 khususnya huruf b Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dijelaskan juga bahwa pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang yang menerima laporan atau pengaduan ditugasi untuk :
-) menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi ;

-) melakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi ;

-) dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Masyarakat desa kalibagor sangat mengharapkan adanya kepastian hukum terkait pengaduan pemalsuan dokumen adminstrasi pencalonan kasun ini, jika memang pengaduan ini memenuhi unsur pidana pemalsuan dokumen, mohon Polres Situbondo segera memproses kasus ini.

Dan jika pengaduan ini tidak memenuhi unsur pidana, mohon segera diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Tim LSM Teropong

Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts