Teropong Jbr - Pada hari pertama masuk kerja usai
cuti kampanye Pilkada 2020, Bupati Jember, dr. Faida, MMR., melakukan
koordinasi dengan Kodim dan Polres Jember untuk menanggulangi melonjaknya
jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19.
Kepada awak media Bupati menjelaskan bahwa paling penting adalah urusan keselamatan
masyarakat. “Untuk itu, perlu mempelajari perkembangan data yang ada untuk
menyikapi naiknya angka positif di Kabupaten Jember yang dalam dua bulan
terakhir ini naik luar biasa” terangnya di posko utama Satgas Covid-19 di
Pendapa Wahyawibawagraha, Minggu, 06 Desember 2020.
Kenaikan pada satu bulan terakhir, jelasnya, jauh
lebih tinggi daripada delapan bulan sebelumnya. Angka kematiannya juga meningkat
dari 8 bulan sebelumnya. Kondisi rumah sakit pun sudah penuh. Situasi itu perlu
langkah-langkah tepat. Salah satunya menyiapkan hotel untuk merawat pasien yang
tidak perlu dirawat di rumah sakit, tetapi memerlukan perawatan isolasi.
Bupati menambahkan bahwa ada dua hotel yang
direncanakan untuk tempat perawatan. Namun demikian, hanya ada satu hotel yang
lebih siap untuk menjadi tempat perawatan tersebut. Sampai hari ini, masih
terangnya, hanya sebelas kecamatan yang oranye. Tidak ada yang kuning maupun
hijau. Sementara itu, ada 20 kecamatan dalam kondisi merah. Satgas akan
memetakan daerah-daerah pedesaan, untuk dapat melokalisir daerah-daerah yang
hijau untuk dipertahankan hingga bisa diperluas.
Koordinasi dengan Polres dan Kodim di posko satgas juga
untuk melihat evaluasi dan koreksi, guna melangkah dalam penanganan selanjutnya
wabah. Seperti pada Januari nanti yang ada kemungkinan sebagian wilayah Jember
memulai pembelajaran tatap muka. Hal ini perlu pengecekan lapangan di semua
sekolah maupun pondok pesantren. “Kami meminta TNI dan Polri untuk bersinergi,
bersama-sama mengecek di lapangan agar datanya bisa menjadi acuan selanjutnya,”
terangnya.
Terkait protokol kesehatan dalam Pilkada, bupati
menyebut sudah ada prosedur standar yang perlu dijalankan. Meski demikian,
bupati memerlukan data terbaru yang akan digunakan penuntasan rapid test
seluruh penyelenggara pilkada.
Penuntasan itu perlu untuk menjamin keamanan dalam
penyelenggaraan pilkada. “Kami ingin bisa berjalan lancar, tetapi keselamatan
masyarakat tetap yang paling utama,” tegasnya. (*)
No comments:
Post a Comment