PC GP ANSOR DORONG PEMERINTAH DALAM GERAKAN BONDOWOSO BERSEDEKAH




Bondowoso, Bhirawa,www.teropongtimur.co.id.


Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabupaten Bondowoso mendorong pemerintah dalam penarikan dana sosial Gerekan Bondowoso Bersedakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso yang direncanakan akan digunakan untuk membantu orang miskin yang kesulitan dana berobat dan pendidikan melalui program Tape Manis.

Ketua PC GP Ansor Bondowoso, Kapriyanto mengatakan, apabila mengacu pada Pasal 1 dan 3 UU 9/1961, bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, karena dalam regulasi pemasangan kotak sedekah di Pemerintah Bondowoso sudah melakukan proses yang panjang di tatanan Bupati.

“Serta penggunaanya juga sudah tersalurkan kepada lembaga yang di akui oleh masyarakat di Bondowoso, "katanya, Minggu (3/1).

Hal tersebut pula dikuatkan oleh PP No 16 Tahun 2015 pasal 2 ; 1. Yang mana, pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat merupakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dalam pendanaan untuk penanganan fakir miskin.

“Yang ke 2 berbunyi, bahwa pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

"Lanjut Kapri menuturkan, pada poin ke 3 yakni sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga di jabarkan dalam peraturan menteri sosial No 15 tahun 2017 pasal 11, dalam pasal tersebut sangat jelas. Pengumpulan sumbangan masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dengan cara, penempatan kotak sumbangan di tempat umum hal ini sah-sah saja. “Kalau kita telisik penggunaannya pun sangat sesuai regulasi aturan di negara kita, dalam kajian kita juga sangat jelas kalau dana sumbangan tidak perlu Perda atau pembahasan dengan legislatif. Baru terkait dengan dana pemerintah sangat butuh dibahas legislatif, "kata Kapri.

Menurutnya Kapri, pihaknya sangat yakin bahwa pemerintah Bondowoso memiliki regulasi yang baik serta tidak main main dalam pengambilan keputusan akan hal itu.

Apalagi hal tersebut juga sangat bermafaat, karena dalam managemen oleh lembaga yang memang memiliki tupoksi yang pas. Sehingga pendistribusiannya pun sesuai regulasi yang ada di kabupaten Bondowoso.

“Diantaranya siapa yang menyelenggarakan, sampai kapan batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan, wilayah atau golongan. Serta cara penyalurannya semua sesuai regulasi di daerah, "jelasnya.

"Kata Kapri, jadi gerakan Bondowoso Bersedekah melalui kotak amal disetiap OPD sangat tidak layak di sebut pungli, karena penggalangan tersebut bersifat kemanusiaan. 

Itu bersifat kemanusiaan ntuk mengentaskan kesenjangan sosial di Bondowoso tanpa ketergantungan oleh dana negara, "tandasnya.

Disamping itu, pihak PC GP Ansor Bondowoso berharap, agar semua golongan untuk bersama-sama bergerak dalam kepentingan kemanusiaan.

“Kita tanggalkan dulu kepentingan pribadi, golongan atau politik, untuk kemanusiaan menuju Bondowoso melesat,” pungkasnya. 

Menurut tanggapan Direktur PT Teropong Post Jaya, Pimpinan Redaksi Media Online & cetak dan Ketua Umum LSM teropong, H.NAWIRYANTO WINARNO SE. mengatakan, "Aturan yang dijabarkan memang benar.. Yang tidak pernah dibahas adalah mekanisme anggaran... Proses mulai perencanaan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.. Untuk mekanisme anggaran, harus dibahas bersama pemerintah dan DPRD..

Pembahasan tersebut akan melahirkan perda APBD atau perda inisiatif lainnya... Jika pemerintah dengan hanya bermodal surat edaran bupati sudah bisa dilaksanakan.. Ya silahkan saja.. Jika kemudian hari ada temuan BPK.. Tanggung sendiri resikonya...

PP 16 tahun 2015 pasal 2 poin 3 jelas sumber dana dari pendapatan lain-lain yang sah.. untuk dapat menetapkan sumber dana tersebut menjadi pendapatan lain-lain yang sah.. Jelas melalui meknisme anggaran bersama DPRD

Seluruh pendapatan dan pengeluran Pemerintah wajib melalui mekanisme anggaran yang benar...

Kotak amal masjid saja jelas ada pengurusnya, perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban kepada jamaah pemberi sedekah.. Trus pemerintah mau terima dana dari masyarakat tanpa mekanisme anggaran...Program baik yang tergesa-gesa dilaksanakaan, akan mengasilkn output yang tidak baik.
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts