Komisi II DPRD Bondowoso “Muluskan” Praktik Tambang Pasir Ilegal

BONDOWOSO – teropongtimur.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, melakukan penarikan pajak pada sejumlah penambang pasir “Ilegal” yang mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto.

Menurut Andi Hermanto dalam pemberitaan di salah satu satu Media online, “pungutan tersebut sudah sesuai undang-undang Minerba dan Perda Retribusi. Terkait masalah legal dan ilegalnya, itu sudah menjadi urusan Provinsi dan penegak hukum”.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno menyatakan, “Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan”.

“Pengaturan dasar hukum pertambangan rakyat sudah diatur dalam UU 04 tahun 2009 yang diubah dengan UU 03 tahun 2020 tentang Minerba. Apa yang dimaksud dengan WP, WPR, IPR serta Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan dan mendapatkan izin pertambangan rakyat, semua termuat jelas di Pasal 20 UU 04 tahun 2009, dan UU 03 tahun 2020 di Pasal 1 angka 32, Pasal 6 angka (1) huruf f, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 35 dan pasal 67”, jelasnya.

Yang wajib membayar pajak, lanjut Nawiryanto, adalah pengusaha resmi pemegang IPR. “pemegang IPR memiliki kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, dan penerimana daerah sebagai pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 128 UU 03 tahun 2020. Tapi pendapatan ini bukan pendapatan Pajak Bumi Bangunan karena berdasarkan Pasal 134 UU 04 tahun 2009 (angka 1) Hak atas WPR, tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi dan Pasal 138 Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”.
 “Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bapenda menerima pendapatan pajak sebagai penerimaan PAD tahun ini dari kegiatan Pertambangan rakyat yang tidak memiliki ijin seperti yang telah dipersyarakat oleh Peraturan Perundang-undangan. UU 03 tahun 2020 mengatur dengan Jelas terkait penerimaan pendapatan berupa pajak ataupun pendapatan lain yang sah yang diperoleh dari sebuah kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ini sudah dimuat dengan jelas di pasal 128 angka 2,3 dan 5 serta pasal 133 angka 2. Apakah bisa dibenarkan tindakan Bapenda dengan menerima pendapatan daerah berubah pajak dan pendapatan lainnya yang sah dari kegiatan Pertambangan rakyat yang tidak memiliki ijin dari kementerian terkait”.

“Melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang ditentukan dalam undang-undang dan mangkir dari semua kewajiban yang ada merupakan kegiatan tindak pidana hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 03 tahun 2020 dan hasil tambang yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa Ijin penambangan Rakyat (IPR) akan disita oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 123B UU 03 tahun 2020”.

“Siapapun yang melakukan Pengolahan dan atau pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Berdasarkan pasal 161 UU 03 tahun 2020 dan berdasarkan Pasal 164 UU yang sama pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan”.

Sesuai dengan kajian LSM Teropong sebelumnya, kata Nawiryanto, “Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan ESDM Provinsi Jawa Timur, Ir Kukuh Sudjatmiko di media online Senin (28/9/2020), mengatakan. “Pertambangan pasir liar tidak disertai izin dapat dilakukan proses hukum, yang jelas kalau tidak ada izin murni proses pidana, sebab ranahnya pencurian. Pada Ketentuan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batubara) kalau tidak berizin pengambilan Eksploitasi bahan galian unsurnya bisa diproses hukum”. 
“Kabijakan penarikan pajak pada Tambang Pasir Ilegal akan “memuluskan” kegiatan pertambangan galian C Ilegal. Mungkin saja Komisi II sudah mengkaji dengan seksama atau menerima “manfaat” dari kegiatan tambang galian C ilegal ini. Sudah sering kali Bupati dibenturkan pada aturan perundangan oleh oknum dari partai pengusungnya maupun Bagian Hukum dan Perekonomian Pemkab yang tidak jeli dalam menelaah dan mengkaji aturan. Seakan-akan ada unsur kesengajaan, Bupati disiapkan jurang agar terjebak pada pelanggaran administrasi maupun hukum”.

Di pemberitaan teropong sebelumnya, oknum Ketua Partai pengusung menyatakan posisi Bupati sangat kuat, karena didampingi orang provinsi langsung. Tetapi kebijakan Pemkab Bondowoso, malah bertentangan dengan kebijakan dari Pertambangan ESDM Provinsi Jawa Timur. “Apa salah jika saya menduga, jika memang Bupati sengaja dibenturkan dengan aturan oleh oknum-oknum yang seharusnya menjaga Bupati”, pungkasnya. (Tim Teropong)

Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts