LSM Teropong : DPRD Wajib Bongkar “Mafia” Perizinan Toko Modern

Ketua Umum LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, SE
BONDOWOSO – teropongtimur.co.id


Ramainya pemberitaan tentang dipangkasnya jarak toko modern dengan pasar tradisional yang awalnya berdasarkan ketentuan Perda nomor 3 Tahun 2012 jarak yang ditentukan 1.000 m, tapi dalam Perda Nomor 05 Tahun 2020 berjarak hanya 50 meter menarik untuk di kaji. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, SE, di kantor LSM Teropong, Mangli –Tapen, 22/02/2021.

“Kita kaji dulu tentang ketentuan jarak 1.000 m yang ada dalam perda 03 Tahun 2012, yang pada kenyataannya dilanggar sendiri oleh pihak penguasa saat itu selaku pelaksana Perda”, kata Nawiryanto mengawali kajiannya.

“Berdasarkan pengamatan LSM Teropong dilapangan, beberapa toko modern seperti Indomart yang berdiri sangat dekat dengan pasar tradisional, seperti di Kec. Prajekan, Pujer, Tamanan, Grujugan, Wringin, dan Sukosari”.

“Patut diduga Fenomena pelanggaran Perda 03 Tahun 2012 ini terjadi karena ada perselingkuhan antara penguasa saat itu dengan pihak Indomart. Dan diduga ada calo sebagai penghubung untuk bernegosiasi harga yang harus dibayarkan, dan tentunya bicara aliran dana besar, yang harus dibayarkan oleh pihak toko modern agar mendapatkan izin dekat dengan pasar tradisional meskipun itu melanggar perda 03 tahun 2012”, lanjutnya.

“Hasil Investigasi LSM Teropong, ada peran calo yang sangat vital sebagai penghubung pihak pengusaha dan penguasa untuk menegosiasikan harga yang harus dibayar oleh pihak toko modern. Diduga calo tersebut, memiliki kedekatan khusus dengan pihak penguasa saat itu”.

“Dengan terbitnya Perda 05 Tahun 2020, akhirnya membuka tabir pelanggaran Perda 03 Tahun 2012 dan kebusukan yang dilakukan oleh pihak pelaksana Perda daro penguasa saat itu, dalam memberikan izin kepada toko modern”.

Nawiryanto, meminta kepada komisi I DPRD, selaku komisi yang memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan Perda untuk segera melakukan tindakan seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Yaitu, membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membongkar pelanggaran Perda 03 Tahun 2012, terkait jarak minimal toko modern sebelum berlakunya Perda 05 thn 2020.

“DPRD wajib Bongkar “mafia” perizinan toko modern” pelanggar Perda 03 Tahun 2012”.

“Karena proses peizinan toko modern ini, juga melibatkan beberapa OPD yang bukan mitra Komisi I, sangat layak jika lintas Fraksi DPRD Kab. Bondowoso dalam membongkar persoalan ini, membentuk Pansus DPRD, agar terbuka tabir para pejabat dan kroni kroninya yang selama ini telah "melacurkan" jabatan dan dirinya dengan mengkhianati Perda 03 tahun 2012”.

Sekedar mengingatkan dalam Perda 05 Tahun 2020, tidak ada diktum yang menyatakan Perda ini berlaku surut. Sehingga seluruh perizinan toko modern yang sudah terbit sebelum-sebelumnya masih menggunakan dasar perda 03 tahun 2012.

“Yang dinamakan Korupsi itu bukan hanya tindakan menilep uang negara, tetapi melanggar ketentuan Perundang-Undangan atau Perda sama juga dengan korupsi. Apalagi menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk melegalkan pelanggaran Perda dengan menerima imbalan uang untuk memperkaya diri sendiri”, pungkasnya. (Tim Teropong)
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts