Berkedok Surat Keputusan Kades, Main Main Dengan Tipikor



Banyuwangi,www.teropongtimur.co.id.

SK Surat keputusan Kepala Desa merupakan produk Hukum yang mengikat dan harus di pertanggung jawabkan sesuai kedudukannya di dalam SK tersebut.

Kades desa Badean Nursansi telah menunjuk perangkatnya untuk menduduki ketua dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD& ADD) tahun anggaran 2019 di desa Badean kecamatan Blimbingsari kabupaten Banyuwangi.

Surat Keputusan (SK) tertanggal 16 April 2019 di terbitkan secara bersamaan ,hal tersebut perintah Permendagri nomer 20 tahun 2018.

Kepala Desa Nursamsi selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menunjuk Ruslan Efendi sesuai jabatanya selaku Sekretaris Desa selaku KOORDINATOR Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang beranggotakan perangkat desa.

Dalam SK PPKD dua perangkat Desa yang membidangi Kaur perencanaan Sauqi dan kaur pemerintahan Navidatus Sholeha Spd mengundurkan diri ,entah siapa pengganti nya belum terkonfirmasi dan belum ada penjelasan dari kades Nursamsi.

Selanjutnya Surat Keputusan  (SK) Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) ketuanya MUSKIROM Kepala Dusun Cungkingan ,Magbur sekkretaris dan Moh Zaim anggota dari unsur LPMD ,untuk ketuanya sendiri Muskirom telah mengundurkan diri ,pengunduran diri tersebut belum terkonfirmasi siapa pengganti ketua TPK .

Kemudian Surat Keputusan (SK) Pemeriksa barang dan jasa ,ketuanya Gonim kepala Dusun Donosuko ,sekretaris dan anggota Kosim Kepala Dusun Jatisari dan Aqib Kepala Dusun Krajan ,akan tetapi dua anggotanya Kosim dan Aqib mengundurkan diri sampai berita ini di turunkan belum terkonfirmasi siapa penggantinya.

Krisis jabatan perangkat desa selaku Pejabat Pembuat Komitmen di bidang pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 ,sedang di goyang kasus Mark'up "Bedah Rumah" di kejaksaan negeri Banyuwangi.

Kasus yang di tangani kejaksaan Negeri Banyuwangi adalah 45 "Bedah Rumah" tahun angaran 2017,2018 dan 2019,menariknya pihak penyelidik tim kejaksaan turun lapangan cek fisik bangunan RTLH sebanyak dua kali tidak ada batang hidung Koordinator PPKD Sekdes,ketua TPK Pengganti,anehnya lagi Kepala Desa Nursamsi juga tidak nampak batang tubuhnya pada saat tiem kejaksaan di lokasi fisik bangunan RTLH.

Yang menjadi Pertanyaan sekretaris TPK dari unsur LPMD Magbur yang bukan PPK malah nongol bersama tiem kejaksaan di lapangan bersama kepala dusun ,pertanyaanya apa unsur KPMD segala galanya untuk melaksanakan kegiatan anggaran pembangunan "Bedah Rumah"???? tentunya kalau praktek praktek semacam ini terjadi pastinya semangat DANA DESA dan Alokasi Dana Desa ternodai dugaan Mark'up secara terstruktur dan masif berkedok embel embel sebuah Surat Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa Nursamsi dan Sekretaris Desa Ruslan Efendi adalah regulator keuangan Desa yang di Bendaharai Wahidni ,di duga ada mau cuci tangan dengan berteduh kepada LHP pemeriksaan Inspektorat .

Dengan adanya peristiwa tinjauan tiem kejaksaan Negeri Banyuwangi memeriksa fisik bangunan RTLH atas laporan pengacara LaLati SH juga ketua komisariat daerah Reclasseering Indonesia kabupaten Banyuwangi yang mana PPK nya khususnya Koordinator PPKD Ruslan Efendi dan PKPKD Kepala Desa Nursamsi tidak berada di lokasi bersama tiem kejaksaan tanggal 12 dan 19 Maret 2021 sudah barang tentu menjadi penilaian tersendiri dari penyidik kejaksaan atas dugaan Mar'up dan fiktif pembangunan Rumah Tidak Layak Huni masyarakat miskin desa Badean.

(fiq)
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts