Diduga Ada Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang Dalam Pelaksanaan Perda 03 Tahun 2012


BONDOWOSO – teropong.co.id
– Banyak kritik pedas dilontarkan kepada Pemda Bondowoso atas pengesahan Perda No 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagai pengganti Perda 03 Tahun 2012.

Kritik pedas tersebut berasal dari Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Bondowoso, KH. Imam Tahir. Dimana KH. Imam Tahir, mendesak Pemerintah daerah Bondowoso untuk segera mengambil sikap dan langkah tegas untuk menertibkan pasar modern, terutama dalam pelaksanaan Perda 03/2012, sebelum berlakunya Perda 05/2020, yang memangkas jarak antara toko modern dengan pasar tradisional diharuskan berada minimal 1.000 meter hanya menjadi 50 meter. 

Saat Media Teropong menanyakan terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Perda 03/2012, KH. Imam Tahir berpendapat, ”Anda lebih tahu akan hal itu. Kalau saya sederhana, tegakkan aturan dulu, baru berfikir lainnya”.

Ketua LSM Teropong, H. Nawiryanto Winarno, SE, sepakat dengan pemikiran KH. Imam Tahir. “Kritik pedas KH. Imam Tahir menurut saya, jelas membahas dugaan pelanggaran Perda 03 Tahun 2012, terkait penerbitan izin pasar modern dan minimarket, yang telah dilakukan Pemda Bondowoso jauh sebelum disahkannya Perda 05 Tahun 2020”.

“Jika mau fair, sejatinya kritik pedas terhadap dugaan pelanggaran Perda 02 Tahun 2012, dan itu dilakukan oleh Pemerintahan sebelumnya, beserta kroninya. Berapa minimarket berdiri dengan jarak kurang dari 1.000 meter bahkan ada yang berhadapan dengan pasar tradisional? Itu yang saya tangkap dari kritik KH. Imam Tahir”, lanjut Nawiryanto.

Hasil investigasi LSM Teropong, dari beberapa pihak yang mengetahui proses perizinan swalayan modern, “ada “Mafia” perizinan yang melibatkan kekuasaan dan aliran dana besar dari pengusaha minimarket. Dari informasi pihak yang dapat dipercaya, sebelum terbit Perda 05 Tahun 2020, setiap pengajuan izin operasional berdirinya minimarket dikenakan biaya puluhan juta diluar ketentuan tarif resmi retribusi perizinan.
“Sebenarnya dengan terbitnya Perda 05 Tahun 2020, para pelaku “mafia” perizinan minimarket kelimpungan tidak dapat lagi menjalankan aksinya. Tetapi pelanggaran Perda 03/2012 oleh pemerintah sebelumnya, harus diusut tuntas, ”, tegas Nawiryanto.

”Sebenarnya dua-duanya salah. Pemkab salah, pengusaha minimarket juga salah. Tetapi praktek “mafia” perizinan itu memunculkan peluang untuk mempermainkan izin. Dengan kondisi ini, tidak mengherankan jika beberapa toko modern memiliki izin operasional, melanggar jarak minimal 1.000 meter menurut Perda 02 Tahun 2012, bahkan ada yang berhadapan dengan pasar. Untung disahkan Perda 05/2020, sehingga “mafia” perizinan dapat diminalisir,” tuturnya.

Jika mau buka-bukaan, silahkan DRD mengajukan kepada DPRD Bondowoso untuk membentuk Pansus “Mafia Perizinan Minimarket”, untuk meminta keterangan dan kesaksian pihak-pihak terkait yang mengetahui proses “mafia” perizinan pelanggar Perda 02 Tahun 2012. Dugaan ada permainan izin memang cukup kuat, dan masuk ranah pidana gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan,” katanya.

Nawiryanto berharap, DRD Kabupaten Bondowoso menundaklanjuti juga dengan hasil riset terkait pelaksanaan, penerapan dan faktor penyebab pelanggaran terkait penataan pasar tradisional dan pasar modern dalam pelaksanaan Perda 03 Tahun 2012. (Tim Teropong)
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts