Dugaan Korupsi Dana Desa LHP Jadi Kambing Hitam



Banyuwangi,teropongtimurnews.co.id.

Mengkambinghitamkan Laporan Hasil Pertanggung jawaban ( LHP ) anggaran "Bedah Rumah"Tidak Layak Huni (,RTLH ) sebesar Rp 447.272.000 sebanyak 25 rumah yang di bedah di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi oleh kades Nursamsi dianggap tidak ada masalah di inspektorat .

APBDes 2019 dalam angaran belanja desa sebesar Rp 2.158.918.225 masuk dalam perdes nomor 4 tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 .

Sebelum di terbitkanya Perdes APBDes 2019 ,Kepala Desa Nursamsi mengeluarkan beberapa SK secara bersamaan tanggal 16 April 2019 ,di antaranya SK PPKD,SK TPK dan SK Pemeriksaan barang dan jasa.

Secara atminitrasi LHP terpenuhi ,bagaimana dengan pengunduran diri para perangkat desa dalam SK tersebut ,ada 5 perangkat yang mengundurkan diri dalam kegiatan pelaksanaan anggaran masih berjalan secara atminitrasi siapa yang bertanggung jawab di LHP tersebut .

Struktur LHP jelas kedudukan personel perangkat di SK PPKD hilang dua yaitu PK pemerintahan yang di jabat Navidatus Sholeha Spd dan kaur pembangunan dan perencanaan yang di jabat Sauqi kosong .

Selanjutnya SK TPK kedudukan ketua Jang di jabat kepala dusun cungkingan Muskirom juga mengundurkan diri,begitu juga kedudukan dua perangkat desa di SK pengawasan barang dan jasa Kadus Jatisari Kosim dan Kadus krajan Aqib juga mengundurkan diri ,jadi ada lima PK kosong , dua PK bagian pelaksana kegiatan anggaran ,satu PK ketua TPK dan dua PK bagian Pemeriksa barang dan jasa .

Pengunduran diri lima anggota PPK Pejabat Pembuat komitmen terjadi saat LPJ belum terselesaikan oleh kades Nursamsi dan ternyata LHP di anggap tidak ada masalah oleh sang kades.

Dugaan adanya mark 'up anggaran Dana Desa "Bedah Rumah"tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran Rp 447.272.000 sebanyak 25 unit rumah warga miskin desa Badean yang di bedah menui masalah hukum di kejaksaan negeri Banyuwangi yang di laporkan ketua komisariat daerah Reclasseering Indonesia kabupaten Banyuwangi LaLati SH tanggal 5 /2/2021.

Dalam pemberitaan di banyak media kades Nursamsi rupanya berpegang teguh dengan hasil LHP inspektorat ,sedangkan atminitrasi LHP ada kekosongan pejabat pelaksana anggaran di APBDes 2019.

Banyak temuan temuan yang di duga melanggar hukum oleh perangkat desa ,seperti anggaran dana desa untuk program rantang kasih sebesar Rp 91.000.000 di laksanakan sendiri oleh Bendahara Desa Wahidni dan kepala dusun Gonim,atas kejadian itu sekretaris desa Ruslan Efendi selaku koordinator tidak mau bertanggung jawab ,sedang kades Nursamsi terkesan ada pembiaran ,padahal jelas sangat di larang Dana Desa dibagi bagi proyeknya kepada PPK jelas itu TIPIKOR apa lagi ada Mark'up pelaksanaanya.

Benar apa yang di ketahui banyak oleh masyarakat desa Badean APBDes tahun anggaran 2019 banyak di temukan pelanggaran ,akan tetapi pihak petugas bagian auditor inspektorat sepertinya tutup mata semua.

Dari presepsi masyarakat tidak menutup kemungkinan LHP di jadikan kambing hitam oleh kades Nursamsi dalam persoalan dugaan korupsi pengadaan barang jasa pembangunan RTLH yang lagi berproses hukum,apakah LHP bisa bisa menjadi landasan hukum menghilangkan kasus TIPIKOR di desa Badean. (fiq)
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts