Maraknya Penambang Galian C Tak Memiliki Ijin di Sumenep, Berpotensi Dapat Merugikan Negara


Sumenep,www,teropongtimur.co.id


Maraknya tambang Galian C tak berijin di Kabupaten Sumenep,Madura, Jawa Timur, Menjadi Sorotan. Pasalnya tambang galian C di Ujung Timur Pulau Madura ini disinyalir tidak berijin, dan di duga dapat merugikan negara.


Hal itu disampaikan, Ketua Forum Rakyat Pembela Keadilan dan  Orang-Orang Tertindas ( LBH-FORKOT) Sumenep, HERMAN WAHYUDI,SH, mengatakan bahwa tambang ilegal di Sumenep secara otomatis dapat merugikan negara bila tambang galian C tersebut adalah tanah milik negara.


" Ini otomatis banyak merugikan negara, sebab tambang tersebut sudah lama beroperasi, dan apakah tambang itu ada kontribusi kepada negara," ujarnya.


Dirinya memastikan, jika tambang beroperasi tidak berijin dan apalagi di tanah milik negara, jelas itu merugikan negara.


Sebab itu semua mengambil aset negara untuk kepentingan pribadi. Sehingga semua itu masuk tindak pidana korupsi (Tipikor) karena penyalahgunaan. " Ini sudah masuk Tipikor, sebab galian C tersebut di lakukan di tanah milik negara," katanya.


Selain itu kata WAHYUDI, kerugian potensi pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Negara menjadi nol, sebab proses dan eksistensi penambang ilegal, ini juga masuk kerugian negara.


"Tentu kerugian ekologis dan kerusakan Lingkungan," ucap ketua LHB ini.


Sehingga, pihaknya meminta harus ada tindak lanjut oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga pemerintah. " Kami siap mengawal  dan melaporkan ke penegak hukum," ungkapnya.


" Ini bukan hanya soal Ijin Usaha Galian C, tapi sudah masuk ranah Tipikor," tegasnya.

Kepala BAPPEDA Sumenep YAYAK WAHYUDI mengatakan, bahwa dalam RT RW tidak tercantum tambang urukan.


Di RT RW Daerah khususnya, tidak ada  petunjuk atau kalimat tambang urukan, sebab RT RW itu yang menjadi rujukan. " Kalau daerah urukan itu tidak ada kalimat urukan," ujar YAYAK WAHYUDI saat di konfirmasi sejumlah awak media diruang kerjanya, Selasa (16/03/2021).


Ditanya tentang legalitas dan kerugian negara YAYAK mengaku, belum ada cantolan hukumnya. "Dasar hukumnya dari mana, karena persoalan legalitas bisa koordinasi dengan yang punya kewenangan," katanya.


Sehingga dirinya menyatakan dilema, sebab tidak punya kewenangan, karena semua itu ada di Provinsi. "Kita mau menutup gak bisa, karena bukan kewenangannya, mau menikmati untuk PAD juga tidak bisa," tuturnya.


"Saya tidak tahu persis, apakah ada persyaratan harus yang berijin saya belum tahu.kalau itu menjadi persyaratan  harus yang berijin, saya kira tidak ada pembangunan," tutupnya.


Pewarta : Benny H

Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts