Oknum Sekdes Bohongi Data Penerima RTLH


Banyuwangi,www.teropongtimur.co.id.

Oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi Ruslan Efendi memberikan informasi 25 unit RTLH tahun anggaran 2019 kepada masyarakat.

Paska di laporkan anggaran bedah rumah tahun anggaran 2017,2018 dan 2019 di kejaksaan bayuwangi tanggal 5 Februari 2021 terkuak data LPJ saat pelapor menjalani pemeriksaan di kejaksaan tanggal 3 Maret 2021.

Pelapor LA Lati SH yang juga pengacara dan ketua Komisariat Daerah Reclasseering Indonesia Kabupaten Banyuwangi Kepada awak media Teropong timur news menjelaskan ,saat di periksa oleh jaksa penyidik ada bukti LPJ bedah rumah tahun anggaran 2019 sebanyak 26 unit dengan angaran per unit Rp 17.899.980.

Pelapor juga menambahkan LPJ bedah rumah tidak layak huni sebanyak 26 itu tidak di sebutkan nama nama penerima.Namun hasil infestigasi lapangan dari anggota pelapor hanya di temukan 17 unit ,sehingga ada 9 unit yang belum terindentifikasi,di tanya soal nama pejabat kejaksaan yang memeriksa ,pelapor tidak mau menyebutkan dengan pertimbangan suatu alasan bebernya.

Data yang di dapat teropong timur news terkait anggaran bedah rumah yang di tuangkan dalam APBDes Desa Badean atas nama kepala desa Nursamsi ,anggaran pembangunan bedah rumah tahun 2017 di anggarkan Rp 100 juta untuk 10 unit ,tahun 2018 di anggarkan Rp 150 juta untuk 10 unit .Namun untuk tahun anggaran 2019 tidak ada sumber informasi di publik .

Dari pelacakan bukti bukti dokumen anggaran bedah rumah tidak layak huni oleh aktifis dan juga jurnalis teropongtimur new Taufiq ,di temukan dokumen dokumen berupa Rab APBDes ,Perdes dan 4 Surat Keputusan yang berkaitan dengan anggaran tahun 2019.

Di Dalam Rab APBDes tahun anggaran 2019 anggaran Rumah tidak layak huni ( RTLH) sebesar Rp 447.727.000 bila yang di katakan oleh Oknum sekdes itu 25 unit ,sedang yang ada di LPJ sebanyak 26 Unit dengan anggaran Rp 17.899.980 di duga kuat oknum sekdes memberikan data tidak benar alias berbohong.

Selanjutnya dokumen Perdes APBDes 2019 yang di buat pemerintahan desa Badean nomor 4 tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 jelas prodak hukum yang harus di pertanggung jawabkan.

Berdsarkan pemendagri no 20 tahun 2018 Kepala Desa Nursamsi menerbitkan empat Surat Keputusan ( SK) ,dan SK itu merupakan pembagian tugas dalam mengelola anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa untuk di realisasikan sesuai dengan sebutan ya Belanja Desa.

Kepala Desa dalam Permendagri no 20 tahun 2018 disebutkan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengeluarkan SK PPKD untuk pengelolaan anggaran ,yang di isi Sekretaris desa,Kaur/kasi dan kaur keuangan beranggotakan 6 perangkat desa Sekdes Ruslan Efendi selaku koordinator,Maskur selaku pelaksana anggaran bagian pelayanan dan kesejahteraan,Sauqi selaku pelaksana anggaran kaur perencanaan, Navidatus Sholeha Spd selaku kasi pemerintahan ,Iqbal Salam srlaku kaur umum tata usaha dan Wahidni selaku brndahara Desa Dalam catatan dua staf kaur perencanaan Sauqi dan kasi pemerintahan Navidatus Sholeha Spd mengundurkan diri jadi perangkat desa di SK PPKD itu ada organ penting pelaksana anggaran Kasi pemerintahan dan kaur kasi perencanaan men gundurkan diri jadi perangkat desa .

SK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK ) yang di isi tiga organ ,staf kepala dusun Muskirom sebagai ketua,Magbur ketua LPMD dan Moh Zaim anggota LPMD.Dengan catatan ketua TPK nya mengundurkan diri jadi perangkat desa,SK Pengawasan Barang dan Jasa di isi tiga organ staf desa dari unsur kepala dusun ,Gonim kepala dusu Donosuko sebagai ketua ,Kosim Kepala Dusun Jatisari sebagai sekretaris dan Aqib kepala dusun Krajan sebagai anggota .Dengan catatan dua perangkat kepala dusun itu Kosim dan Aqib mengundurkan diri jadi perangkat .

SK Penyimpanan barang yang di jabat tunggal oleh kaur tata usaha Iqbal Salam .

Dari dokumen data prodak hukum yang di buat pemerintahan desa yang notabene tidak pernah di publikasikan sempat terlacak oleh warga ,sehingga dengan demikian warga masyarakat khususnya warga Badean sedikit mengerti tentang kinerja pemerintahan desa kurang apa yang di harapkan masyarakat khususnya tentang Dana Desa yang nilainya milayaran rupiah.

Harapan mayarakat dengan kejadian ini semoga apa yang sudah menjadikan fakta di laporkannya oknum oknum penyalahgunaan anggaran agar di proses secara hukum ,Dana Desa kalau bisa jangan di salahgunakan,harus terbuka,transparan,pelaksana anggaran harus jujur apa lagi yang bersentuhan dengan bantuan kepada warga miskin seperti bedah rumah harus benar benar jujur dan tranparan ,karena gaji perangkat desa sudah besar di APBD kabupaten Banyuwangi

(fiq)
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts