Ratusan Mahasiswa Bersama Mabes Markas Besar LSM Nongoverment Organizational (NGO) Se-Kabupaten Pamekasan Adakan Orasi Penolakan TPP Di Kantor Bupati Pamekasan



Pamekasan,www.teropongtimur.co.id.

Pada Kamis 25 Maret 2021 Ratusan Mahasiswa bersama Mabes Markas Besar Lintas LSM Nongoverment Organizational (NGO) sekabupaten Pamekasan mendatangi Kantor Daerah Kabupaten Pamekasan adakan orasi penolakan penghapusan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) khususnya bagi pegawai negeri, akan kecewa bila mana kebijakan itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 

Dalam orasinya di sampaikan Kepada Bupati Pamekasan meminta agar tidak menghapus TPP, dan berharap untuk merevisi lagi peraturan tentang tunjangan penambahan penghasilan (TPP). Jangan ada kesenjangan atau diskrininasi, karena ASN berada di instansi yang sama dan ASN adalah bagian penting dari dinas pendidikan kota Pamekasan

Adanya wacana wancana penghapusan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) yang disampaikan Langsung oleh Bupati pamekasan tersebut tentunya mengundang reaksi dan menghebohkan masyarakat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *bagaimana tidak*,  TPP yang selama ini menjadi penghasilan tambahan ASN tiba-tiba oleh Bupati direncanakan mau dihapus dengan alasan bahwa anggaran TPP akan di alihkan pada pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 serta pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam


Ketua DPC LSM teropong Madura, Bapak Juma'i menyampaikan dari beberapa poin dan tuntutan yang di sampaikan dalam orasinya diantaranya (1). bagaimana laporan pertanggung jawaban (LPJ) pengunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten pamekasan yang telah di anggarkan 96 M..?

2). Apakan TPP ASN termasuk objek dari program anggaran untuk pandemi Covid-19

3). Bukankah infrastruktur yang ambruk akibat bencana alam sudah ada aggaranya ..?? Anggaran tanggap darurat

4). Bukankah Bupati menyampaikan kalau PAD pamekasan tahun 2020 -2021 mengalami peningkatan /SURPLUS/ baik dari sektor retrebusi parkir pajak dll yang sejatinya TPP nya ASN juga ikut naik sesuai dengan perpres no 12 tahun
2019 bukan malah di hapus

5). Sebelum TPP ASN di hapus maka Bupati Pamekasan harus mencabut perbub nya sendiri serta membuat laporan Kepada Mendagri Menku serta ke Gubernur untuk menyatakan kalau pemerintah Daerah Pamekasan tidak mampu memberikan TPP kerana PAD minus (miskin) agar rakyat pamekasan tidak dibikin repot

6) Dugaan "kebobolan" APBD akan laporkan ke KPK agar segara di lakukan audit.
"Anehnya lagi", dugaan kuat Bupati telah melakukan Klaim secara sepihak serta pembohongan publik yang telah menyampaikan kalau ASN telah merelakan TPP nya untuk dialihkan ke dana Covid-19. "padahal faktanya para ASN kecewa dan sampai nikad mengadukan masalah ini terhadap LSM, kerana para ASN merasa haknya telah di rampas oleh kebijakan Bupati.
"Bupati yang sewenag wenag tanpa memikirkan kalau sebenarnya TPP nya itu tlah di cadangkan untuk membayar arisan kreditan dan angsuran kredit sepeda motor dan lain lain karana gaji pokok nya ASN rata rata telah di jaminkan di bank. "Kata dalam orasinya


Juga disampaikan Siddik, betapa kecewanya masyarakat ASN dengan TPP yang seharusnya dari bulan januari -maret 2021 blum dicairkan moro moro mau di hapus dan TPP ini berskala nasional. hanya di Kabupaten Pamekasan satu satunya TPP yang akan di hapus dan satu satunya Bupati yang tega hapus TPP adalah Bupati Pamekasan.

"Satu hal yang disampaikan, bahwa dengan adanya TPP dapat memberikan rasa gairah tersendiri baik dalam optimalisasi pelayanan dan etos kerja yang baik serta konstruktif produktif dan inovatif, sehingga jerih payah para ASN sebagai Abdi Negara dengan semangat memeras otak dan otot agar dapat memberikan pelayanan prima dan maksimal, telah mampu menorehkan penghargaan dari pemerintah pusat Kepada Pemkab pamekasan. "Dengan sebagai ketegori di antaranya pamekasan sebagai Kabupaten pelayanan yang baik dan yang paling membanggakan baru baru ini pada 9 maret 2021, "ungkapnya

Lanjut, "Bupati pamekasan mendapatkan 5 penghargaan inovasi Program dan lain lain yang hal itu tidak lepas dari Etos kerja para ASN yang produktif, dan kenapa TPP nya mau di hapus, apalagi setelah ini memasuki bulan puasa yang jelas TPP nya sangat di butuhkan. Perlu di ingat bahwa TPP merupakan hak ASN sebagai di atur dalam PP NO. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dalam negeri nomor 061-5449 tahun 2019 tenatang tata cara persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai ASN serta perbub
No 7 tahun 2019, TPP di berikan pada ASN berdasarkan kelas jabatan kinerja dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran capaian kinerja secara obyektif, "jelasnya

Jadi kami sampaikan bahwasanya tidak
Ada aturan baik dari permandagri menku gubernur serta perbub sekalipun yang mengatur tentang penghapusan TPP ASN,
lucu sekali ketika PAD 2020-2021 dikatakan mengalami SURPLUS sementara di masing masing OPD di pangkas sampek 50 persen dan anggaran setiap kantor Kecamatan di pangkas 75 persen, sehingga kami katakan Pamekasan Repot pusing
Jika TPP ini di hapus maka secara otomatis langkah dalam mencapai pencanangan pemerintah untuk mewujudkan komitmen dan melaksanakan tugas yang efikif transparan akuntabel pada percepatan Reformasi birokrasi tidak akan maksimal dan tidak akan sesuai dengan 9 program yang telah di tetapkan oleh pemkab Pamekasan dalam menuju percepatan repormasi birokrasi, "pungkasnya

Rilis: matsa'e/tim
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts