Warga Curigai Kinerja Sekdes Desa Badean Selaku Koordinator PPKD Hamburadul



Banyuwangi,www.teropongtimur.co.id.

Kritis serta kritikan warga desa Badean terkait tupoksi sekretaris Desa Badean Ruslan Efendi selaku koordinator PPKD sesuai SK PPKD nomor 188/06./KEP/429.525.09/2019 tertanggal 16 April 2019 adalah aturan sesuai Permendagri nomer 20 tahun 2018.

Surat Keputusan Kepala Desa Nursamsi tersebut merupakan prodak hukum perundang undangan untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa untuk membantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan p
Pengelolaan Meuangan Desa.

Kepala Desa sesuai aturan Permendagri nomer 20 tahun 2018 melimpahkan sebagian kekuasaanya kepada perangkat desanya yang berkekuatan Surat keputusan untuk melaksanakan Kegiatan 
Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes sejak tahun anggran 2019 dan 2020 di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari kabupaten Banyuwangi.

Jabatan Sekretaris Desa dalam PPKD adalah Koordinator yang bertanggung jawab atas tupoksi kasi ,kaur serta. Kaur keuangan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK)terkait pelaksanaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana desa.

Carut marut SK PPKD tahun 2019 terjadi kekosongan Pejabat Pembuat Komitmen di bidang Perencanaan dan Kasi Pemerintahan, juga ketua TPK serta sekretaris dan anggota pelaksana kegiatan pemeriksa barang dan jasa .

Nama nama Pejabat Pembuat komitmen (PPK) semuanya ada lima perangkat desa yang mengundurkan diri di saat pelaksanaan pengelolaan anggaran masih berjalan ,tidak menutup kemungkinan terjadi kekosongan Pelaksana kegiatan .

Nama Sauqi tupoksinya kaur perencanaan serta Navidatus. Sholeha Spd dalam PPKD mengundurkan diri,posisi ketua TPK Muskirom Kepala dusun cungkingan juga mengundurkan diri,sekaligus nama Kosim dan Aqip jabatan kepala dusun Jatisari dan Karajan dalam SK Pemeriksaan barang dan jasa mengundurkan diri .

Ketua umum DPP PPKD Nur Rozuqi saat di humungi awak media via telpon mengatakan bila data dari SID Kemendes pertanggal 31 Desember berati data tersebut falid dan sudah terkunci kefalitanya ,di tanya terkait tupoksi PPKD harus bekerja sesuai fungsi dan tugas sesuai tupoksinya yang di SK kan oleh Kades.

Masih Nur Rozuqi terkait ada aduan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang di duga oleh Sekdes Desa Badean selaku anggota forum Sekretaris Desa seluruh Indonesia nanti akan di tindak lanjuti sesuai data data yang di kirim oleh warga desa Badean kepada kami terangnya.

Dari informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus Rantang kasig tahun anggaran 2019 dari anggaran Dana Desa sebesar 91 juta yang di kelola oleh bendahara desa Wahidni dan Kepala dusun Donosuko Qonim yang sempat firal di medsos dan sudah di periksa Monef kecamatan masih membekas di masyarakat,pasalnya sudah melanggar aturan SK PPKD .

Tidak kapok malah seakan mengejek publik,anggaran Dana Desa sebesar 51 juta untuk Rantang Kasih Tahun anggaran APBDes 2020 di kelola sebagian oleh anggota BPD bernama HUDA setelah di konfi rmasi yang dapat kontrak adalah istrinya ,di jelaskan lagi oleh Huda katanya sifatnya hanya membantu dan itu hasil dari forum rapat katanya .

Anggota BPD Hisom yang sempat memgutarakan bahwa Huda mendapat proyek Rantang kasih anggaran Dana Desa Rp 10 ribu per porsi ,di tanya berapa dapat jatah Huda tidak bisa di jelaskan oleh BPD Hisom.

BPD salah pengawas kinerja kepala desa di samping tupoksinya mengasasi kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan ,seharusnya Kasi ,kaur dan kaur keuangan yang menduduki Pejabat Pembuat Komitmen( PPK ) anggaran belanja desa tidak minta bagi bagi anggaran meski alasanya sekedar membantu atau yang dapat kontrak istrinya lalu yang mengasasi siapa? kalau pengawas juga mengelola anggaran Dana Desa juga .

Maskur selaku pihak Pejabat Pembuat Komitmen di PPKD tupoksinya selaku kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan yang menangani bidang Pembangunan Desa ,tapi dalam pelaksanaanya tidak pernah sekali bahkan informasi yang di dapat awak media telah memberikan kuasa kepada sekretaris TPK ketua LPMD Magbur seluruhnya.

Kasus Dana Desa tahun tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak ada intregritas perangkat Desa yang di tunjuk dalam SK PPKD,SK TPK dan SK PEMERIKSAAN barang dan jasa akhirnya programnya tidak bermutu sama sekali hal tersebut di biarkan oleh Kepala Desa Nursamsi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa (PKPKD).

Tahun anggaran2019 Dana Desa program unggulan mantan bupati Abdulah Azwar Anas sebesar 91 juta di garap bendahara desa dan Kepala dusun Donosuko ,Tahun anggaran 2020 Rantang kasih Dana Desa sebesar Rp 51 juta bagi bagi ke anggota BPD dengan alasan membantu yang dapat kontrak istrinya dan sesuai hasil forum musyawarah ,bagaiman dengan tanggung jawab PPK di SK PPKD apa ada berita acara bagi bagi proyek makakan siap saji untuk warga duafa,miskiin dan manula ?anehnya Kades Nursamsi hanya membiarkan saja ada bagi bagi proyek makanan siapa saji Rantang kasih.

fiq
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts