Warga Penerima RTLH Desa Badean Sesalkan Hasil Bangunan, Berapa Anggaran Yang Di Alokasikan Untuk RTLH,???


foto: Ibu Mukaromah bersama                aktivis teropong

Banyuwangi,www.teropongtimur.co.id.

Kata kunci yang di pertanyakan adalah anggaran bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak di beritahukan kepada penerima bantuan, menjadi peluang mark'up pejabat pembuat komitmen (PPK) dari pemerintah Desa Badean

Dugaan Mark'up anggaran bedah rumah Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ramai menjadi buah gosip ditengah-tengah masyarakat Desa Badean. "Seba gaimana yang sudah di beritakan oleh banyak media tentunya menjadi barometer kuatnya dugaan korupsi yang di lakukan oleh pemegang kekuasaan Keuangan desa (PKPKD) tentunya tidak lepas dari peranan koordinator pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) .

Sektor jabatan PPKD dari unsur sekretaris Desa diantaranya, kaur, kasi dan kaur keuangan dengan SK no 188/06/KEP/429.525.09/2019 teranggal 16 April 2019 peran Sekdes Ruslan Efendi selaku koordinator pelaksana penggelola keuangan desa pembangunan RTLH tahun anggaran 2019 sebanyak 25 unit.

Membedah kasus dugaan Korupsi Kejaksaan berpegang rincian draf anggaran material unit unit RTLH yang di LPJ kan ,tentunya peran Kepala Desa (Nursamsi) adalah sentral pemegang kekuasaan Keuangan desa di rekening keuangan desa (RKD) yang di kelola oleh koordinator di SK PPKD.

sudah jelas di tegaskan di dalam APBDes 2019 teropong mengungkap ada penyediaan operasional pemerintahan desa untuk Alat Tulis Kantor (ATK), honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa( PKPKD) dan  Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dari ADD dan DD sebesar Rp 103.893.100 .

Dengan demikian jelas honor PPK di dalam organ tubuh PKPKD dan PPKD cukup besar ,di samping gaji dan tunjangan ,justru masih ada dugaan korupsi *bedah rumah* untuk masyarakat miskin.

Camat Blimbingsari Abdul Latif pada saat di kunjungi tim koordinator liputan dan editor pusat teropong timur news untuk mendiskusikan tentang PKPKD dan PPKD Desa Badean adanya honor PK DD  dan ADD yang tertera di data Kemendes dengan nilai ratusan juta, justru camat heran tercengang. "kata camat,... honor camat saja tidak sebesar itu masak sampai ratusan juta herannya senin 15 /3/2021.

Dalam kasus dugaan MARK'UP RTLH tahun angaran 2017, 2018 dan 2019, yang paling unik dan menarik tahun anggaran 2019. di mana terungkap sumber ada 25 unit dan 26 unit, sumber dari PPK pejabat PKPKD dan PPKD 25 unit catatan tidak terdeteksi pagu anggaranya, sedang sumber dari LPJ ada 26 unit dengan pagu anggaran Rp 17.899.890 per unit .

Salah satu pihak pelapor turun lapangan untuk dibuktikannya dengan dugaan adanya Mark'up ditiap-tiap unit RTLH dan mengintrogasi sebagian penerima bantuan, *membenarkan adanya* ada ketidaksesuaian nilai pisik dan bangunan tidak sesuai dengan pagu anggaran, 17.899.890  di LPJ yang dipegang di Kejari Banyuwangi,

 Haiii, !!! Para pelayan masyarakat Desa Badean  Khususnya PPK, kenapa sampai di laporkan ke penegak hukum, karena ada dugaan hak warga yang di kutil, lihat keluhan keluhan bapak Sahran yang menderita penyakit strok, Ibu Mukaromah yang penglihatannya kurang normal semuanya tidak anda beritahu anggaran yang di berikan oleh negara lewat Dana Desa itu adalah pelayanan yang paling buruk terhadap masyarakat miskin. "Kata pelapor

Red: tim

Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts