BPD Juru Selamat Pemerintahan Desa, Bukan Boneka Cantik

Sosial Control berkuwajiban menyampaikan aspirasi dan  menyoroti kinerja fungsi kontrol BPD terkait kinerja pemerintahan desa dalam menjalankan pelaksanaan anggaran khususnya aturan di dalam permendagri nomer 20 tahun 2018.

Sudah jelas bahwa aturan di permendagri tersebut kepala desa selaku pemegang kekuasaan Keuangan Desa (pkkd) telah melimpahkan sebagian kekuasaanya kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (ppkd) yaitu perangkaat desa .

Didalam surat keputusan kepala desa jelas penunjukannya yaitu Kasi dan kaur sesuai dengan bidangnya yaitu, tupoksi bidang pemerintahan, Pelayanan, Kesejahteraan, perencanaan, keuangan serta umum ,dan sekretaris desa selaku koordinator

Apa yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi anggaran bedah rumah tidak layak huni tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang menggelinding di kejaksaan Negeri Banyuwangi yang di laporkan oleh aktivis vokal ketua Reclasseering Indonesia tidak lepas dari kurang efektifnya peran BPD dalam pengawasan anggaran

Kini juga terbongkar data yang patut di curigai adanya hal yang sama di anggaran tahun 2020, kecurigaan tersebut akibat kurang cermatnya BPD dalam pelayanan di bidang informasi data anggaran yang di berikan kepada masyarakat desa.

Ada tiga anggaran di bidang Belanja Desa tahun anggaran 2020 di masa pandemi covid 19, tentunya semakin miris bila sampai menjadi laporan susulan di penegak hukum,angaran Belanja Desa yang berbeda beda bahkan terjadi naik turun total anggaranya menjadi sorotan LSM teropong timur .

Angaran yang di klem data awal oleh Sekretaris Desa Ruslan Efendi yaitu apbdes tahun anggaran 2020 yang di aplikasikan di Sid Kemendes total Anggaran Pendapatan desa sebesar rp 2.460.548.400 menjadi naik atau bertambah sebesar rp 2.463.989.102,07 kemudian menjadi berkurang sebesar rp 2.342.223.700 yang menjadikan pertanyaan kinerja BPD bagai mana bisa terjadi tentunya harus bisa menjelaskan .

BPD selaku pelayan informasi masyarakat desa seharusnya bisa memberikan suatu alasan berdasarkan kinerjanya sebagai fungsi kontrol anggaran, seharusnya punya lembaran cacatan evaluasi atau catatan koreksi terjadinya perbedaan anggaran Belanja Desa tersebut .

Ketua BPD dan jajaran anggotannya rupanya sudah kebal terhadap permasalahan desa, terbukti setiap ada kritikan jawabanya finalisasi Inspektorat artinya apa katanya inspektorat, bila tidak ada temuan inspektorat berarti tidak ada masalah kalimat tersebut sering di ucapakan .

Terkait adanya perbedaan anggaran apbdes 2020 yang masih belum finalisasi LHP inspektorat tentunya dengan data oktentik dari desa tentang perbedaan apbdes apakah pihak ispektorat tau ,tentunya tidak akan tau terkecuali BPD nya jujur dan menjadi BPD yang membamgun SDM masyarakat ,mungkin inspektorat apa kata BPD dan sudah barangtentu BPD sudah tidak punya mutu di desa Badean   (fiq)
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts