Camat Blimbingsari Dan BPD Desa Badean Diduga Ada Kong Kali Kong APBDes 2020


foto. Nur Rozuqi: Ketum DPP forum sekdes seluruh indonesia


Banyuwangi,www.teropongtimur.co.id.

Editor pusat teropong timur news Buang Arifin bersama wartawan teropong timur Taufiq masih teringat dengan sikap seorang camat Blimbingsari Abdul Latif yang terkesan kurang enak dengan menunjukkan sikap atas kedatangan wartawan pada saat itu berkunjung di kantornya/diruangan kerjanya, pasalnya: kata kata yang disampaikan camat tidak nyaman dan nyambung dengan apa yang mau di klarifikasikan wartawan teropong tentang data terkait honor PKPKD dan PPKD yang nilainya Rp 149.663.300, yang ada di Desa Badean, malah camat menunjukan sikap terkejut dengan mengucapkan kata kata masak honornya PKPKD dan PPKD samapai ratusan juta, honor camat saja tidak Samapi segitu kalau memang itu benar laporkan saja, "kata camat dengan gerak gerik kurang akrap dan nyaman. lalu tim teropong pamitan keluar dari ruangan camat

Pada 31 Maret 2021 wartawan teropong, Taufiq membuktikan dan mencari solusi kebenarannya dengan wawancara Kepada Ketum DPP forum Sekdes Seluruh Indonesia. Nur Rozuqi melalui sambungan telepon selulernya mengupas tuntas tentang cara kebenaran dalam pelaksanaan APBDes 2020

Wawancara yang disampaikan wartawan teropong (Taufiq) Kepada Ketum DPP forum Sekdes seluruh indonesia adalah data SID Kemendes APBDes 2020 terkait Pembiayaan operasional pemerintahan Desa ATK , Honor PKPKD dan PPKD yang ada di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi dari tiga sumber angaran sebesar Rp 149.163.300 dan salah satu anggota BPD mengelola anggaran Dana Desa untuk sosial makanan siap saji Rantang kasih yang pagu Anggaranya 51 juta .

Ditanyakan Awak media Teropong timur news, Taufiq Kepada Ketua umum DPP forum Sekretaris Desa seluruh Indonesia, (Nur Rozuqi) bahwa di APBDes tahun anggaran 2020 ada tiga anggaran untuk pembiayaan operasional pemerintahan desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD dari anggaran Silfa (SLP) sebesar Rp 95.663.300,dari anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp 51.000.000 dan dari anggaran Dan Lain Lain(DLL) sebesar 2.500.000 total Rp 149.163.300 sumber SID Kemendes APBDes 2020 atas nama kepala desa Nursamsi.

Ketua umum DPP forum Sekdes, Nur Rozuqi melalui sambungan selulernya menjelaskan, honor PKPKD dan PPKD harus dari anggaran Alokasi Dana Desa ( ADD) dan Pendaoatan Asli Desa ( PAD) kalau honor PKPKD dan PPKD menyimpang dari itu adalah pidana. Kepala desa kedudukannya sebagai Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Sekretaris Desa kedudukannya sebagai koordinator dalam teamnya yaitu Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang jumlahnya ada 8 dengan Kepala Desa terdiri dari kasi dan kaur jelasnya.

"Lanjut Nur Rozuqi, ATK sudah ada Anggaranya di ADD, Silfa adalah efiensi anggaran atau ada kelebihan Pelaksanaan anggaran itupun harus di tuangkan dalam berita acara Perdes untuk tahun betikutnya mas, "katanya. apa di tambah dari Dana Desa jelas melanggar hukum berarti BPD dan Camat atas nama Bupati sama sama tidak cermat pastinya ikut tandatangan apa yang sudah disahkan dan di jilid di APBDes yang dikirim ke Kementrian Desa sesuai di SID Kemendes RI. "jelas Nur Rozuqi melalui sambungan selulernya

Masih Nur Rozuqi, BPD itu tugasnya hanya mengawasi saja, kalau ada BPD berdasarkan kesepakatan ada yang mengelola angaran untuk sosial makanan siap saji Rantang kasih anggaran Dana Desa walaupun hanya sebagian itu melanggar, dan bukan tupoksi BPD. tupoksinya ada di Kasi Pelayanan atau Kesejahteraan, kalau toh BPD ikut mengelola anggaran lalu siapa yang mengawasi, "tegasnya.

Ditanyaan lagi oleh wartawan teropong timur, (Taufiq) terkait ada perbedaan anggaran yang publikasikan di baliho tentang realisasi anggaran APBDes 2020, Silfa tahun sebelumnya Rp 163.608.900, Pendapatan Desa Rp 2.296.939.500 dan Belanja desa Rp 2.460.548.400, sementara yang di publikasikan berjudul realisasi anggaran APBDes 2020 Silfa tahun sebelumnya Rp 164.224.019,82, Pendapatan desa Rp 2.299.765,082,25 dan Belanja Desa Rp 2.342.223.700.
"Dijawab, menurut Nur Rozuqi. "Bila tidak ada data pembanding dalam berita acara BPD, artinya yang di kirim kepusat kok tidak sama apa landasan hukumnya bila tidak ada adalah pembohongan publik UU KIP nomer 1 tahun 2018. "Kata Nur Rozuqi

"Dilanjut,...Terkait yang bertanggung jawab bila ada pembohongan publik adalah BPD dan Sekretaris Desa ,karena Sekretaris Desa adalah pelayan informasi publik desa bersama BPD, yang terpenting ada tiga hal bila ada malprosedural pastinya ada mal atminitrasi, kemudian mallegestasi jelas dan sudah pasti ladang BANCAAN korupsi berpeluang besar,... "Di singgung juga terkait LHP inspektorat karena inspektorat tidak punya data, siapa nama nama PKA di PPKD tentunya tidak tau, tentunya berpotensi ada tandatangan palsu di berita acara LHP tersebut. "Jelasnya

Disampaikan taufiq, di Desa Badean ada PKA yang merangkap jabatanya sebagai kasi pelayanan dan kasi kesejahteraan bernama Maskur, dan Maskur sendiri sudah mengaku tidak di fungsikan alias tidak pernah menjalankan tupoksinya hanya menandatangani saja ,dan di tambah ada dua team kasi pemerintahan dan kaur perencanaan yang mengundurkan diri pastinya LHP itu ada udang di balik batu dan oleh kepala desa Nursamsi di jadikan topeng kebenaran bahwa LHP tidak ada temuan oleh inspektorat .

     ( fiq )
Share:

No comments:

Post a comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 087846111212, 085236384228

BECOFF BONDOWOSO - Jatim

BECOFF BONDOWOSO - Jatim
BECOFF BONDOWOSO - JATIM

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 087846111212 dan Telpon / SMS :085236384228

Popular

Becoff Bondowoso - Jatim

Becoff Bondowoso - Jatim
Becoff Bondowoso - Jatim

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog archive

Recent Posts