LSM Teropong Terus Soroti Tupoksi BPD Dalam Pemdes




Hai...pejabat yang di pilih masyarakat, banyak mata malaikat melototi setiap anggaran yang di cairkan, apa lagi anggaran tersebut dari uang negara, uang rakyat yang membayar pajak jangan di gunting dengan alat kekuasaanmu.

Kepala desa di pilih masyarakat, janji manis bak madu arab membusa di mulutnya saat kampanye, adu program di visi dan misi dan tetek bengeknya agar masyarakat terhipnotis memilihnya, begitu pula jabatan BPD tidak bedanya dengan janji janji agar di pilih oleh lingkunganya masing masing agar bisa menikmati insentif anggaran Apbdes yang kezat sebagai penghasilan tambahan .

Apa yang sudah terjadi hanya Laporan Hasil Pertanggungjawan ( LHP) yang dijadikan peluru alasan nomer wahid, apakah LHP satu satunya dokumen penyelamat dari dugaan korupsi ADD dan DD tentunya tidak, sudah banyak pengelola pengelola anggaran DD dan ADD masuk bui meski ada LHP .

BPD tupoksinya pengawasan anggaran, keputusan bersamanya (perdesnya) berkekuatan hukum, informasinya juga menjadi kepercayaan masyarakat, tentunya harus demikian, tapi bila sebaliknya gonjang ganjing dan kegaduhan pasti tak terelakan.

Masyarakat punya hak bertanya tentang anggaran, dokumen anggaran, rab kepada BPD, tentunya BPD yang jujur pasti menyuguhkan data hasil musyawarahnya kepada masyarakat, tapi bila banyak alasan sudah jelas melanggar UU desa .

Sejak tahun angaran 2019 sudah ada regulasi PPKD dan PKDKD, dalam APBDES tahun 2019 permendagri nomer 20 tahun 2018 sudah mengatur teknik tegnik tata kelola anggaran, perangkat desa yang di atur di dalam PPKD di fungsikan sebagai Pelaksana Pengelelo Keuangan Desa sesuai tupoksi fungsi dan tugasnya dan bertanggungjawab kepada kepala desa selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

jabatan Kasi dan Kaur dari perangkat desa semua yang di tunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa sudah ada bidang bidangnya, bidang pemerintahan, pelayanan, kesejahteraan, perencanaan, keuangan, umum dan Sekretaris Desa selaku koordinator .

Kejadian dilapangan peran BPD ternyata tidak menunjukan fungsinya sebagai pelayan informasi desa, sempat terjadi diskusi membahas perdes anggaran SILFA tahun sebelumnya di apbdes 2020, ketua BPD dan jajaranya yang hadir saat itu layaknya BONEKA sebagai pendengar diskusi,tidak sepatah kata, apa lagi selembar kertas dokumen hasil musyawahnya, ini repot besar, apa lagi penggunaan anggaran silfa tahun sebelumnya di perlukan surat sakti dari BPD, surat sakti itu adalah Perdes .

Ada yang menjadi pertanyaan besar yaitu koordinator dalam hal ini sekretaris desa ,membolehkan DANA DESA untuk pembiayaan operasional pemdes, ATK, honor ppkd dan pkdkd, tentunya kebijakan ini menjadi sorotan besar ,pasalnya yang membidangi pembiayaan operasional pemdes,atk,honor pkdkd dan ppkd adalah tupoksi kaur Umum, pembiayaan operasional pemdes ATK, honor pkdkd dan ppkd sumberdananya harus dari PAD dan ADD .

Ini jelas tumpang tindih, saling serobot tugas dan tupoksi ,pastinya peran BPD sudah tidak berfungsi sama sekali sudah barang tentu merusak atminitrasi di penandatanganan LPJ yang membuka peluang terjadinya mal prosedural, mal atminitrasi dan mal regestrasi ,karena tidak ikut melaksanakan kegiatan angaran akan tetapi ikut tandatangan (fiq)
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts