Kasus Tahun 2013 H. Nawiryanto Di Laporkan Tahun 2017, Dianggap P21 Tahun 2021



Bondowoso,www.teropongtimur.co.id.


Kritik tajam APH Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa timur dalam penanganan kasus pasal 378 sub 372 atas dua orang yang di jadikan sebagai tersangka yaitu H. Nawiryanto Winarno, SE dan Hj Martini alias Hj Maman warga dusun Krajan II rt 10 rw 5 Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terus di sorot banyak media.

Laporan polisi tahun 2017 pihak kejaksaan negeri Bondowoso tidak bisa menaikkan kasusnya di pengadilan, pasalnya kurangnya adanya alat bukti berupa nota timbang kwintal tebu dari pabrik gula tempat di mana tebu tersebut di timbang.

Alasan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bondowoso saat itu yang menjabat, Arif mengatakan bahwa laporan polisi pelapor Yanto Haryono yang di sangkakan telah melanggar hukum sebesar 500 juta, dasar perkaranya adalah 30 ribu kwintal senilai 910 juta adalah hanya menuduh dan tidak sesuai transaksi jual beli, pertanyaannya luas tebu 44,066 hektar yang di tebang dan di timbang di pabrik gula bukti notanya apakah sudah di periksa ?, ternyata tidak di periksa alias tidak ada.

Kuasa hukum tersangka Edy Firman, SH, MH di beberapa media mengatakan korban pembunuhan karakter dalam pembelaan kliennya juga sempat merebak karena tuduhan kerugian 500 juta oleh pihak Kepolisian Resort Bondowoso yang saat ini ( Tahun 2021 ) di paksa oleh Pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk melanjutkan perkara yang sudah di pikirkan oleh Kasi Pidum Saat itu ( 2017 ) yaitu Arif di nyatakan P 19 karena tidak ada bukti nota timbang kwintal tebu dari pabrik gula yang seharusnya di lengkapi oleh penyidik ternyata masih tetap saja di lanjutkan saat ini oleh pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso dengan alasan yang tidak jelas alias di paksakan karena beberapa hal yang sudah pula di jelaskan secara rinci oleh Haji Darma atau Haji Nawiryanto Winarno melalui Telpon cellulernya pada Tim Media TIN baru lalu.

” Saya di Ancam dan di takut – takuti oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bondowoso, bahwa kasus akan di lanjutkan kalau masih saja meneruskan Kasus yang di tangani oleh Pihak kejaksaan tapi mandeg “, Ujarnya, di tambahkannya bahwa kasus mandeg tersebut adalah kasus yang di angkat sesuai dengan Tupoksinya yaitu Kasus Air Bersih senilai Rp 3 M, PDAM dan juga PT BOGEM.

Karena itu menurut beberapa Aktivis PGN bahwa hal ini merupakan keunikan, tersangka dengan tegas ada dari pihak kuasa hukum menyuruh tersangka menyediakan uang 150 juta dan membayar pelapor 100 juta sebagai syarat jaminan agar tidak di tahan .

Keunikan yang lain Jaksa Adi Sucipto memanggil tersangka mengatakan kasusnya dulu tidak ada SP 3, kalimat tersebut terlontar karena Kasus Pejabat Bondowoso yang di duga melakukan Korup akan tetapi tidak segera teratasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso, Bahkan mengatakan bahwa Lutinus sebagai pembeli tebu ( Bosnya Yanto – pelapor ) adalah saudara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan karena itu kasus dirinya ( Haji Nawir – Red ) di lanjut, hal ini jelas menurutnya ( Haji Nawir – Red ) sangat tidak relevan, di katakan juga bahwa kasusnya benar – benar di paksakan.

Menurutnya dan juga menurut beberapa Aktivis PGN mengatakan bahwa ada Dugaan Konspirasi antara Jaksa Adi sucipto dengan pihak Kepolisian Resort Bondowoso untuk ngebut menjadikan kasus Dirinya ( haji Nawir – Red ) menjadi P 21, dengan hal ini mendapat perlawanan tersangka tidak memenuhi panggilan akhirnya di DPO.

Di katakannya ( Haji Nawir – Red ) bahwa bukan tidak ada alasan untuk Mangkir, sejak awal tersangka pekerjaan yang tertera di dalam E- Ktp adalah sebagai Wartawan tapi di tulis Wiraswasta, tersangka menjaga harga dirinya sebagai Direktur utama PT. TEROPONG POS JAYA sebagai sebuah lembaga perusahaan pers yang di lindungi UU pers Nomor 40 tahun 1999.

Merasa profesi di hilangkan dalam hukum acara pemeriksaan oleh APH jelas merusak martabat profesi yang melekat di E ktp sebuah profesi dengan nilai ased milyaran yang tidak di akui sebagai profesi yang sah di depan penyidik.

Di katakan oleh tersangka sejak proses penyidikan laporan polisi awal penyidik oleh tersangka di anggap sudah melecehkan status profesi wartawan di Ektp menjadi wiraswasta jelas jauh artinya antara Wartawan dan wiraswasta ,dengan demikian sudah jelas hak setiap warga negara untuk mangkir bila ada alasan yang di anggap tidak sesuai SOP POLRI .

Sampai dengan saat ini Haji Nawir dan Pihak PGN masih berusaha untuk menjalankan segala seuatunya sesuai dengan Tupoksinya sebagai Aktivis dan sebagai Jurnalist agar semua permasalahannya bisa selesai dengan tidak mendapatkan tekanan dari Pihak Oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa dasar yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Redaksi

Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts