Pangkowil PGN Bali intruksikan Devisi Hukum Laporkan Dokumen AMP Yang Diduga Mengkhianati UUD 45



Bali,www.teropongtimur.co.id.


Panglima komando wilayah Patriot Garuda Nusantara Bali (Pangkowil PGN Bali) Gus Yadi dalam rapat pertemuan di Makowil PGN mengintruksikan kepala devisi hukum Rico Ardika Panjaitan SH untuk melaporkan dokumen yang di duga milik Aliansi Mahasiswa Papua ke Aparat penegak hukum 11 Juli 2021.

Dokumen yang di anggap mengandung unsur memecah belah bangsa dan negara tersebut menurut Gus Yadi kepada awak media terindikasi tidak mengakui UUD 1945 sebagai dasar sumber hukum NKRI artinya PAPUA bukan bagian NKRI, "jelas tegas Gus Yadi.

Dalam dokumen itu lanjut Gus Yadi tanggal 1 Desember 1961 adalah konggres Nasional Papua barat ,di anggap peristiwa bersejarah dalam sejarah papua sebagai bangsa, dan sebagai sebuah entitas negara yang terlepas dan berbeda dengan NKRI.

"Di tambahkan dimana telah terjadi peristiwa penting yang memperkenalkan,mengumumkan dan mensahka pada 19 Oktober 1961 melahirkan pernyataan :

pertama : Papua barat sebagai nama Negara. Ke dua (2): Papua sebagai nama Bangsa.
Ketiga (3) : Bintang Kejora sebagai nama bendera negara (bukan nama bendera kebudayaan). Keempat (4): Burung mambruk sebagai lambang negara (bukan burung kebudayaan) dengan batas negara wilayah laut, darat dan udara (bukan sebagai sebuah profinsi NKRI).
Dan kelima (5) : Lagu hai tanahku papua sebagai lagu kebangsaan (bukan lagu kebudayaan) sah sebagai sebuah negara (atas nana demokrasi,HAM, dan hukum universal ) dan di akui oleh Belanda (yaitu pemerintah yang sudah merdeka dan yang ada di papua barat waktu itu ).

Di katakan secara tegas oleh Gus Yadi dalam rapat bahwa dokumen tersebut yang pertama papua menyatakan bukan bangsa Indonesia,yang kedua papua bukan negara Indonesia,yang ketiga Merah putih bukan bendera Papua,yang keempat Pancasila bukan lambang negara papua dan yang kelima lagu Indonesia Raya bukan lagu kebangsaan papua ,dokumen ini di duga kuat sumber propokator pemecah belah kesatuan dan persatua.

Ketua Devisi hukum PGN Bali Rico Ardika Panjaitan SH segera akan menindaklanjuti intruksi panglima PGN ,dan menyiapkan bukti bukti dokumen AMP sesegera mungkin di angkat ke ranah hukum,dengan demikian dokumen tersebut bisa di mintai pertanggung jawaban kepada AMP oleh pihak Polri berdasarkan bukti bukti yang di miliki PGN jelasnya saat rapat.

Di dalam suasana rapat juga di bahas terkait isu AMP tanggal 27 dan 30 Juli 2021 akan turun ke jalan dalam aksinya yang sama menyuarakan Papua Merdeka dengan modus modus lain,Panglima PGN Bali akan memimpin langsung pasukanya di lapangan tanpa kompromi.


Alasan kuat sumber data wajib menghadang domontrasi yang sudah melanggar UU di NKRI, domontrasi AMP konstitusi tidak akan melindungi pasalnya tujuanya jelas anti NKRI dan tidak mengakui UUD 1945 sebagai dasar sumber hukum .

karena Papua adalah bangsa Indonesia, papua adalah wilayah Indonesia,merah putih,pancasila dan lagu Indonesia raya adalah Papua PGN Bali siaga satu NKRI Harga mati pungkas Panglima PGN yang nilai nilai kebangsaanya begitu tinggi di dalam jiwanya.


redaksi
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts