Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dinas Perhubungan. AMIR Sindycate Datangi Inspektorat



Situbondo,www,teropongtimur,co,id

Sejumlah Aktivis baik dari LSM maupun Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Independen dan Rasional (AMIR) Situbondo hari ini mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dan di temui langsung oleh Sekdis yakni Ari Kurniawan, adapun maksud dan tujuannya adalah, dalam rangka mengadukan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo terkait pembangunan jalan penghubung yang ada di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut Ari Kurniawan didampingi Naning dari Inspektorat mengatakan, bahwa proses pengaduan akan di tangani semuanya, apapun itu pengaduannya akan disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan daerah, yang mana disitu harus di penuhi dulu kriteria dalam pengaduan tersebut.

Lebih lanjut Ari Kurniawan Menegaskan, bahwa harus dilihat dulu sumber dananya itu dari mana,kalau memang itu sumber dananya dari Kementerian Perhubungan Pusat yang di peruntukan untuk Jalan, jelas pelaksananya dari Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kabupaten tidak bisa menolaknya. tapi kalau dananya dari APBD jelas itu sudah menyalahi aturan dan menyalahi wewenang.

" Ini bukan saya membela ya mas, kita lihat dulu sumber pendanaannya dari mana, kalau memang itu dananya dari Kementrian Perhubungan pusat misal (DAU atau DAK) Pihak Pemerintah Kabupaten tidak punya kewenangan, tapi kalau dana itu dari APBD, ya kita akan tindak lanjuti dugaan penyalahgunaan wewenangnya, ini," jelas Arik Kurniawan kepada awak Media Teropong Timur News, Senin (06/09/2021)


Bronto Seno Perwakilan dari AMIR Sindycate menjelaskan, bahwasanya Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo diduga telah melakukan penyelahgunaan wewenang dalam menjalankan SOTK nya dengan cara melampaui kewenangan yang diberikan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 17-18 Undang-Undang 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintah.

"Ini sudah jelas, bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan sudah mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggara jalan, yaitu: Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai Pasal 14-16," ujar aktivis yang memiliki ciri khas rambut plontos ini.

Sementara itu ditempat yang sama, Amirullah Mustafa selaku ketua Aliansi Masyarakat Independen dan Rasional Situbondo menegaskan, bahwa pengaduannya ke Inspektorat dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara bebas KKN yang mana di atur Pasal 8-9 atas peran serta Masyarakat dalam negara merupakan hak dan tanggung jawab Masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, jadi tupoksi Dinas Perhubungan didaerah mulai diambil alih oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

"Kan ini jelas sudah ,setalah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan Dinas Perhubungan sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi,"kata Aktivis era 90 an ini.

Hal senada juga di ungkapkan Wahyudi dari LSM Teropong, sebagai perwakilan dari Aliansi Masyarakat Independen dan Rasional Situbondo mengharapkan, dengan adanya pengaduan dari kami, supaya di tindaklanjuti oleh pihak Inspektorat, untuk memberikan jawaban via surat juga. Karena tadi keterangan dari Ari Kurniawan selaku Sekdis Inspektorat itu adalah sebuah opini pribadi. bukan utuh secara hukum, dibenarkan atau tidak pihak dari Kadis Perhubungan itu melakukan pengerjaan kegiatan memperbaiki Jalan Penghubung di Desa Curah Tatal.

"Saya dan rekan-rekan dari Aliansi Masyarakat Independen dan Rasional Situbondo berharap, supaya ditindaklanjuti pengaduan ini secara transparan, dan apabila ada unsur dugaan penyelahgunaan wewenang atau Jabatan mohon di berikan sanksi, tapi kalau memang tidak ada dugaan penyalahgunaan wewenang atau pekerjaan ini sudah sesuai aturan tata kelola pemerintahan ya Monggo gak apa-apa, tapi tolong kasih pemahaman kepada kami legalitas dasar acuannya itu apa, " tutup Wahyudi


Pewarta: Benny H/Joko H
Editor pusat PT Teropong Post Jaya, media cetak & onlim Teropong Timur News: Buang A



Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts