LBH Peka Probolinggo Soroti Legalitas Pertambangan Gunung Bentar



Probolinggo,www.teropongtimur.co.id.


Aktivitas pertambangan yang diduga ‘dibungkus’ kegiatan pematangan lahan yang berada di area Gunung Bentar, Desa Curah Sawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolingo, menjadi sorotan publik, khususnya para pemerhati hukum di Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, status tanah yang tercatat dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) tersebut di bawah naungan Lantamal V TNI AL, dan diduga menjadi ajang bisnis ilegal oknum pengusaha dan pejabat.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemberdayaan Masyarakat untuk Keadilan (PEKA) Kabupaten Probolinggo, M. Hasan Basri mengungkapkan, kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam perundang-undangan tersebut, ada beberapa tahapan perizinan yang wajib dilalui sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

“Untuk mempersingkatnya, kita bahas perihal Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang wajib dikantongi bagi badan usaha maupun perorangan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Perlu diketahui, IUP terdiri atas dua tahap yakni Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Dan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan,” terang alumni fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini, Jumat (17/9/21).

Di samping itu, lanjut Basri, sapaannya, IUPK juga terdiri atas dua tahap yakni IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Serta IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. “Bila kelengkapan perizinan tidak dimiliki, maka kegiatan pertambangan dikategorikan ilegal. Dan hal itu bisa berdampak pada sangsi pidana dan denda,” ungkapnya.

Selain itu, adanya dugaan praktik Pungutan Liar (pungli) per retase tanah urug sebesar Rp. 5.000,00 dalam kegiatan pertambangan di Gunung Bentar, Desa Curah Sawo, juga tak lepas dari sorotan LBH PEKA Probolinggo. Dimana menurut pengakuan mantan Kepala Desa Curah Sawo, H. Akbar, kepada wartawan salah satu media online (pemberitaan) menyampaikan, jika retribusi tersebut diperuntukkan untuk Muspika.

“Kami akan membentuk tim investigasi di lapangan, terkait legalitas kegiatan pertambangan dan adanya dugaan pungli tersebut. Jika dari hasil investigasi nanti ditemukan dugaan pelanggaran hukum, kami tak segan membawanya ke ranah hukum,” pungkasnya. 


pewarta:  tim/*Anis
Editor pusat PT. Teropong Post Jaya, media citak & online Teropong Timur News

Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts