Polres Kediri Wajib Menindak Tegas Oknum Penghalang Perizinan Tambang Galian C PT. Gemilang Bumi Sarana Desa Blaru Kec. Badas- Kediri



Kediri,www.teropongtimur.co.id.


Upaya pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam banjir bandang disepanjang Daerah Aliran Sungai ( DAS ) yang lalui Lahar di dingin dari Gunung Kelud , salah satunya dengan di terbitkanya salah satu perizinan pertambangan galian C, PT. Gemilang Bumi Sarana yang ada di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Dengan kegiatan tambang galian C yang memiliki legalitas atau mengantongi perizinan dari instansi terkait BBWS Jatim di harapkan kegiatan pertambangan galian C tersebut untuk dapat berjalan dengan lancar, dikarenakan kegiatan tambang adalah merupakan bentuk Normalisasi sungai
guna mencegah pendangkalan yang berakibat musibah bencana alam

Selain itu dengan adanya aktivitas pertambangan galian C disepanjang Aliran DAS ( Daerah Aliran Sungai ) juga bisa menambah tempat Kantong kantong material Lahar dingin agar tidak terjadi luapan- luapan yang mengkhawatirkan masyarakat sepanjang tanggul tersebut.

Izin legalitas pertambangan yang dimiliki oleh PT Gemilang Bumi Sarana di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, sepertinya ada oknum dan segelintir kelompok masyarakat yang menentang kebijakan perizinan pertambangan tersebut seharusnya, ada tindakan tegas dari penegak hukum Kabupaten Kediri.

foto: Muhammad Kharim SH. Ketua Kadiri Corruption Watch
( KCW )

Seperti disampaikan Ketua Kadiri Corruption Watch ( KCW ) Muhammad Kharim SH pada media. Aparat Pemerintah Hukum ( APH ) yang seharusnya mengamankan izin yang telah di terbitkan oleh pemerintah. "Bukan sebaliknya pihak APH  justru membiarkan proses Masyarakat yang akan menghalang halangi kegiatan tambang milik PT. Gemilang  Bumi Sarana yang ada di Desa Blaru Kecamatan Badas, "Sampainya M. Kharim

Juga dikatakan Muhamad Kharim SH. Potensi kandungan meterial tersebut juga banyak digunakan pembangunan pribadi maupun pembangunan pemerintah yang ada saat ini .

"Apalagi PT. Gemilang Bumi Sarana dalam hal ini melakukan kegiatan tambangnya sudah resmi atau talah mengantongi izin tambang yang lengkap,  jadi diharapkan tidak ada upaya pihak manapun juga yang boleh menghalang halangi jalannya tambang tersebut. "Kata M.Kharim


Masih kata Kharim, setiap orang yang mendapatkan perizinan tambang galian C yang Sah pastinya sudah melakukan pemberian deposit dalam rangka,,, atau antisipasi apabila dalam proses melakukan normalisasinya muncul kerusakan kerusakan,  tentunya akan di lakukan reklamasi pasca tambang. "Jelas Kharim

Menindaklanjuti Wabup Kediri Dewi Narita Ulfa dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini, bidang Pertanian pada Minggu ( 29/8/21 ) di Desa Blaru Kecamatan Badas Kediri, Muhammad Kharim pun mengatakan, tentunya pihak DPRD pusat tersebut belum saatnya melakukan Evaluasi kelokasi tambang milik PT gemilang Bumi Sarana saat ini, dikarenakan selama ini PT gemilang belum melakukan kegiatan penambangan sama sekali, kalau toh DPRD RI mau melakukannya Evaluasi ,apanya yang mau dievaluasi dilokasi tambang tersebut.
" Dalam Aturan pertambangan yang berlaku yang akan mengevaluasi kegiatan pasca tambang adalah pihak Inspektorat pertambangan propinsi Jawa timur.

"Adapun tujuan perizinan tambang galian C yang dikeluarkan pemerintah provinsi dan dikantongi oleh PT gemilang adalah, untuk mengadakan kegiatan pengerukan Normalisasi aliran sungai agar tumpukan material pasir yang menimbulkan pendangkalan bisa teratasi.

Selain itu dengan adanya Normalisasi tersebut pastinya akan menambah kantongan kantongan material lahar dingin yang datang dari gunung Kelud, apalagi saat ini musim penghujan sudah mulai tiba, apabila kegiatan tambang tidak segera dimulai sangat di khawatirkan material Pasir/ lahar dingin yang dibawa air hujan dari gunung bisa menambah pendangkalan dan berdampak negatif pasti material lahar dingin akan meluap dan masuk ke pemukiman warga sekitar tanggul. "Kata M.Kharim

Dengan demikian, memintak kepada penegak hukum Polres Kediri agar mengawal jalannya perizinan yang di terbitkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur miliki PT. Gemilang Bumi Sarana. Dan segera mengadakan penangkapan kepada oknum Masyarakat atau segelintir kelompok masyarakat yang melakukan perlawanan kebijakan pemerintah provinsi. Apabila bila jika tidak segera dilakukan oleh penegak hukum maka sangat berdampak buruk bagi warga secara luas. "Pungkasnya


Pewarta: misyadi
Editor pusat PT. Teropong Post Jaya, media citak &online Teropong Timur News: Buang Arifin 
 
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts