Pro & Kontra Kebijakan Wajib Vaksin Pelaku Perjalanan, Praktisi Hukum : Jangan Sampai Terjadi Kesewenang-Wenangan dalam menerapkan hukum


Madura Teropong Timur News- Sekedar hanya untuk meluruskan aturan soal adanya seseorang yang harus menunjukan kartu, vaksin dan disini sama sekali tidak ada maksud lain apalagi ada niat untuk memprovokasi.


Hal ini terkait dengan adanya tulisan di Spanduk  atau baleho yang terpampang di Pelabuhan Kalianget, dan saya menilai tidak sepenuhnya benar, yang mana di dalam tulisan tersebut di katakan" SELURUH  KAPAL WAJIB MENUNJUKKAN KARTU VAKSIN".padahal di dalam aturannya (Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Kementrian Perhubungan RI) tidak seharusnya seluruh penumpang kapal diwajibkan menunjukkan kartu vaksin.


"Begini Pandangan Achmad Supyadi, S.H,.M.H. sebagai Praktisi Hukum  mengatakan, bahwasanya ini hanya bertujuan untuk meluruskan penerapan aturan secara benar, agar tidak ada kesewanang-wenangan atau bahkan menyimpang dari aturan yang sudah ada, juga agar aturan tidak di bolak-balikkan. Kalau memang di wajibkan dalam aturan ya silahkan wajib, tapi kalau tidak di wajibkan dalam aturan, maka jangan di bilang wajib," jelas pengacara muda asal Kepulauan Raas ini.


Sedangkan kalau mengacu kepada aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 bagian ke enam huruf N angka 3 di kecualikan, ketentuan menunjukkan kartu vaksin tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Aglomerasi termasuk Sumenep Kepulauan seperti: Pulau Sapudi, Pulau Raas, Pulau Kangean dan Pulau Masalembu dan lain-lain dengan Sumenep daratan maupun sebaliknya.


Kalau mengacu kepada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 bagian F Protokol angka 3 huruf :

e: menyatakan wajib menunjukkan kartu vaksin bagi perjalanan antar Kota atau antar Kabupaten.

f: untuk Kota atau Kabupaten/Daerah dengan kategori PPKM level 1 dan level 2 hanya diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen.


Padahal kalau mengacu kepada Surat Edaran Kementrian Perhubungan RI Nomor 59 Tahun 2021 angka 5. isi edaran, huruf b Nomor 2 menyebutkan, bahwa wilayah atau pelabuhan kategori PPKM level 1 dan level 2 hanya di wajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen.


"Jadi oleh sebab itu berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka kesimpulannya untuk sumenep sendiri yang dengan kategori PPKM level 2, maka bagi yang akan melakukan perjalanan laut ke Pulau Sapudi, Raas, Kangen dan Masalembu dan lainnya seharusnya apabila mengacu kepada aturan yang ada maka hanya di wajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif rapif tes antigen. Jadi artinya tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin, kecuali bagi yang akan melakukan perjalanan laut ke luar Kabupaten Sumenep, maka baru di wajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin," jelasnya


Tapi dikarenakan vaksin ini merupakan anjuran Pemerintah dalam menanggulangi  dan mencegah penyebaran Virus Corona agar tidak semakin meluas.," maka sebaiknya sebagai warga negara yang baik kita tetap melakukan Vaksim untuk melindungi tubuh kita, walaupun Vaksin itu sendiri tidak di wajibkan didalam aturan bagi penumpang yang masih dalam Wilayah Sumenep,"tutupnya


Sementara itu sampai berita ditayangkan, KSOP Pelabuhan Kalianget sebagai pihak  yang terhubung dengan Baleho tersebut tidak dapat di konfirmasi.


Pewarta : Benny H

 PT Teropong Post Jaya, media cetak & online Teropong Timur News
Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts