KEGIATAN AKSI UNRAS OLEH PETISI RAKYAT PAPUA DI BUNDARAN PLAZA RENON DENPASAR.

Denpasar, www.teropongtimur.co.id

Denpasar, Kamis tanggal 14 Juli 2022 Sekitar 09.33 s.d 11.10 Wita Bertempat di Bundaran Plaza Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

telah di laksanakan kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua, dengan tuntutan Cabut Otsus, Menolak Pemekaran dan Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Selaku Korlap Sdr Hery Meaga serta di ikuti sekitar kurang lebihnya 35 orang.

Aksi demo turun dengan membawa Pamflet yang bertuliskan

1)  Indonesia Stop Ekosida Dan Genosida Di West Papua. 

2) Tanah Adat Bukan Tanah Negara. 

3) Papua Merdeka. 

4) Stop Killing Papua And People. 

5) Cabut Otsus Jilid II Tolak DOB Papua Merdeka. 

6) Cabut Otsus UU Otsus Jilid II Dan Tolak DOB. 

7) Bebaskan Kawan Kami Alpius Wonda. 

8) Bebaskan Tanah Politik Di Papua. 

9) Tutup Semua Perusahaan Yang Beroperasi Di Atas Tanah Papua. 

10) Cabut Otsus Jilid II. 

11) Bebaskan Tahanan Politik West Papua Tanpa Syarat. 

12) Bebaskan Tahanan Politik West Papua Tanpa Syarat, Buka Akses Jurnalis Seluas-luasnya di Papua. 

13) Cabut RUU DOB. 

Sepnduk bertuliskan Papua Wilayah Bali " CABUT OTONOMI KHUSUS, TOLAK PEMEKARAN DAN BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA.

Massa Petisi Rakyat Papua berkumpul di Gang IV Jalan Puputan Renon, Dan sekitat jam 09.43 Wita Massa Petisi Rakyat Papua bergerak menuju Bundaran Plaza Renon

 Setelah tiba dan berorasi di Bundaran Plaza Renon masa langsung menyampaikan beberapa orasi yang disampaikan secara bergantian sebagai berikut,

1)  Tanggal 30 Juni 2022 , pengesahan Tiga Rancangan Undang Undang ( RUU daerah otonomi baru ( DOB ) provinsi Papua telah disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI di Jakarta Proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang DOB tersebut tanpa melibatkan rakyat Papun , juga Majelis Rakyat Papua MRP ) dan dilakukan secara sepihak oleh pembuat undang udang . Lantas 3 provinsi yang akan dimekarkan adalah Provinsi Papua Tengah ibu kotanya di Nabire Provinsi Papua Selalan Ibu kotanya di Merauke Provinsi Papua Pegunungan yang Ibu Kotanya di Jayawiyaja . Pembahasan itu atas dasar pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua . Lantas rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan Pemekaran Provinsi Baru ( DOB ) : Di Jayapura Jakarta , Wamena Paniai , Yahukimo . Tidak menutupi kemungkinan akan ada aksi - aksi penolakan yang berlanjut di Papua , Indonesia dan di Internasional . Rencana Rakyat Papua menyadari bahwa Pemekaran tiga Provinsi di Papua sudah direncanakan sebelum jauh berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 ( yang kini sudah diubah menjadi pasal UU No. Tahun 2021 ) . Bahwa produk UU tersebut merupakan bagian dari produk penjajahan bagi orang Papua . Oleh karena itu mengapa pembahasan RUU tenlang DOB dan otsus sebelumnya disepakati secara sepihak Manfaatnya untuk mempertahankan kekuasaan penjajahan Indonesia di West Papua . Lantas rakyat Papua dengan sadar menolak Otonomi Khusus ( Otsus ).

2) Sebab Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan bagi Bangsa West Papua , saat itu .

3)  Berdasarkan UU Otsus Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat serta perluas Kota / Kabupaten , Distrik , dan seterusnya Akibatnya banyak terjadi polarisasi . Akibat dari praktek Pemekaran Provinsi , Kabupaten , hingga Desa yang sangat tak berdasar , dinamika demokrasi dalam Kehidupan Masyarakarat Papua sudah sangat jauh bergeser ke politik Identitas berdasarkan warna kulit , Gunung Pantai , Suku , Marga , hingga Kelompok berdasarkan kepentingan . Maka dengan adanya daerah Pemekaraan ( DOB ) , justru persaingan akan masif dari kondisi sebelumnya . Lantas nasib orang Papua yang jumlah populasinya sangat sedikit dari warna non Papua akan dihadapkan dengan konflik justru mengalami perpecahan


4) Disisi lain, realita keberadaan orang Papua sangat jauh dari kata sejahtera Kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan dan gisi buruk terus meningkat ; lalu buta huruf dan buta aksara paling tinggi di wilayah penghasil Emas dan Migas paling banyak di Indonesia itu . Kemudian kemiskinan juga paling tinggi . Ironisnya Kabupaten Timika merupakan contoh salah satu kota termiskin di Papua . Padahal PT . Freeport berada di Kabupaten Timika, dan masih banyak lagi persoalan di berbagai sektor.


5)  Realita keberadaan sosial masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat , marginalisasi merupakan salah satu bentuk penjajahan di West Papua . Dari jumlah orang . Papua yang sedikit menemukan problem ketersediaan tenaga produktif manusia Papun yang mengisi Jini kehidupan suatu daerah pemekaran Kondisi penjajahan ini berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua . Dan justru perpecahan yang sangat masif akibat politik pecah bela antara orang Papua berdasarkan , Provinsi , Kabupaten , Distrik , sampai dengan Desa 


6)  Kemudian juga pemekaran akan membuka ( TNI / Polri ) penambahan markas militer di Papua . Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini . Sepanjang tahun 1962-2004 , paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar . Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah . 2019-2020 Operasi Militer pecah di Nduga . Selanjutnya . di Puncak Jaya , Intan Jaya , Yahukimo , Kiriwok , dan di Aifat , Sorong , Operasi milter tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil : Pengungsian , Teror , Pelanggaran HAM , kehilangan rumah dan harta benda . Kondisi ini mengakibatkan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan , bahkan akses jurnalis . Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papual sangat diragukan di kota - kota besar lainnya . Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tinggi . Salah satu penyebabnya adalah Mati karena dibunuh oleh orang tak dikenal . Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena , selain gisi buruk dan rentetan . musim kelaparan , adalah operasi militer


7) Pemekaran Daerah Operasi Baru ( DOM ) hanya akan diuntungkan bagi pemodal . Sebab pemekaran . berpotensi untuk menyiapkan syarat - syarat aset modal di Papua . Misalnya , pembangunan jalan , infrastruktur kota . serta aset vital lainnya seperti pembangunan pelabuhan , bandara , jalan trans , membuka dusun - dusun yang dianggap daerah terisolasi . Syarat - syarat ini sangat dibutuhkan guna mendukung percepatannya proses angkut barang mentah di Papua untuk memajukan proses produksi barang jadi di eropa , dan negara - negara kapitalis lainnya . Sebab akses modal menjadi semangat kapi pencaplokan Papua ke dalam NKRI secara Paksa . Peristiwa Pemaksaan ini menjadi akar masalah sejarah massa lalu bagi orang Papua . Akar masalah ini yang mesti di selesaikan . Perpanjangan otsus dan membuka daerah pemekaran baru tidak akan pernah menyelesaikan seluruh persoalan rakyat Papua 


8) Energi perlawanan rakyat Papua tidak akan terhenti hanya karena telah disepakati tiga RUU tentang DOB dan telah perpanjang Otsus jilid 2. Sebab nafas perjuangan rakyat Papua ada di realitas penindasan Sepanjang praktek- praktek penjajahan Indonesia masih ada di West Papua, sepanjang itu pula rakyat Papua akan memberontak, berjuang hingga titik darah penghabisan.

Pernyataan sikap dari Petisi Rakyat Papua yang di sampaikan 

1)  Cabut undang-undang otonomi khusus jadi II

2)  Segera hentikan upaya pemekaran provinsi di wilayah west papua

3) Elite papua stop mengatasnamakan rakyat papua untuk kepentingan kekuasaan

4)  Buka akses jurnalis seluas-luasnya di west papua

5) Tarik militer organik dan non organik dari west papua

6)  Stop killing Papuans people

7) Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap kawan Nyamuk karunggu dan mahasiswa papua di seluruh indonesia

8)  Stop perampasan tanah adat serta stop kriminalisasi masyarakat adat di west papua

9)  Indonesia stop ekosida dan genosida di west papua

10)  Tutup Bandara antariksa di Biak West Papua 

11) Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat

12) Tolak pembangunan Blok Wabu dan tutup semua perusahaan nasional juga multinasional di seluruh wilayah West Papua

13) Usut tuntas pelaku penembakan dua anak di Intan Jaya

14)  Tangkap, Adili dan penjarakan Jenderal jenderal pelanggar HAM

15)  Hentikan rasisme dan tangkap pelaku politik rasial

16)  Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat dan seluruh wilayah West Papua

17) PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Bangsa West Papua

18) Mendesak Pemerintah RI untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung

19) Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa west Papua

20) Berikan Hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua

21)  Kami mendukung perjuangan rakyat Wadas dan Jomboran melawan tambang yang merugikan

22)  Kami mendukung perjuangan rakyat Indonesia menolak Omnibus Law dan sahkan RUU PKS tanpa dipreteli

23)  Kapolda Bali hentikan terror dan intimidasi terhadap mahasiswa serta pelajar Papua yang berada di Bali

Selanjut nya setelah menyampaikan aspirasinya sekitar jam 11.00 Wita Massa Petisi Rakyat Papua bergerak dari Bundaran Plaza Renon menuju titik kumpul awal di Gang IV Jln Raya Puputan Renon, dan masapun bubar aksi berjalan dengan lancar dan aman.



Pewarta: Amin

Share:

No comments:

Post a Comment

LSM TEROPONG

LSM TEROPONG
SEKRETARIAT : 082264680777

PENGUNJUNG

IKLAN / ADV / PROFILE

IKLAN / ADV / PROFILE
Hubungi Redaksi Teropong Timur WA / Telpon / SMS : 082264680777

Popular

Featured post

LSM, ORMAS DAN AWAK MEDIA BENTUK FORUM KOMUNIKASI

LSM DAN ORMAS Serta WARTAWAN YANG HADIR Bondowoso, www.teropongtimur.co.id Puluhan LSM dan Awak Media Bondowoso Jawa Timur mengapresi...

Blog Archive

Recent Posts